Honor GTT dan PTT di Bolmut Segera Dibayarkan

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa dalam waktu dekat ini honor Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), guru agama dan operator sekolah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), akan segera dibayarkan.

Hal ini dikatakan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bolmut,  Abdul Nazzlaruddin Maloho. Bulan Desember ini honor mulai disalurkan.

“Penyaluran honor untuk 450 GTT, PTT, guru agama dan operator sekolah akan segera dibayarkan bulan ini juga sebelum jadwal libur di mulai,”ujar Maloho Jumat (22/12/2017).

Diapun meminta kepada honorer GTT dan PTT agar bersabar sembari melengkapi administrasi persyaratan yang diminta oleh dinas terkait.

“Tetap bersabar, hak para honorer kami akan serahkan langsung lewat rekening masing-masing honorer, hanya saja keterlambatan dalam pembayarannya masi ada para honorer yang belum melegkapi persyaratan administrasi. Sehinga saya berharap bagi honorer PTT dan GTT se-segera mungkin memasukan persyaratan yang masih kurang,”harapnya.

Berita ini bersumber dari Totabuanews.
Share:

Rencana Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jatim memberikan SK kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) mendapat respons berbagai pihak.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa rencana Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Jatim memberikan SK kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) mendapat respons berbagai pihak.

Di antaranya dari GTT-PTT yang terdampak langsung dari penerbitan SK tersebut.

Pantauan Jawa Pos, rapat penyusunan tenaga kontrak GTT-PTT tersebut berlangsung pada Rabu sore (20/12) di Aula Ki Hajar Dewantara, Dispendik Surabaya.

Dari rapat tersebut, mengemuka beberapa usulan. Salah satunya soal pengakuan GTT-PTT.

Pada poin kelima hasil rapat tersebut dijelaskan, GTT-PPT yang diakui hanyalah yang di-SK-kan kepala sekolah sebelum 26 Juni 2012.

Sebaliknya, GTT-PTT yang direkrut kepala sekolah setelah tanggal tersebut berstatus tidak pasti.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jatim Eko Mardiono menyampaikan, persoalan pengakuan tenaga kontrak tersebut terkait erat dengan peraturan yang berlaku.

Terutama Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 16 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Pendidikan.

Sebelum aturan tersebut muncul, SK GTT-PTT yang dibuat kepala sekolah masih diakui.

Artinya, kepala sekolah bebas merekrut pegawai kontrak jika kekurangan tenaga kependidikan.

Sesudah ada perda, perekrutan tenaga kontrak seperti GTT-PTT harus melalui mekanisme pemkot secara langsung.

"Aturan inilah yang menurut saya memunculkan pembatasan soal pengakuan GTT-PTT yang diusulkan dispendik." jelasnya.

Alhasil, tidak adanya PNS baru membuat sekolah kelabakan. Untuk mencukupi kebutuhan guru, akhirnya banyak kepala sekolah yang merekrut tenaga kontrak baru. Meski, secara aturan, itu tidak diperbolehkan.

Hal tersebut terlihat dari data FHK2I Surabaya. Dari tahun 2012-2014, di Surabaya ada sekitar 400 GTT-PTT baru yang dikontrak kepala sekolah.

Jumlah tersebut pasti bertambah jika didata GTT-PTT yang masuk pada 2015-2017.

"Nah, jika sekarang para GTT-PTT yang diangkat setelah Juni 2012 itu tidak diakui, pemerintah berarti bersikap diskriminatif," tegasnya.

Sebab, mereka menjadi tenaga kontrak di sekolah tersebut bukan karena keinginan sendiri. Namun, atas dasar kebutuhan sekolah.

Untuk itu, Eko menyarankan dispendik tetap mencantumkan mereka untuk di-SK-an.

Dengan begitu, para tenaga kontrak yang telah mengabdi di sekolah tersebut meresa tetap diakui. Bukan dibedakan.

Untuk SK GTT-PTT itu, Eko mengungkapkan, pemkot bisa mencontoh kebijakan yang diterapkan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Di sana, meski guru baru, pemerintah tetap mengakuinya.

Mekanisme rencana penetapan GTT-PTT yang disusun dispendik tersebut juga disesalkan salah seorang GTT di SD negeri.

Sebenarnya, lanjut dia, penghasilan sebagai GTT sudah cukup. Sebab, selama ini dia sudah digaji sesuai dengan UMK. Meski demikian, dia tetap membutuhkan kepastian status.

Di tempat terpisah, Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan mengungkapkan, aturan pengakuan GTT-PTT belum diputuskan.

Aturan mengenai pembatasan tahun diangkat pun belum final. "Kami masih merumuskan. Nanti, kalau sudah final, kami sampaikan ke publik," tuturnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Tahun Depan Insentif GTT/PTT Kabupaten Wonogiri Naik

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa di penghujung tahun, Pemkab memberikan sejumlah dua kado manis bagi ribuan guru tidak tetap dan pegawai/tenaga tidak tetap (GTT/PTT) di Wonogiri. Salah satunya, adalah berupa kenaikan insentif, dari Rp 200 Ribu menjadi Rp 500 Ribu perbulannya. Rencananya, program itu bakal direalisasikan pada 2018 mendatang.

“Untuk menaikkan insentif dari Rp 200 Ribu menjadi minimal Rp 500 Ribu perbulan, kita sudah siapkan Rp 18 Miliar, dan anggaran kita cukup,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo di sela pembinaan GTT/PTT di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (18/12).

Menurut Bupati, keberadaan GTT/PTT sangatlah vital mengingat saat ini jumlah PNS utamanya guru sangatlah terbatas. GTT dan PTT baik TK sampai SMP berkontribusi besar bagi masa depan generasi muda di Wonogiri.

