Perekrutan 443 Guru PTT, Pemkab Sumtim Prioritaskan Tenaga yang Sudah Lama

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Penerimaan guru honorer menjadi guru PTT merupakan salah satu tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam catur program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menyampaikan hal itu ketika ditemui Pos Kupang.Com di ruang kerjanya, Senin (26/2/2018).

Umbu Lili mengatakan, memperhatikan pendapatan dari para tenaga guru honorer yang telah mengabdi lama dan selama ini dibayar masih di bawah UMP, Pemkab Sumtim menstandarkan dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah.

Umbu Lili juga mengaku, Pemkan Sumtim mempunyai niat untuk seluruh guru honorer direkrut sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun karena keterbatasan keuangan, pemkab memrioritaskan bagi yang sudah lama mengabdi.

"Saya rasa wajar kalau kita memrioritaskan bagi yang sudah lama mengabdi. Nanti yang belum juga kita tetap perhatikan jika anggaran memungkinkan," kata Umbu Lili.

Berita ini bersumber dari Pos Kupang.
Share:

DPRD Jember akhirnya berhasil memperjuangkan aspirasi kenaikan insentif guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT)

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa DPRD Jember akhirnya berhasil memperjuangkan aspirasi kenaikan insentif guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT). Kepastian kenaikan insentif tersebut setelah ditandatanganinya kesepakatan antara Pimpinan DPRD Jember dengan Bupati Jember.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan di s kafe Excelso Rabu malam (21/2/2018). Proses penandatangan ini disaksikan banyak pihak seperti Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Mitahul Ulum, Kabiro Hukum Pemprov jatim, Forkopimda Jember dan para pejabat lainnya.

Menurut Ayub Junaidi, disepakatinya penambahan honor atau insentif untuk GTT-PTT ini merupakan kemenangan dari GTT-PTT yang tidak kenal memperjuangkannya.

“Alhamdulillah tadi malam saya mewakili Pimpinan DPRD Jember menandatangani kesepakatan bersama dengan Bupati Faida terkait penambahan insentif untuk teman-teman GTT-PTT,” ujar Ayub.

Menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tambahan honor GTT-PTT nilainya lebih tinggi dari pada insentif Provinsi Jatim. Dia mengakui,jika awalnya menginginkan sama dengan UMK besarannya, namun mengingat ketersedian anggaran akhirnya disepakati insentif tertinggi sebesra  Rp1,4 juta.

“Untuk teknis pengaturan jumlah yang akan diterima masing-masing GTT-PTT disesuaikan dengan masa kerjanya. Jumlah insentif tertinggi ya itu sebesar Rp1,4. Sedangkan jumlah penerimanya nanti berdasarkan data yang dimiliki PGRI dan Dinas Pendidikan disandingkan sebagai pembanding,”lanjut Ayub Junaidi.

Ayub juga berpesan dengan penambahan insentif ini GTT-PTT makin giat dan semangat untuk mendidik anak-anak bangsa. Tambahan insentif tersebut, menurutnya akan dianggarkan pada APBD tahun 2018 ini.

“Ya saya berharap dengan penambahan ini GTT-PTT makin sejahtera dan semakin semangat mencerdaskan murid-muridnya,”pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Suara Indonesia.
Share:

Ribuan GTT/PTT Ponorogo Harapkan SK Bupati Pengangkatan Honorer

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa harapan 3.000 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Ponorogo yang menginginkan Surat Keputusan (SK) Bupati demi pengakuan, sepertinya harus lebih bersabar dulu.

Dengan adanya SK tersebut, GTT/PTT bisa memiliki legalitas dari Pemkab Ponorogo. Meski dalam SK tersebut juga dijelaskan bahwa GTT/PTT tidak menuntut apapun termasuk gaji maupun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasalnya, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni menuturkan dirinya tidak bisa serta merta mengeluarkan SK untuk GTT dan PTT karena terganjal dengan PP No 48/2005 tentang larangan daerah mengangkat tenaga honorer.

"Karena ada aturannya yang melarang itu (penerbitan SK/SPT untuk GTT/PTT)," tutur Ipong saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (22/2/2018).

Menurutnya, pelarangan pemberian SK terkait konsekuensi pembiayaan GTT/PTT oleh daerah. "Tapi kami akan bantu melalui dana bantuan sosial (bansos), meski tidak bisa berturut-turut," jelasnya.

Menanggapi permasalahan ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD, Mursid Hidajat menambahkan memang sempat muncul masalah mengenai adanya peraturan pemerintah (PP) No 48/2005 tentang larangan daerah mengangkat tenaga honorer.

Sehingga pemberian legalitas kepada mereka dirasa sulit sebab bertentangan dengan PP tersebut. Namun, menurut Mursid hal itu bukan merupakan ganjalan. Sebab masih ada Uu No 14/2005 tentang guru dan dosen yang bisa dijadikan landasan.

"Intinya pemberian legalitas itu tidak menyalahi aturan karena didasarkan pada kebutuhan," ujarnya.

Dengan begitu, bupati bisa memberikan pengakuan terhadap keberadaan GTT/PTT itu melalui SK, surat perintah tugas (SPT) atau apapun. Seperti yang sudah dilakukan di daerah Bojonegoro dan juga Probolinggo. Untuk meyakinkan, pihak pemkab bisa mencantumkan pernyataan dalam SK, SPT atau sebagainya di mana ke depan GTT/PTT tidak akan menuntut gaji atau diangkat menjadi ASN.

"Jadi ada diktum yang menyatakan bahwa beban daripada SK itu dibebankan kepada APBN melalui BOS. Intinya di situ," tegasnya.

