DPRD Jatim mendorong penggunaan dana BOS untuk membayar gaji pegawai honorer.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa pengalihan pengelolaan SLTA/SMK dari pemkab/pemko ke prmprov, berimbas pada nasib guru dan pegawai honorer.

Untuk yang pegawai PNS tidak ada masalah karena sumber penggajian sudah jelas.

Nah, DPRD Jatim mendorong penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji pegawai honorer.

Rencana itu dilakukan setelah mendapat lampau hijau dari pemerintah pusat tentang penggunaan BOS untuk menggaji guru honorer dan petugas kebersihan sekolah.

Sebelumnya, dana BOS tidak dialokasikan untuk gaji guru honorer.

“Setelah ada komunikasi dengan pemerintah pusat, anggaran tersebut bisa digunakan untuk membayar guru honorer dan pegawai tidak tetap. Permasalahan satu persatu telah terselesaikan, dan kami berharap tidak ada lagi keragu-raguan," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, Minggu (30/10).

Selain itu, support untuk menggaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) digerojok melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan.

Bahkan legislatif dengan mengajak eksekutif, berencana memberikan bantuan seragam gratis dua pasang.

Suli mengakui, saat ini pembahasan tersebut masih terus diupayakan anggarannya.

Termasuk pos sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak. Pemprov Jatim akan mencarikan dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah, sehingga ke depannya, tidak ada lagi sekolah yang tertinggal.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi E lainnya, Reno Zukarnaen.

Dia katakan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Pemprov Jatim berkomitmen mengambil alih SMA/SMK dan berusaha agar seluruh pembiayaan yang ada di sekolah bisa terakomodir.

“Ini sudah komitmen bersama antara dewan dan Pemprov Jatim guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Diantaranya memberikan seragam gratis serta sekolah gratis. Oleh sebab itu, kami akan melakukan pembicaraan dengan Kepala Dinas Pendidikan (Saiful Rachman) untuk pengalokasian dana tersebut," kata Reno

Saat ini terdapat 220 ribu siswa SMA/SMK yang akan berada di bawah naungan Pemprov Jatim.

Selain itu juga terdapat 9.000 pegawai honorer yang menunggu kejelasan gaji.

Dari jumlah tersebut, dana pendidikan yang semestinya akan beralih mulai tahun depan terus dilakukan pembahasan dan penggodokan anggaran. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Purbalingga Kekurangan 1.323 Guru PNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa  sudah bertahun-tahun Kabupaten Purbalingga masih kekurangan 1.323 guru PNS untuk jenjang SD dan SMP. Hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) pemkab, karena belum ada rekrutmen maupun pengangkatan guru.

Saat ini jumlah guru di Kabupaten Purbalingga sebanyak 9.270 orang, dari jenjang sekolah TK hingga SLTA. Masing-masing dengan posisi kekurangan guru PNS sebanyak 5.400, dan sisanya guru bukan PNS yang terdiri dari PTT serta GTT dan tenaga kependidikan. Sedangkan kuota pengangkatan guru saat belum ada moratorium, hanya 15 orang pertahun. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tri Gunawan Setiyadi SH MH mengatakan, hanya bisa berharap dukungan guru tidak tetap (GTT). 

“Kalau sudah menjadi PNS jelas akan lebih total. Selain itu dalam peningkatan kemampuna personal guru akan lebih terarah. Namun kalau masih GTT, pikirannya masih terpecah soal honor, status dan lainnya,” tegas Gunawan, Senin (24/10). 

Gunawan mengatakan hanya bisa mengusulkan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun semua tergantung moratorium yang belum jelas sampai kapan dicabut. 

“Kami berharap pemerintah pusat bisa segera melihat kondisi jumlah guru PNS. Tujuannya satu, demi peningkatan kemampuan guru dan mendukung semangat dan kinerja mereka,” tambahnya. 

Dikatakan, imbas dari kekurangan guru membuat ada yang mengajar sampai dua kelas, guru kelas merangkap jadi guru olahraga, dan ada guru kelas merangkap menjadi guru agama. 

“Dinas mendata kekurangan guru berdasarkan rombongan belajar (rombel) dan mata pelajaran (mapel) serta guru mapel. Kalau moratorium dicabut dan per tahun kuota hanya puluhan yang disetujui pusat, maka bisa puluhan tahun pekerjaan rumah kekurangan guru ini kami alami,” tuturnya.

Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.