“Coba bayangkan, kalau 4.919 GTT/PTT ini semua liburan ke Singapura seminggu saja, apa jadinya dunia pendidikan di Wonogiri ini. Maka dengan rasionalisasi anggaran kegiatan dimana yang dulunya sekitar 4.000 kegiatan kini kita ringkas menjadi kurang lebih 2.000 sekian kegiatan, saya yakin kita bisa mewujudkan panca program diantaranya pendidikan gratis dan kesehatan gratis di 2018 juga termasuk menaikkan insentif GTT/PTT ini,” kata dia.

Dijelaskan Bupati, idealnya guru PNS yang dibutuhkan Wonogiri untuk meningkatkan mutu pendidikan sebanyak 7. 000 orang. Saat ini hanya ada 3.000 orang. Namun dengan adanya 4.000-an GTT/PTT kata Bupati mampu berperan sama baiknya dengan guru PNS, sehingga mutu pendidikan bisa terjaga.

“Insentif Rp 200 Ribu perbulan perorang itu juga ada di era kepemimpinan Joko Sutopo dan Edy Santosa, Bupati sebelumnya belum ada,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Front Pembela GTT/PTT Wonogiri Tri Asmara menyambut baik keputusan Bupati Joko Sutopo. Pihaknya sangat bersyukur jika tahun depan Pemkab akan menaikkan insentif.

“Dengan kenaikan insentif yang jauh lebih banyak ke depan dedikasi dan loyalitas GTT/PTT semakin meningkat,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari TIMLO.net.
Share:

Guru Bisa Diisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga terbit.

Bahkan, jika nantinya PP sudah final, masih harus menunggu peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu sebagai acuan teknis pengangkatan PPPK.

Padahal keberadaan PPPK bisa menutup kekurangan pegawai di sejumlah sektor.

Deputi Sumber Daya Manusia SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan rancangan atau draft PP tentang PPPK itu sudah masuk Setneg.

’’Tetapi ternyata dari Setneg ada yang disuruh melengkapi,’’ kata Setiawan di Jakarta kemarin (14/12).

Setiawan menuturkan permintaan kelengkapan itu langsung arahan dari Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK itu keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Menurut Setiawan Presiden ingin di Perpres itu dirinci jabatan-jabatan atau bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK.

’’Menetapkan bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK itu butuh kajian,’’ tuturnya.

Setiawan mengatakan pemerintah harus selektif dan didasari pertimbangan matang saat menetapkannya. Sehingga rekrutmen PPPK bisa efektif menambal kebutuhan pegawai.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menjelaskan mereka sangat cocok dengan skema PPPK itu.

Sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai tidak melulu diisi oleh PNS baru. ’’Mekanisme pengisian pegawai dengan sistem PPPK selama ini di-endorse (didukung) oleh BKN,’’ tuturnya.

Dalam beberapa kesempatan BKN menyampaikan salah satu bidang pekerjaan yang bisa diisi oleh PPPK adalah guru.

Mereka tidak perlu khawatir bakal mendapatkan gaji rendah seperti yang dikeluhkan sejumlah guru honorer.

Sebab di dalam ikatan kontrak itu, para PPPK bisa mendapatkan gaji layaknya seorang PNS. ’’Hanya saja mekanisme pensiunnya yang berbeda dengan PNS,’’ jelasnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan supaya PPPK bisa dibuka untuk guru. Dia mengakui bahwa saat ini kekurangan guru masih banyak.

Sementara pemerintah giat membangun infrastruktur di penjuru Indonesia. ’’Kalaupun para guru honorer tidak bisa jadi CPNS, ada kesempatan menjadi guru PPPK,’’ katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Permintaan PGRI NTB agar semua guru honorer SMA/SMK mendapat SK untuk pengangkatan sebagai honorer daerah ditolak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB.

Sahabat pembaca info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa permintaan PGRI NTB agar semua guru honorer SMA/SMK mendapat surat keputusan (SK) untuk pengangkatan sebagai honorer daerah ditolak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji menyatakan SK hanya akan diberikan pada 5.200 guru dan pegawai honorer yang lolos pada seleksi yang akan digelar Desember ini.

“Minta semua di-SK-kan boleh, tapi yang pasti yang di-SK-kan yang dibutuhkan saja. Nanti Kepala Dinas Dikbud meng-SK-kan yang 5.200 yang dikukuhkan itu. Kalau mau semua dapat SK, nanti PGRI yang SK-kan,” sahutnya, Senin, 18 Desember 2017.

Suruji menjelaskan Dikbud NTB hanya akan mengusulkan SK guru honorer pada Gubernur NTB sesuai kebutuhan. Dimana saat ini menurutnya, kebutuhan guru dan pegawai honorer SMA/SMK sekitar 5.200.

“Dikbud hanya mengusulkan sesuai kebutuhan saja, tidak ada sesuai kepentingan. Yang tahu kebutuhan guru itu kepala dinas, jangan mengangkat yang tidak dibutuhkan nanti bisa mencelakai,” jelasnya.

Mengenai pelaksanaan seleksi honorer ini, Suruji mengatakan akan dilaksanakan setelah tahapan mutasi dan promosi kepala sekolah, dan redistribusi guru dilakukan. Baru kemudian seleksi honorer akan digelar, yang dipastikannya pada Desember ini.

“Itu tahapannya, harus sesuai tahapan. Karena nanti kan bisa jadi ada guru yang naik jadi kepala sekolah, sehingga kekurangan gurunya nambah. Nanti berdasarkan redistribusi guru itu kita tahu sekolah mana butuh guru apa berapa orang,” imbuhnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Rekrutmen CPNS Tahun Depan Lebih Ketat

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa sudah tahukah anda bahwa Pemerintah segera membuka lowongan sekitar 250.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2018 untuk formasi di instansi pusat dan daerah. Meski kuota CPNS ini untuk mengganti pegawai yang pensiun, formasi akan berdasarkan prioritas kebutuhan disertai seleksi yang ketat.  