Sementara Ketua Forum GTT/PTT TK dan SD se-Ponorogo, Dwi Wahyu Nugroho menambahkan jika benar nanti bisa diterbitkan SK atau Surat Perintah Tugas (SPT), dia berharap tidak ada filter. Sehingga semua GTT/PTT baik yang baru maupun lama diakui keberadaannya oleh pemerintah melalui surat tersebut.

"Namun, jika pemkab memberikan filter menurutnya juga tidak masalah. Mengingat jumlah GTT/PTT di Ponorogo yang mencapai hampir 3.000 orang," pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Pencairan subsidi gaji GTT dan PTT SMA/SMK negeri dari Pemprov Jatim kini sedang dikebut.

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa Pencairan subsidi gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK negeri dari Pemprov Jatim kini sedang dikebut.

Pasalnya pencairan belum diterima sekolah dari rencana bulan Februari 2018.

Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dindik Jatim, Suhartatik mengakui proses pencairan gaji terus dikebut. Meskipun terjadi keterlambatan, nilai subsidi yang akan diberikan akan tetap sama.

Yaitu mulai bulan Januari dengan besaran Rp 750 ribu per bulan. Jumlah tersebut termasuk juga untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Bulan Januari akan tetap dicairkan. Agak lama karena memang proses verifikasi membutuhkan waktu panjang,” tutur dia.

Jumlah GTT-PTT SMA/SMK dan PKLK di Jatim saat ini yang harus diverifikasi mencapai 21.754 orang. Secara rinci, GTT terdapat 11.962 orang dan PTT 8.557 orang.

“Kami memang memilih hanya 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT. Tetapi data yang diseleksi dari semua jumlah GTT-PTT yang mencapai 21 ribu lebih,” imbuh dia.

Kesan lama dalam verifikasi menurutnya karena pihaknya harus sangat hati-hati dalam kroscek persyaratan pencairan subsidi. Sebab, terdapat sejumlah ketentuan yang tidak bisa diabaikan. Di antaranya untuk PTT minimal memiliki ijazah SMP. Sementara GTT minimal ijazahnya S1.

“Tapi ada juga yang dipaksakan untuk masuk. Sehingga PTT yang ijazahnya SD juga diajukan. GTT juga begitu, ijazah D3 dipaksa ikut seleksi. Yang seperti ini kan kita harus selektif,” pungkas Suhartatik.

Berita ini bersumber dari Surya.
Share:

Airin tunggu aturan Pemerintah tentukan nasib Pegawai Honorer Tangsel

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany belum bersikap, soal wacana pengangkatan guru honorer menjadi ASN di wilayahnya. Dia mengaku masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) soal aturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (P3K).

"Kita tunggu regulasinya, sebetulnya ada dua hal yg mengatur PP3K atau Pegawai Tidak Tetap (PTT/ honorer). kan sudah lama juga tinggal PP saja. Undang undangnya jelas di UU kepegawaian ada ASN ada pegawai tidak tetap, nah PTT ini ada PP-nya PP-nya belum selesai, lagi digodok dikementerian sehingga itu menjadi dasar dan regulasi kita untuk menentukan seperti apa kedepannya," ucap dia, Sabtu (10/2/2018) di Tangerang Selatan.

Pernyataan Airin ini disampaikan menyusul pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla, yang akan mengangkat puluhan ribu guru honorer menjadi ASN.

Airin berpendapat, status pegawai, tak lantas membuat kinerja pegawai itu melemah. Dia justru menginginkan setiap pegawai baik ASN maupun PTT bisa bekerja secara profesional.

"Kalau menurut saya pegawai itu harus profesional, apakah menjadi pegawai tetap atau tidak tetap, harus tetap profesional dalam arti mereka bekerja," tandas dia.

Meski saat ini, pihak Pemkot Tangsel mengaku, tengah merumuskan satu formulasi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi PTT dilingkup Pemkot Tangsel. Yaitu dengan pemberian hal berbasis kinerja pegawai honorer ini.

"Tentu ada hak dan kewajiban yang seimbang. Manakala mereka bekerja walaupun PTT, tapi bebannya tinggi maka harus memperoleh hak lebih, dibanding PTT yang pekerjaannya biasa-biasa saja. Ini yang coba kita lakukan di Tangsel," ucap Airin. 

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Gaji Guru Honorer di Kota Tanggerang Selatan Naik 2 Kali Lipat

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa honor guru tidak tetap di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) cair per 1 Februari 2018 kemarin. Untuk tahun ini, diketahui ada kenaikan jumlah honor yang diterima para ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ ini.

“Sebelumnya Rp1 juta,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan, Taryono.

Untuk tahun ini, guru honorer dengan latar belakang pendidikan S1 mendapat gaji Rp2.450.000. Sedangkan mereka yang berijazah terakhir S2 mendapat honor Rp2.550.000.

“Kami berharap dengan kenaikan honor yang signifikan agar nenjadi motivasi GTT (Guru tidak tetap) untuk meningkatkan kinerja, meningkatnya layanan pendidikan di Tangerang Selatan,” Taryono menambahkan.


Diberitakan, para guru tidak tetap alias guru honorer di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bisa bernafas agak lega. Ini setelah honor mereka untuk bulan Januari 2018 dicairkan pada 1 Februari silam.

Honor untuk 1.705 guru honorer ini senilai Rp4 miliar lebih. Honor ini diperuntukan bagi guru honorer PAUD Pembina, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama (SMP).

“Ini bukti perhatian Walikota terhadap kesejahteraan guru tidak tetap (honorer) yang ada di sekolah negeri di wilayah Kota Tangerang Selatan,” kata Taryono.

Berita ini bersumber dari Palapanews.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.