Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Ghozali, mengakui verifikasi data guru dan pegawai honorer berjalan lambat.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Ghozali, mengakui verifikasi data guru dan pegawai honorer (guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT) berjalan lambat.

"Begini. Kalau cuma sekadar mengeluarkan SK (Surat Keputusan): NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), tempat tanggal lahir, gampang itu. Tapi yang dimaui Ibu (Bupati) itu mendalam," kata Ghozali.

Menurut Ghozali, Bupati Faida menginginkan pendataan tanggal penerimaan surat keputusan sebagai guru dan pegawai honorer, termasuk SK terakhir. 

"Jadi, terpantau semua, (termasuk apakah) K2 atau tidak. Ibu (Faida) detail sampai begitu. Saya tidak berpikir sampai ke sana," katanya.

Keinginan memenuhi keterangan detail itu yang membuat Dispendik Jember terus mencari data tersebut. Bupati Faida, menurut Ghozali, meminta bukti-bukti dan bahkan berkali-kali memberikan tenggat waktu. "(Bupati bertanya) data itu Anda kirim ke mana? Anda kirim ke Polres atau ke penjara? Begitu (bupati berkata sambil) guyonan," katanya dalam bahasa Jawa.

Ghozali mengatakan Bupati Faida ingin data yang sempurna. "Jadi Ibu membikin keputusan itu tidak salah. Tapi memang itu perlu waktu," katanya.

Setelah data terkumpul dan disodorkan ke bupati, Ghozali kembali mendapat pertanyaan. "Pak Ghozali, sudah berapa bulan? Berapa tahun kira-kira Anda menyelesaikan itu. Terus Anda tahu dari mana, kalau guru di SD X sudah penuh, lalu ada SD yang kurang (kekurangan guru)?" tanya Bupati Faida sebagaimana ditirukan Ghozali dalam bahasa Jawa.

Ghozali menyebut Bupati Faida berpikir dengan nalar keibuan. "Dalam pemikirannya, sampai ke sana pemikirannya (bupati)," katanya.

Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar dikeluarkannya surat tugas untuk para GTT dan PTT. Tanpa ada surat tugas dari bupati, maka GTT dan PTT tidak bisa menerima honor yang dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Gara-gara belum keluarnya surat tugas itu, sejumlah guru dan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Jember sempat melakukan aksi mogok kerja beberapa bulan lalu. 

Berita ini bersumber dari beritajatim.com.
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.