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) telah memberi deadline hingga akhir Desember ini kepada pemerintah daerah agar segera mengusulkan formasi kebutuhan CPNS. Dalam surat yang dikirim ke daerah,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meminta kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk segera menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan CPNS di instansi masing-masing. 

“Dokumen penetapan itu harus disampaikan melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017,” demikian permintaan Asman dan surat tersebut.

Dia juga meminta PPK untuk melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi. Hal ini penting karena untuk mengetahui jabatan-jabatan prioritas yang dapat direkrut pada tahun depan. Untuk perekrutan 2018, pemerintah telah memastikan kebutuhan PNS yang mendesak adalah jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi.

Sementara di pemerintah daerah (pemda) diprioritaskan untuk  tenaga pendidikan, kesehatan, dan jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Tidak hanya itu dalam usulannya pemda juga harus menyertakan kapasitas fiskal. Dalam hal ini disyaratkan rasio belanja pegawai harus di bawah 50%.

“Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi,” paparnya.

Lebih lanjut Asman juga meminta agar setiap instansi melampirkan peta jabatan yang harus ditandatangani oleh PPK dalam bentuk keputusan menteri/kepala lembaga pemerintah  non kementerian (lpnk), gubernur, dan bupati/wali kota. Selain itu  juga dilampirkan dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengingatkan agar dalam penyusunan kebutuhan PNS benar-benar dilakukan secara serius. 

Hal ini beralasan karena banyak instansi terutama pemda yang asal-asalan dalam menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). “Jangan formalitas dan hanya di atas kertas. Saya dulu sempat  terlibat untuk evaluasi moratorium 2011 kondisinya ternyata banyak ABK yang formalitas,” ungkapnya.

Menurut dia, masih banyak pemda yang cenderung hanya mengusulkan jumlah kekurangan pegawai tanpa mempertimbangkan kondisi aparatur yang ada. Padahal yang juga penting adalah mempertimbangkan kompetensi pegawai yang ada saat ini. Dengan cara ini, rekrutmen CPNS nantinya benar-benar berpijak pada kebutuhan instansi, bukannya justru menjadi beban di kemudian hari.

Melihat kondisi tersebut, tandas Lina, kemampuan anggaran daerah mutlak dipertimbangkan secara matang. Dia mengungkapkan, selama ini tidak sedikit daerah memaksa membuka rekrutmen tetapi memiliki rasio belanja pegawai yang lebih dari 50%. Kondisi ini jelas akan berdampak pada pembangunan di daerah.

“Ada daerah yang tidak bisa mengontrol belanja pegawainya hingga mencapai 70%. Sisa 30% ini mau pembangunan apa yang dilakukan? Jadi harus diprioritaskan belanja pembangunannya,” tegas dia.

Lina juga meminta KemenPAN-RB secara cermat memverifikasi usulan formasi dari pemda ataupun instansi pusat. 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja sebelumnya mengungkapkan, KemenPAN-RB mengusulkan kuota CPNS untuk tahun 2018 sebanyak 250.000 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Usulan tersebut didasarkan pada jumlah PNS yang pensiun sampai tahun 2018.

Setiawan mengatakan angka 250.000  merupakan kuota maksimal yang  mungkin dibuka. Pasalnya pemerintah tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah PNS yang pensiun. “Prinsipnya kita zero to minus growth penerimaanya. Artinya tidak melebihi yang pensiun atau mungkin kurang dari jumlah itu. Kalau memang keuangan negara lain bisa seperti itu jumlahnya, ” jelas dia.

Pihaknya berjanji akan melakukan seleksi secara selektif usulan daerah. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak membebani belanja pegawai.

Kalangan DPR meminta pemerintah memegang komitmennya untuk menyeleksi CPNS secara ketat dan transparan. Ini perlu menjadi perhatian di sejumlah daerah masih ditemukan kasus dugaan calo CPNS atau modus penipuan CPNS lainnya. 

"Rekrutmen harus terbuka dan transparan. Tapi sebaiknya pemerintah memikirkan nasib K2 (honorer tak diupah APBD/APBN) yang jumlahnya sekitar 400 ribuan orang. Itu jangan dilupakan.  Bisa saja skemanya dibagi dua antara jalur umum dan yang khusus K2," pinta anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi.

Anggota Komisi II DPR lainnya Amirul Tamim  meminta rekrutmen seleksi CPNS harus dibuat sistem online yang komprehensif. Dia juga mendorong pemerintah memberi peluang honorer K2 untuk  diangkat menjadi PNS. 

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

Rekrutmen ASN tahun depan kemungkinan besar juga disediakan formasi untuk PPPK

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun depan kemungkinan besar juga disediakan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Itu berarti dari usulan 250 ribu yang diajukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tidak hanya untuk CPNS.

"Ingat ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK. Bisa saja tahun depan rekrutmennya untuk keduanya," ujar Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Sabtu (16/12).

Dia menyebutkan, jabatan-jabatan fungsional akan lebih banyak direkrut di 2018. Posisi jabatan fungsional ini lebih banyak masuk ke formasi PPPK.

"PNS lebih kepada jabatan struktural. Sedangkan PPPK ke jabatan fungsional," terangnya.

Adapun jabatan fungsional yang akan diisi PPPK di antaranya dokter, guru, perawat, bidan, penyuluh, dan lainnya.

Dia menargetkan, Peraturan Pemerintah tentang PPPK akan ditetapkan akhir tahun ini. Kemudian disusun Perpres sebagai dasar agar bisa ada rekrutmen PPPK tahun depan.

