Pemkab Bantul Naikkan Insentif Pegawai Honorer

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa pada tahun 2019 ini, Kabupaten Bantul menaikkan insentif bagi pegawai honorer. Kenaikan insentif tersebut diberikan pada tenaga honorer kategori K2 dengan SK pengangkatan pada 2005 sebesar Rp 1,5 juta atau dua kali lipat dari sebelumnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Daeng Daeda, mengatakan kenaikan insentif diberlakukan mulai tahun ini. “Kenaikan insentif honorer K2 memang nominalnya hampir mendekati upah minimum kabupaten (UMK). UMK di Bantul tahun ini Rp 1.649.800. Sebelumnya honor K2 hanya Rp 650.000 per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Adapun mekanisme pembayaran teknisnya seperti apa masih kami bahas,” jelasnya.

Ditambahkan Daeng, tidak hanya honorer K2 yang mendapatkan kenaikan insentif, namun honorer grade dua dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan maksimal sampai 2007, juga mengalami kenaikan. Dari semula Rp 450.000 kini menjadi Rp 1 juta. Sedangkan honorer grade tiga atau dengan SK pengangkatan 2008 hingga 2013 naik dari Rp 250.000 menjadi Rp 400.000.

“Honorer grade empat dengan SK pengangkatan 2014 hingga 2018 naik dari Rp 200.000 menjadi Rp 350.000. Meski demikian kami masih mempersiapkan aturan teknis pencairannya,” tegas Daeng.

Berdasarkan data dari Disdikpora Bantul, jumlah honorer di Bantul yang terdata hingga September 2018 lalu ada 7.873 orang yang tersebar di berbagai jenjang. Dari sekian ini 765 orang di antaranya merupakan honorer berstatus K2. “Dari 765 honorer K2 ini 500 orang di antaranya merupakan tenaga honorer di instansi negeri,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul Danu Suswaryanta, mengatakan kenaikan insentif honorer diberikan kepada tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT). Ditambahkannya honorer yang bekerja di instansi swasta juga diberikan insentif.

Adapun insentif untuk honorer grade satu Rp 650.000, grade dua Rp 500.000, grade tiga Rp 300.000, dan grade empat Rp 250.000. Adapun honorer swasta juga dimungkinkan masih mendapatkan insentif dari yayasan yang bersangkutan. Anggota Komisi D DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko, kepada KR mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab terutama memperhatikan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer.

Berita ini bersumber dari KR Jogja.
Share:

Jokowi Teken PP P3K, Guru Usia 35 Tahun Bisa Jadi Pegawai Pemerintah

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dengan adanya PP ini, guru honorer K2 (kategori dua) dan non-kategori berusia di atas 35 tahun yang tidak lulus dalam tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah.

Ini disampaikan Jokowi pada puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2018 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018).

"Telah kita terbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang membuka peluang pengangkatan bagi yang telah melampuai usia maksimal," kata Jokowi.

Melalui PP ini, nantinya guru honorer K2 dan non-kategori yang diangkat dengan skema P3K memiliki status dan hak yang sama dengan PNS. Namun bedanya, masa kerja P3K lebih fleksibel daripada PNS.

Selain masa kerja, P3K dan PNS juga punya perbedaan dari segi keuangan. P3K tidak mendapat jaminan pensiun dan hari tua.

Jokowi melanjutkan, pada tahun ini pemerintah merekrut 114.000 guru untuk menjadi CPNS. Perekrutan akan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air.

Kendati demikian, perekrutan guru CPNS tetap memperhatikan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Memang ini harus disesuaikan dengan kondisi APBN kita. Tapi kita ingin berpihak kepada rasa keadilan guru yang telah lama mengabdi serta tidak melanggar undang-undang," ujarnya.

Untuk membahas lebih lanjut persoalan yang dihadapi para guru saat ini, Jokowi mengundang Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi ke Istana Negara, Jakarta. Pertemuan bakal dilakukan pekan depan.

"Nanti minggu depan akan saya undang Ibu Ketua beserta seluruh jajaran pengurus untuk datang ke Istana berbicara masalah-masalah besar yang kita hadapi," kata Jokowi mengakhiri.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Bupati Gunungkidul Siapkan SK untuk Guru Tidak Tetap (GTT)

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Bupati Gunungkidul Siapkan SK untuk Guru Tidak Tetap (GTT).

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Gunungkidul, Badingah pada audiensi dengan para Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) pada Selasa (10/4/2018).

Badingah menegaskan bahwa pihaknya telah memikirkan hal tersebut, mengenai kekosongan kelas-kelas yang kosong karena PNS pensiun, dan diisi oleh para GTT.

"Kami sudah memikirkan hal tersebut, mengenai kekosongan kelas yang ditinggal oleh para PNS yang telah pensiun dan diisi oleh para GTT," jelasnya.

Pihaknya telah memberikan kenaikan insentif dari yang awalnya Rp 150 ribu naik menjadi Rp 200 ribu.

