Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa ratusan guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) SD dan SMP di Kota Banjar, terus menyuarakan keinginannya supaya pemerintah memberikan perhatian dan kejelasan atas nasibnya. Setidaknya mereka berharap bisa diangkat menjadi Guru Tetap (GT) oleh pemerintah daerah.
Hal itu teruangkap saat sekitar 500 guru honorer mengadakan pertemuan rutin di Gedung Dakwah Islam Kota Banjar, Rabu (19/07/2017) lalu. Dalam pertemuan itu, guru honorer yang hadir mengumpulkan berkas sebagai bukti bahwa mereka telah lama mengabdi pada dunia pendidikan di Kota Banjar.
Berkas tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjar, untuk keperluan pencocokan data dan bisa dipergunakan semestinya. Bahkan, tuntutannya itu sudah dibawa dan disampaikannya dalam pertemuan dengan Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih.
“Mengumpulkan berkas bukan untuk otomatis diangkat CPNS, tapi untuk membuktikan honorer beneran, atau bukan honorer jadi-jadian. Kita tak ingin tiba-tiba ada honorer yang terdata di BKD, namun belum jelas dan lama pengabdiannya. Makanya ini untuk keperluan pencocokan data antara ASPGRI dengan BKD,” kata Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat ASPGRI Kota Banjar, Ruhimat, kepada Koran HR, Senin (24/07/2017) lalu.
Saat perwakilan guru honorer bertemu Walikota Banjar, lanjut Ruhimat, hasilnya direspon baik, yaitu diantaranya diizinkan diadakannya pertemuan rutin, seperti yang sudah biasa dilakukan satu bulan sekali.
Kemudian, walikota juga menyarankan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, agar membuat surat edaran ke setiap UPTD dan setiap kepala sekolah mengizinkan kegiatan rutin honorer tersebut.
“Walikota juga mengintruksikan ke Kadisdik segera SK GTT yang dikeluarkannya dirubah menjadi SK GT,” ujar Ruhimat, yang juga selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan PGRI Kota Banjar.
Dia menilai, tuntutan honorer menjadi guru tetap tentunya beralasan, karena menjadi keuntungan bagi guru sukwan negeri, yaitu bisa sertifikasi. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan upah dari APBD Kota Banjar.
Namun, walikota masih memperhitungkan nilai anggarannya apakah memungkinkan atau tidak. Karena dalam hal ini dihitung jumlah keselurahan honorer yang ada di Kota Banjar dikali Rp.500 ribu.
“Setelah mampu meralisasikan menjadi honorer ber-SK GT, kami harap kedepannya terangkat CPNS. Mudah-mudahan walikota memperjuangkan dan mengajukan ke Kemenpan RB,” harapnya.
Keluhan atas kondisi honorer tenaga pendidik dan kependidikan, juga mendapat respon positif dari Kepala Disdik dan Kepala BKD Kota Banjar. Keduanya ikut mendukung pergerakan ASPGRI, terpenting selalu koordinasi.
Seperti dikatakan Kepala Disdik Kota Banjar, Dahlan, saat ditemui Koran HR, usai menghadiri kegiatan halal bihalal PGRI Cabang Kecamatan Langensari, di Gedung Dakwah Langensari, bahwa tuntutan guru honorer itu wajar dan pihaknya tentu akan berupaya memperjuangkannya.
“Mengenai keinginan kesejahteraan honorer yang diberikan APBD kota, itu perlu dikoordinasikan dengan walikota. Kemudian, terkait akan ada atau tidaknya pengangkatan honorer menjadi CPNS, itu harus ditanyakan kepada BKD,” katanya.
Berita ini bersumber dari Harapan Rakyat.
0 Komentar