"Untuk PPPK akan ada Perpresnya juga. Jadi nanti diatur jabatan mana yang jadi PPPK," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kepada Presiden Jokowi, Ganjar Bakal Tanyakan Nasib Guru Tidak Tetap

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menemui langsung Presiden Joko Widodo untuk membahas dan memperjuangkan nasib guru tidak tetap.

Selama ini para guru tidak tetap atau honorer tersandera berbagai aturan yang mempersulit kepastian status mereka.

"Saya akan bertemu Pak Presiden, saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus. Karena sebenarnya tuntutan GTT itu tidak tinggi-tinggi kok, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK)," kata Ganjar pada Selasa (5/12/2017).

Ganjar berjanji akan mengawal terus kepastian nasib GTT, sampai mana proses tuntutan yang mereka suarakan dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Gubernur Jateng dijadwalkan pada Rabu (6/12/2017), mengikuti acara penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Thn 2018, serta menerima Anugerah Dana Rakca tahun 2017 oleh Presiden RI, di Istana Bogor.

Di sela momentum tersebut Ganjar akan membicarakan nasib GTT bersama Presiden Jokowi. Sebab untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan guru harus terjamin.

"Kalau gajinya sudah memenuhi, tentu para guru akan lebih fokus mendidik siswanya. Pemerintah yang harus menjamin itu," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Janji Ganjar memperjuangkan nasib GTT ini menindaklanjuti keluhan mereka yang kurang sejahtera. Mereka menyampaikan keluhannya melalui akun Twitter Ganjar, @ganjarpranowo.

Para GTT menanyakan apakah upah yang diterima bisa lebih baik dari yang sekarang hanya sekitar Rp 200-400 ribu per bulan. Mereka meminta Gubernur Jateng memperjuangkan tuntutan para GTT.

Keberadaan GTT selama ini tak diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GTT tak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

"Untuk mengangkat GTT, bupati dan wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan itu," ungkap Ganjar.


Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Mendikbud Ungkap Syarat Guru Honorer Bisa Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) kini sedang menelaah data-data guru honorer mana saja yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, faktor lamanya seseorang menjadi guru honorer menjadi salah satu pertimbangan.

"Ukuran lama memang bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi bukan satu-satunya," ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy kepada Republika.co.id di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (4/12).

Muhadjir menjelaskan, selain masa kerja, ada tiga persyaratan utama yang perlu dipenuhi seorang guru honorer untuk diangkat menjadi PNS. Persyaratan itu antara lain kualifikasi akademik sang guru, kompetensinya, dan sertifikasinya.

"Jadi, guru yang sudah memenuhi tiga hal ini yang nanti kita prioritaskan," kata Muhadjir menjelaskan.

Saat ini, kata dia, pihaknya asedang menelaah secara bersama-sama data-data terkait hal itu. Ia berpendapat, pengangkatan seorang guru honorer menjadi seorang PNS tak melulu urusan Kemendikbud, tetapi juga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan dan RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini sedang kita telaah bersama data-datanya. Kan datanya harus betul-betul valid dan sahih sebelum kita melakukan langkah-langkah kebijakan. Tahun depan mudah-mudahan bisa kita eksekusi," kata dia.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Lowongan pegawai non pns kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Non PNS Kontrak.

Pengumuman selengkapnya download disini
 
Berita ini bersumber dari BKD Provinsi DIY.

Share:

Dinas Pendidikan Kota Surabaya memastikan akan memberikan SK GTT dan PTT pada Januari 2018.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memastikan akan memberikan SK guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) pada Januari 2018. Melalui SK dispendik tersebut, ke depan kekurangan guru dan pegawai yang selama ini terjadi di sekolah diharapkan lebih mudah diatasi.

Sekretaris Dispendik Kota Surabaya Aston Tambunan menyampaikan bahwa saat ini pendataan GTT dan PTT masih berlangsung. Dipastikan, seluruh proses tersebut rampung pada Januari 2018.

Pemberian SK dispendik kepada GTT dan PTT tersebut bertujuan memudahkan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap lembaga. ”Melalui SK ini, ke depan dispendik lebih mudah mengaturnya,” jelasnya.

Untuk GTT, misalnya. Sebelum ada SK dispendik, guru tidak tetap di sebuah sekolah sering kali tidak memenuhi jam mengajar minimal. Banyak juga guru yang mengajar beberapa bidang di luar keahliannya karena sulit mendapatkan jam yang sesuai. ”Nah, dengan adanya SK ini, setiap guru akan ditempatkan sesuai kebutuhan,” terangnya.

Meski bakal menggunakan SK dispendik, Aston menyebut sistem penggajian GTT dan PTT tetap mengacu pada kebijakan sebelumnya. Yakni, melalui kepala sekolah. Gaji diambilkan dari dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Dispendik juga memastikan akan memberikan kontrak baru setiap tahun tanpa mengurangi masa kerja yang sudah dijalani guru selama mengabdi. Pembaruan kontrak tersebut tetap akan mempertahankan GTT dan PTT. Dispendik tidak serta-merta memutus kontrak secara sepihak.

Saat ini jumlah GTT dan PTT di Surabaya sudah mencukupi kebutuhan di setiap lembaga. Untuk itu, dispendik tetap mempertahankan GTT dan PTT yang sudah ada. ”Kami tidak akan membuka peluang GTT dan PTT baru,” tuturnya.

Aston mengatakan, hingga kini dirinya belum mengetahui jumlah GTT dan PTT yang akan mendapatkan SK dispendik. Namun, dia memprediksi mencapai ribuan. Sebab, selain guru, kategori pegawai tidak tetap tersebut meliputi beberapa sektor jabatan. Antara lain, petugas tata usaha, petugas keamanan sekolah, dan petugas kebersihan. 