"Kami telah memberikan kenaikan insentif dari yang awalnya Rp 150 ribu sekarang naik menjadi Rp 200 ribu," jelasnya.

Badingah melanjutkan bahwa pihaknya telah mengutus Sekda untuk menyiapkan format SK dan menghitung sungguh-sungguh formasi guru kelas atau mata pelajaran sesuai kondisi riil.

"Untuk menghitung kemampuan anggaran daerah saya telah mengutus BKAD, terkait pemberian SK," terangnya.

Selanjutnya disinggung mengenai nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti administrasi sekolah, operator, dan bendahara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Bahron Rosyid menjelaskan akan mengkaji terlebih dahulu.

"Jangka pendek untuk guru, ke depannya akan dikaji lebih lanjut, pertama adalah untuk menetapkan GTT, sedangkan untuk PTT sedang dikaji, pasti akan diperhatikan," terangnya.

Sedangkan Asisten Sekretaris Daerah 3 Bagian Administrasi Umum, Anik Indarwati menambahkan pihaknya telah mengajukan untuk pembukaan formasi CPNS ke pusat.

"Kami akan mengeluarkan SK yang bisa mengeluarkan 15 persen untuk guru honorer, SK tersebut ditandatangni oleh kepala dinas dan dapat digunakan untuk ujian sertifikasi, sekitar juni pembukaan CPNS teman-teman bisa mengikuti," terangnya.

Sedangkan Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN), Aris Wijayanto mempercayakan keputusannya ke pemerintah daerah.

"Yang jelas kami mempercayakan kepada pemerintah daerah dan UPTD terkait, walaupun belum ada kejelasan kapan SK akan terbit, tetapi sudah ada respon dari pemerintah setempat dan telah menjanjikannya kami akan menunggu," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja.
Share:

Ratusan Guru Tidak Tetap Kabupaten Semarang Tuntut Legalitas

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa lebih dari 200 orang Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pengawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Dasar Negeri, Kamis (29/3) siang, mendatangi DPRD Kabupaten Semarang untuk keperluan audiensi dengan Pimpinan DPRD. Salah satu poin yang dibahas pada audiensi kemarin, adalah legalitas GTT dan PTT dari Pemkab Semarang.

“Kondisi riil GTT dan PTT SD Negeri di Kabupaten Semarang memang benar-benar dibutuhkan. Menyusul imbas moratorium dan banyaknya guru yang pensiun membuat sekolah mau tidak mau harus merekrut guru dan pegawai honorer agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan,” kata Ketua Forum GTT PTT SD Negeri Kabupaten Semarang, Tri Mulyanto.

Hanya saja, menurutnya kesejahteraan dari Pemkab Semarang yang diterima dirinya bersama ratusan orang GTT dan PTT sampai sekarang dinilai masih jauh dari layak. Di hadapan pimpinan DPRD dan perwakilan dari Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Mulyanto meminta pihak terkait bisa memberikan data serta menganalisis jumlah kebutuhan guru di seluruh SD Negeri.

Dari data yang dihimpun mandiri oleh Forum GTT PTT SD Negeri Kabupaten Semarang, diketahui bila kebutuhan riil guru kelas linier untuk SD Negeri butuh 748 orang guru, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) butuh 236 orang guru, mata pelajaran Pendidikan, Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan butuh 68 orang guru. Selanjutnya, kebutuhan guru agama nonmuslim 20 orang.

“Secara mandiri kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Data kami berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), artinya kami sudah punya datanya semua,” paparnya.

Dalam audiensi itu, pihaknya juga menegaskan kedatangannya di DPRD Kabupaten Semarang tidak untuk menuntut untuk diangkat menjadi PNS, melainkan lebih kepada pengakuan sebagai GTT dan PTT dari Pemkab Semarang yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati atau Kepala Disdikbudpora. SK yang dimaksud, bagi GTT dan PTT penting menyusul bisa digunakan sebagai syarat mengikuti pembinaan peningkatan kompetensi serta pendidikan profesi guru.

“Kami hanya minta SK, yang membuktikan bila sudah ada legalitas. Kaitannya dengan honor sesuai UMK, itu kami serahkan ke kemampuan daerah,” imbuh Mulyanto.

Menanggapi permintaan GTT dan PTT, Ketua DPRD Bambang Kusriyanto menjawab jika persoalan data jumlah GTT dan PTT hendak dibahas melibatkan Komisi D dan Disdikbudpora Kabupaten Semarang pada, Senin (2/4) depan. Pihaknya berjanji bakal memperjuangkan SK Bupati untuk GTT dan PTT Kabupaten Semarang.

“Harapannya, persoalan ini bisa selesai awal pekan depan. Sejalan dengan itu, mestinya kepala sekolah berhenti menerima GTT dan PTT, kebutuhannya berapa perlu dikomunikasikan dengan Disdikbudpora dan BKD,” katanya.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.