Para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, di UU ASN mengatur batasan maksimal usia 35 tahun untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

Padahal, banyak PTT atau sukarelawan berusia lebih dari 35 tahun yang mengabdi bertahun-tahun di lingkup Pemkab Tulungagung, Jatim.

Ketua DPD Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN ASN) Tulungagung Yenri Sufianto mengatakan, beberapa kali telah menyampaikan aspirasi terkait ketentuan di UU ASN yang dianggap merugikan mereka.

Maka dari itu, mereka Bupati Tulungagung ikut mendorong dilakukannya revisi pasal yang mengatur batas usia menjadi CPNS tersebut.

“Ya, dukungan dari kepala daerah memang sangat penting untuk mendukung revisi tersebut demi keadilan. Itu karena banyak PTT di sini yang berusia lebih dari 35 tahun dan telah mengabdi lama,” katanya.

Dikatakan, PTT selama ini juga bekerja, sama seperti pegawai PNS lain. Namun, mereka hanya mendapatkan upah sedikit.

“Selanjutnya ini kami tetap akan terus mengawalnya. Bahkan, kami berencana menyiapkan strategi dan jika memungkinkan juga ada giat lagi ke pusat. Itu untuk memperjuangkan revisi UU ASN tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku telah memberikan sikap dukungan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Revisi UU ASN dianggap menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan para PTT, mulai dari guru, perawat, bidan, dan lainnya.

Apalagi ditambah kondisi saat ini, banyak pegawai PNS yang pensiun sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. “Banyak poin yang direvisi. Salah poinnya, yakni usulan revisi untuk tidak ada batasan umur dalam pengangkatan PNS,” katanya

Dengan merevisi tidak adanya batasan usia, diharapkan mereka bisa mendapatkan peluang diangkat menjadi CPNS.

“Seperti kasus perekrutan bidan yang langsung dari pusat, kemarin. Banyak di antara mereka (bidan asal Tulungagung) yang tidak lolos, karena batasan usia,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Rencana Buka Formasi Honorer Guru Kontrak Daerah, Pemkab Sintang Prioritaskan Guru Tidak Tetap

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Sintang berencana membuka penerimaan guru honorer kontrak daerah. Hal ini sebagai upaya atasi kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2017 ini, Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan jumlah penerimaan guru kontrak daerah akan meningkat. Di tahun 2016, Pemkab telah rekrut 50 orang guru kontrak daerah. Namun, jumah itu dinilai masih sedikit dan belum mampu kejar defisit guru.

“Nanti akan direkrut lebih dari 50 orang sesuai kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sintang. Kalau 50 lagi seperti tahun lalu, kuranglah. Tenaga kesehatan jak, kita buka bagi 286 orang,” ungkapnya, Senin (4/9/2017) siang.

Pihaknya akan menghitung ulang jumlah defisit guru. Ini penting untuk perencanaan matang ke depan. Penghitungan ulang mesti dilakukan karena sebelumnya Pemkab Sintang mendapat amunisi sebanyak 261 orang Guru Garis Depan (GGD) dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).

“Akan dihitung ulang kembali. Sebelumnya dapat GGD itu sekitar 337 orang. Namun jumlahnya berkurang karena ada permasalahan umur diatas 35 tahun sehingga 40 orang gugur. Lalu, 36 orang mengundurkan diri karena tidak siap bertugas di daerah 3T. Sisanya, tinggal 261 GGD. Ada tambahan dari GGD ini pun masih defisit guru,” terangnya.

Nantinya, formasi guru honorer kontrak daerah difokuskan bagi para Guru Tidak Tetap (GTT). Jarot menegaskan hal ini sebagai apresiasi bagi para GTT yang telah bertahun-tahun menjadi honorer yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kemudian, anak-anak kita (putra-putri daerah;red) yang sudah menyelesaikan pendidikan konsenterasi bidang pendidikan di perguruan tinggi dan belum belum bekerja juga diprioritaskan,” tukasnya.


Berita ini bersumber dari Tribun Sintang.
Share:

Tingkatkan Kompetensi, Dinas Pendidikan Probolinggo Beri Arahan untuk GTT/PTT

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo melaksanakan pembinaan dan pengarahan sekaligus penyerahan SK Bupati Probolinggo tahun 2017 kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Kamis (31/8/2017) siang di gedung pertemuan SDN Gedung Dalem 2 Dringu.

Kegiatan Pembinaan dan Pengarahan GTT/PTT dihadiri Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Sentot Dwi Hendriyono.

Kegiatan ini juga dihadiri peserta GTT dan PTT sebanyak 211 yang berdinas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Pembinaan dan pengarahan GTT dan PTT merupakan program Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk peningkatan beberapa kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan terakhir kompetensi profesional.

Tutug Edi Utomo menjelaskan, melalui kegiatan ini,diharapkan bisa mengetahui perkembangan adanya program pendidikan.

Regulasi pendidikan setiap saat dan setiap waktu selalu berganti, jadi harus mengikuti adanya perubahan regulasi, sehingga mampu menerapkannya dengan baik.

"Perkembangan regulasi pendidikan untuk menunjang peningkatan kompetensi pendidikan yang nantinya diharapkan menjadi salah satu indikator pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo," katanya.

Berita ini bersumber dari SURYA.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.