Rencana pemberian SK dispendik itu disambut baik oleh Koordinator Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21) Surabaya Eko Mardiono. Menurut dia, langkah tersebut akan menguatkan posisi GTT dan PTT yang selama ini masih lemah.

Meski begitu, Eko kurang sepakat soal mekanisme penggajian yang tetap mengacu pada kebijakan lama. Penggajian melalui sekolah sering kali membuat gaji yang diterima GTT dan PTT tidak pasti. ”Jumlahnya tetap. Tapi, waktu keluarnya itu sering kali tidak sama,” jelasnya.

Karena itu, dia berharap dispendik tetap mengupayakan penggajian terpusat. Yakni, melalui dispendik langsung ke rekening guru. Penggajian model itu akan lebih menguntungkan serta menjamin GTT dan PTT menerima gaji tepat waktu.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Bupati Jember Ditenggat Seminggu untuk Selesaikan Persoalan Guru Honorer

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa DPRD Jember memberikan tenggat kepada Bupati Faida agar menyelesaikan persoalan terkait guru dan pegawai honorer di lingkungan pendidikan. Guru dan pegawai honorer sempat mogok kerja selama tiga hari pekan ini karena menuntut diterbitkannya surat penugasan dari bupati.

Ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Jember, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Pemkab Jember di gedung parlemen, Jumat (27/10/2017). "Kapan bisa ketemu, ngomonglah yang enak. DPRD tak usah dilibatkan. DPRD hanya menyaksikan saja. Yang penting sukses sudah senang. Kami hanya menjembatani karena tak punya hak untuk memutuskan," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Ketidakjelasan data jumlah guru dan pegawai tidak tetap (honorer) menjadi salah satu alasan belum diterbitkannya surat penugasan oleh Bupati Jember Faida. Data guru dan pegawai honorer yang dimiliki PGRI adalah 798 orang yang bekerja di sekolah menengah pertama dan 4.785 orang yang bekerja di sekolah dasar. Total ada 5.583 orang. Sementara Dinas Pendidikan Jember mengantongi data 3.213 orang.

Wakil Ketua Komisi D Yudi Hartono mendesak agar perbedaan data jumlah guru dan pegawai honorer di sektor pendidikan dalam waktu dekat diselesaikan. "Yang fix berapa, karena itu dasar surat penugasan dari bupati. Ini jadi pekerjaan rumah semua. Menurut saya, ketemu dulu, data Dinas Pendidikan dan PGRI untuik divalidasi," katanya. Ia menyebut data menjadi kunci penyelesaian persoalan.

Ayub mengatakan, tak usah berdebat soal data dan undang-undang. "Yang terpenting adalah ada atau tidak kemauan bupati menyelesaikan ini. Bupati siap atau tidak. Bupati siap, tinggal perintahkan ke Dinas Pendidikan untuk urusan data. Jadi hari ini tidak usah ngomong data," katanya.

Ayub mengatakan harus ada jaminan persoalan ini segera diselesaikan. "Ini agar teman-teman PTT dan GTT pulang dengan tenang. Biar proses belajar mengajar bisa berjalan secara baik (tidak ada aksi mogok, red). Kalau ini tidak selesai, semua dirugikan. Guru rugi, masyarakat rugi," katanya.

Asisten III Pemkab Jember Joko Santoso menegaskan, bahwa dari awal bupati memiliki komitmen memenuhi janji kerja menyejahterakan PNS dan honorer. "Cuma ini by process. Kami pun sudah melaporkan, bahwa nantinya, mungkin beberapa hari ke depan ini, kita melihat schedule beliau, untuk menemui seluruh tenaga GTT dan PTT. Kita kumpulkan, bupati akan mengumpulkan, tanpa ditunggangi siapapun," katanya.

Pernyataan 'ditunggangi' ini langsung disambar Ayub. Ia minta agar pernyataan itu dicabut. "Anda tidak boleh ngomong kalau tanpa bukti. Saya tidak suka kalau ada orang menuduh tanpa bukti. Ini perjuangan murni. Kalau ada statement 'menunggangi', itu melecehkan perjuangan GTT dan PTT. Tidak ada yang bisa menunggangi, karena ini urusan hidup GTT dan PTT," katanya.

"Saya minta deadline waktu: minggu depan harus selesai. Saya yakin pasti selesai kalau ada keinginan dan kemauan," kata Ayub.

"Kalau sudah bisa dikumpulkan, itu sekaligus pendataan di sana. Sudah selesai nanti. Tinggal eksekusi surat penugasannya. Kan itu ada tahapan secara administrasi," kata Joko.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Ratno Sembada Cahyadi menambahkan, bahwa surat penugasan untuk guru honorer terkait Peraturan Mendikbud Nomor 26 Tahun 2017. "Tidak terkait dengan yang lain-lain. Permendikbud itu mengatur penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang memnbutuhkan persyaratan surat penugasan. Jangan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48, jangan dikaitkan urusan kepegawaian," katanya.

Sekretaris Komisi D Nur Hasan meminta kepada para pejabat agar memberikan masukan positif kepada Bupati Faida. Ia berharap minggu depan Bupati Faida sudah mengeluarkan surat penugasan kepada GTT dan PTT. "DPRD tidak usah diundang (pertemuan). Kami tidak butuh pencitraan," katanya.

Rapat ditutup dengan beberapa kesimpulan. "Pertama, harus ada pertemuan perwakilan PGRI dan Dinas Pendidikan terkait verifikasi data. Kedua, minggu depan permasalahan ini harus selesai. Ketiga, kami menjamin, pasca ada surat penugasan, akan menganggarkan Rp 500 ribu untuk GTT dan PTT. Itu akan kami perjuangkan dalam pembahasan APBD 2018," kata Ayub.

Berita ini bersumber dari Berita Jatim.
Share:

Ratusan Guru dan Pegawai Honorer Berjubel Memadati Ruangan Ikuti Rapat di DPRD Jember

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa ratusan orang guru dan pegawai honorer memadati ruangan rapat dan ruang lobi DPRD Jember, Jumat (27/10/2017). Mereka antusias mengikuti rapat dengar pendapat antara DPRD, pengurus PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali, Kepala Bagian Hukum Ratno Sembada Cahyadi, dan Asisten III Joko Santoso.

Saking banyaknya guru yang ingin mengikuti, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang memimpin rapat memersilakan para guru untuk duduk lesehan di lantai di depan mejanya. "Monggo yang duduk silakan duduk, yang berdiri silakan berdiri," katanya.

Ayub meminta agar para guru tetap tenang dan tidak bersorak-sorai. "Ini bukan sirkus," katanya, disambut tawa para guru.

Rapat tersebut membahas mogoknya guru dan pegawai tidak tetap di sektor pendidikan pada Senin hingga Rabu kemarin, menyusul tidak segera diterbitkannya surat penugasan dan surat keputusan guru tetap daerah oleh Bupati Faida. Padahal dua surat tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan pegawai honorer.

Ayub heran kenapa bupati tidak segera menerbitkan surat tersebut. Padahal di daerah lain surat itu sudah terbit dan berlaku.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan, aksi mogok ibarat buah simalakama. "Ketika dilakukan, ada yang mencemooh. Kalau tidak dilakukan, kami belum mendapat apresiasi. Persoalannya tidak hanya SK, tapi perendahan kemanusiaan. Dengan (guru honorer) dibayar Rp 300 ribu, itu jadi persoalan, karena kita bermimpi kualitas pendidikan bermutu. Sementara GTT (Guru Tidak Tetap) adalah penyangga 60 persen penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember," katanya.

Menurut Supriyono, GTT dan PTT layak mendapat apresiasi karena sudah membantu pelayanan pendidikan. "Perintah Peraturan Mendikbud Nomor 26 Tahun 2017 sebagai pedoman teknis penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sudah jelas. Dana BOS bisa digunakan membayar GTT dan PTT tatkala ada SK penugasan dari bupati. Mudah-mudahan SK penugasan berfungsi ganda. Di satu sisi tidak mempersulit kepala sekolah mengeluarkan dana BOS. Di sisi lain, SK ini bermanfaat bagi pengurusan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), dan yang sudah punya NUPTK mudah-mudahan setelah ikut UKG (Uji Kompetensi Guru) dan nilainya memenuhi syarat, bisa diajukan menjadi peserta sertifikasi," katanya.

Dengan menjadi peserta sertifikasi, Supriyono yakin kesejahteraan para PTT dan GTT sudah tertolong. Guru honorer yang lulus sertifikasi bisa mendapat tambahan tunjangan Rp 1,5 juta selama tiga tahun pertama. "Mereka bisa hidup agak layak. Tapi saat ini kondisi mereka lemah dan tidak memiliki bargaining, karena ketika mencoba menggeliat, yang dihadapi adalah kepala sekolah dan intimidasi. Mereka tidak punya apa-apa, hanya hati ikhlas dan pengabdian kepada bangsa dan masyarakat. Itu pun masih ditakut-takuti (saat mogok)," katanya.

Supriyono menyatakan SK bupati tersebut bisa diterbitkan dengan memperhatikan rasa keadilan. "Sebaiknya semua GTT dan PTT didata, dan baru ada verifikasi dan validasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

"Mudah-mudahan di pemerintahan 'Jember Baru Jember Bersatu', keadilan bisa ditegakkan, keadilan bisa dirasakan untuk kita semua, dan pendidikan menjadi lebih maju, lebih baik, lebih berkualitas," kata Supriyono.

Berita ini bersumber dari Berita Jatim.
Share:

Di Jatim Ada 11.962 GTT/PTT, 8.000 saja yang akan Dapat Subsidi Honor Rp 750.000 dari Bos

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan Kawa Timur terus mematangkan konsep penerima subsidi pada honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Yaitu dengan mendata GTT dan PTT yang akan menerima SK dari Pemprov Jatim.

Sayangnya belum semua GTT dan PTT memperoleh SK tersebut.

Di Jatim, ada 11.962 GTT yang bisa mendapat honoranium dari dana BOS setelah mengantongi SK gubernur.

Sebanyak 4.000 GTT di antaranya akan disubsidi honornya oleh APBD Jatim 2018.

Demikian juga PTT, ada 4.000 orang. Masing-masing akan disubsidi Rp 750 ribu.

Ketua PGRI Jawa Timur Ichwan Sumadi mengatakan, sejak pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, para tenaga honor mendapat surat keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Timur.

SK tersebut menjadi persyaratan agar tenaga honor mendapat honoranium yang sumbernya dari bantuan operasional sekolah (BOS).

“Sepertinya tidak semua GTT dan PTT akan mendapat subsidi, jadi proses pemilihan 4.000 GTT dan PTT harus transparan,” jelasnya pada SURYA.co.id, Selasa )10/10/2017).

Menurutnya seleksi harus berdasarkan masa bakti GTT. Minimal harus sudah lima tahun jadi GTT terus tanpa putus.

Selain itu, GTT yang bersangkutan juga harus memiliki bukti sebagai tenaga guru. Seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ataupun silabus. ”Harus dibuktikan dengan bukti fisik,” tuturnya.

Dia juga mengusulkan agar tidak hanya 4.000 GTT yang disubsidi. Melainkan semua GTT/PTT bisa mendapat subsidi dari pemerintah.

Dengan catatan, mereka bisa berkembang. Selain itu, pihaknya juga berharap agar meski GTT sudah di-SK-kan, tidak menghalangi para GTT untuk ikut dalam rekrutmen CPNS.

”Jadi, tetap diberi kesempatan mendapat SK. Seleksinya juga harus melibatkan Dewan Pendidikan Jawa Timur,”ujarnya.

Berita ini bersumber dari Surya.
Share:

Dinas Pendidikan Tetapkan Subsidi Pemprov Jatim Untuk GTT dan PTT Sebesar Rp 750 Ribu

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah menetapkan subsidi honor untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di SMA/SMK negeri di Jawa Timur.

Besarannya telah dipastikan dalam focus group discussion (FGD), yakni sebanyak Rp 750 ribu per orang, Senin (2/10/2017).

Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman mengatakan, FGD banyak mengulas tentang pembagian anggaran.

Salah satunya menyepakati besaran subsidi untuk GTT dan PTT. Sebelumnya, besaran subsidi honor GTT dan PTT ada di kisaran angka Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

Nominal Rp 750 ribu pun sudah naik dua kali lipat dari usulan awal yang hanya Rp 300 ribu.

Usai nominal disepakati, selanjutnya tinggal pembahasan tentang syarat-syarat GTT dan PTT yang akan dibahas.

”Kami melibatkan dewan pendidikan untuk penentuan kriterianya,” ungkapnya pada SURYA.co.id.

Setidaknya, ada 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT yang akan mendapat subsidi honor dari pemerintah. Pemberian subdisi tersebut berlaku mulai 1 Januari 2018, berlaku per tahun anggaran bukan per tahun ajaran.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu menyebut, pihak sekolah tidak perlu mempersiapkan apapun.

”Kalau memang pendataan by name by address, tinggal menyiapkan rekening,” tuturnya.

Pihak yang menyiapkan rekening adalah masing-masing GTT atau PTT, bukan sekolah. Sebab pencairan subsidi akan dilakukan langsung melalui rekening. Sedangkan sekolah bisa menambahkan sisa honor sesuai dengan besaran jam mengajar.

Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo menyambut baik dengan rencana subsidi honor GTT dan PTT tersebut.

Menurut dia, subsidi tersebut juga harus dipastikan. Misalnya, seorang GTT mendapat gaji Rp 3 juta, maka dengan subsidi Rp 750 ribu, pihak sekolah tinggal menambah kekurangannya.

”Pastinya ini akan lebih meringankan sekolah dibandingkan hanya subsidi Rp 300.000 yang pastinya embuat pengeluaran sekolah membengkak,” katanya.

Apalagi di SMKN 2 ada sekitar 50 orang GTT dan PTT. Sisa anggaran bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar yang lain.

Berita ini bersumber dari Surya.
Share:

Para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, di UU ASN mengatur batasan maksimal usia 35 tahun untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

Padahal, banyak PTT atau sukarelawan berusia lebih dari 35 tahun yang mengabdi bertahun-tahun di lingkup Pemkab Tulungagung, Jatim.

Ketua DPD Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN ASN) Tulungagung Yenri Sufianto mengatakan, beberapa kali telah menyampaikan aspirasi terkait ketentuan di UU ASN yang dianggap merugikan mereka.

Maka dari itu, mereka Bupati Tulungagung ikut mendorong dilakukannya revisi pasal yang mengatur batas usia menjadi CPNS tersebut.

“Ya, dukungan dari kepala daerah memang sangat penting untuk mendukung revisi tersebut demi keadilan. Itu karena banyak PTT di sini yang berusia lebih dari 35 tahun dan telah mengabdi lama,” katanya.

Dikatakan, PTT selama ini juga bekerja, sama seperti pegawai PNS lain. Namun, mereka hanya mendapatkan upah sedikit.

“Selanjutnya ini kami tetap akan terus mengawalnya. Bahkan, kami berencana menyiapkan strategi dan jika memungkinkan juga ada giat lagi ke pusat. Itu untuk memperjuangkan revisi UU ASN tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku telah memberikan sikap dukungan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Revisi UU ASN dianggap menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan para PTT, mulai dari guru, perawat, bidan, dan lainnya.

Apalagi ditambah kondisi saat ini, banyak pegawai PNS yang pensiun sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. “Banyak poin yang direvisi. Salah poinnya, yakni usulan revisi untuk tidak ada batasan umur dalam pengangkatan PNS,” katanya

Dengan merevisi tidak adanya batasan usia, diharapkan mereka bisa mendapatkan peluang diangkat menjadi CPNS.

“Seperti kasus perekrutan bidan yang langsung dari pusat, kemarin. Banyak di antara mereka (bidan asal Tulungagung) yang tidak lolos, karena batasan usia,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Rencana Buka Formasi Honorer Guru Kontrak Daerah, Pemkab Sintang Prioritaskan Guru Tidak Tetap

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Sintang berencana membuka penerimaan guru honorer kontrak daerah. Hal ini sebagai upaya atasi kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2017 ini, Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan jumlah penerimaan guru kontrak daerah akan meningkat. Di tahun 2016, Pemkab telah rekrut 50 orang guru kontrak daerah. Namun, jumah itu dinilai masih sedikit dan belum mampu kejar defisit guru.

“Nanti akan direkrut lebih dari 50 orang sesuai kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sintang. Kalau 50 lagi seperti tahun lalu, kuranglah. Tenaga kesehatan jak, kita buka bagi 286 orang,” ungkapnya, Senin (4/9/2017) siang.

Pihaknya akan menghitung ulang jumlah defisit guru. Ini penting untuk perencanaan matang ke depan. Penghitungan ulang mesti dilakukan karena sebelumnya Pemkab Sintang mendapat amunisi sebanyak 261 orang Guru Garis Depan (GGD) dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).

“Akan dihitung ulang kembali. Sebelumnya dapat GGD itu sekitar 337 orang. Namun jumlahnya berkurang karena ada permasalahan umur diatas 35 tahun sehingga 40 orang gugur. Lalu, 36 orang mengundurkan diri karena tidak siap bertugas di daerah 3T. Sisanya, tinggal 261 GGD. Ada tambahan dari GGD ini pun masih defisit guru,” terangnya.

Nantinya, formasi guru honorer kontrak daerah difokuskan bagi para Guru Tidak Tetap (GTT). Jarot menegaskan hal ini sebagai apresiasi bagi para GTT yang telah bertahun-tahun menjadi honorer yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kemudian, anak-anak kita (putra-putri daerah;red) yang sudah menyelesaikan pendidikan konsenterasi bidang pendidikan di perguruan tinggi dan belum belum bekerja juga diprioritaskan,” tukasnya.


Berita ini bersumber dari Tribun Sintang.
Share:

Tingkatkan Kompetensi, Dinas Pendidikan Probolinggo Beri Arahan untuk GTT/PTT

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo melaksanakan pembinaan dan pengarahan sekaligus penyerahan SK Bupati Probolinggo tahun 2017 kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Kamis (31/8/2017) siang di gedung pertemuan SDN Gedung Dalem 2 Dringu.

Kegiatan Pembinaan dan Pengarahan GTT/PTT dihadiri Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Sentot Dwi Hendriyono.

Kegiatan ini juga dihadiri peserta GTT dan PTT sebanyak 211 yang berdinas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Pembinaan dan pengarahan GTT dan PTT merupakan program Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk peningkatan beberapa kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan terakhir kompetensi profesional.

Tutug Edi Utomo menjelaskan, melalui kegiatan ini,diharapkan bisa mengetahui perkembangan adanya program pendidikan.

Regulasi pendidikan setiap saat dan setiap waktu selalu berganti, jadi harus mengikuti adanya perubahan regulasi, sehingga mampu menerapkannya dengan baik.

"Perkembangan regulasi pendidikan untuk menunjang peningkatan kompetensi pendidikan yang nantinya diharapkan menjadi salah satu indikator pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo," katanya.

Berita ini bersumber dari SURYA.
Share:

KOMITMEN BUPATI FAIDA KEPADA HONORER: Tahap I, 2.525 GTT dan PTT Dilindungi BPJS Naker

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Bupati Jember dr Hj Faida, MMR, menegaskan komitmen kuatnya memperjuang kan nasib dan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) se Kabupaten Jember salah satunya dengan mengikutsertakan mereka dalam jaminan perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Naker).

Selasa (29/8/2017) bertempat di gedung serba guna (GBS) Kaliwates, Bupati Jember Faida, menyerahkan kartu BPJS Naker kepada perwakilan GTT dan PTT secara simbolis, disaksikan langsung Direktur Utama BPJS Naker Agus Susanto, dan Dewan Pengawas BPJS Naker pusat, Safri Adnan Baharuddin, Kepala BPJS Naker Kanwil Jatim Abdul Cholik, dan Kepala BJPS Naker Jember Dwi Endah.

Rencananya 6.112 orang GTT dan PTT di lingkungan Dinas Pendidikan penyelesaian pendaftaran dituntaskan dalam waktu dekat dengan sistem jemput bola atau on the spot sesuai permintaan Bupati.

Menurut Bupati Jember dr Hj Faida, bahwa program ini sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dari para GTT dan PTT se Kabupaten Jember sehingga benar – benar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan optimal.

Di tahap pertama ini berdasarkan laporan Kepala BPJS Naker Jember, Dwi Endah, baru diselesaikan kartunya berjumlah 2.545 orang atau resmi menjadi peserta, sisanya diselesaikan bertahap. Sehingga seluruh GTT dan PTT terkaver BPJS Naker untuk dua program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Seperti biasa sebelum melanjutkan sambutan Faida, mengajak ribuan guru dan pegawa yang hadir untuk meneriakkan yel – yel semangat dan kebersamaan yakni, “Semangat Pagi ! yang dijawab dengan ribuan hadirin “Luar Biasa !” sambil mengepalkan tangan ke atas.

Faida, menegaskan bahwa mengikutsertakan GTT dan PTT dalam program perlindungan BPJS Naker ini adalah amanah Undang – undang. Untuk di Kabupaten Jember sesuai petunjuk teknis (Juknis) menggunakan dana BOS pusat yang dibantu dengan dana BOS daerah dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Selain itu menjadi hak bapak ibu sekalian, bahwa ibu – ibu bapak para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), bahwa pertemuan ini sangat penting.

Karena dihadiri oleh saudara saudara yang merupakan orang penting di Kabupaten Jember ini,” tegas Faida. Bupati mengucapkan terima kasih kepada Anggota Dewan Pengawas BPJS Naker Safri Adnan Baharuddin, serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (Naker) Agus Susanto langsung dari Jakarta, untuk menerima orang – orang penting di Jember yakni para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap Kabupaten Jember.

Ke depan menurut Bupati, program peningkatan kesejahteraan bagi GTT dan PTT tidak hanya dikaver dengan asuransi BPJS Naker, tetapi pembayaran preminya telah dialokasikan khusus sehingga tidak mengambil dari kantong pribadi para GTT dan PTT di Kabupaten Jember.

“Ini haknya ibu bapak semuanya. Bagi yang menerima honor dari anggaran PPG ini sudah include untuk membayarkan premi BPJS Naker ibu bapak semuanya. Maka yang belum menyelesaikan isian formulir, saya minta untuk segera,” tegas Bupati Jember.

Berita ini bersumber dari Pemerintah Kabupaten Jember.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.