Ketua PGRI: GTT Penyelamat bagi Sekolah Kekurangan Guru

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa kekurangan guru yang terjadi di Bojonegoro memang cukup banyak jumlahnya. Meskipun begitu keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) saat ini seakan bisa dikatakan sebagai penyelamat bagi sekolah yang mengalami kekurangan guru.
Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro, Ali Fatikin. Dirinya mengungkapkan memang ini kondisi nyata bahwa GTT di Bojonegoro sangat luar biasa dibutuhkan dan bahkan kalaupun tidak ada GTT, sekolah yang kekurangan guru tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik.

"Padahal GTT saat ini menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan KBM di sekolah," tambah Ali kepada blokBojonegoro.com

Lanjut Ali Fatikin, namun sangat ironis Keberadaan GTT, nasib kesejahteraan di bawah kata layak, bahkan ada juga GTT yang tiap bulannya hanya menerima sekitar Rp.300 ribu.

Oleh karenanya jika sekolah tidak bisa melaksanakan proses belajar-mengajar dengan baik karena minimnya jumlah guru, maka target kurikulum pastinya tidak bisa tercapai. Terlebih lagi saat ini menjelang ujian nasional.

Untuk itu PGRI Bojonegoro, menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar memperhatikan nasib GTT yang ada, dengan adanya SK Bupati kepada GTT tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, GTT Bojonegoro mendesak kepada Bupati agar segera menerbitkan SK Bupati, dengan tujuan agar kesejahteraan GTT diperhatikan oleh Pemkab Bojonegoro.

Berita ini bersumber dari blokBojonegoro.
Share:

PGRI Sebut 988 Ribu Guru Honorer Harus Diangkat CPNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mendesak agar pemerintah memerhatikan ratusan ribu guru honorer yang sudah mengabdi di daerah.

Tidak hanya guru honorer kategori dua (K2) tapi juga pengajar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Guru-guru kita bukan hanya honorer K2 loh. Banyak juga guru tidak tetap yang harus diangkat CPNS," kata Unifah kepada JPNN, Senin (29/1).

Dia menyebutkan, saat ini sekolah kekurangan sekira 988 ribu guru PNS. Kekurangan itu ditutupi guru honorer. Itu sebabnya, PGRI meminta pemerintah untuk mengangkat mereka secara bertahap.

"Presiden Jokowi kan sudah memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk mengangkat guru honorer ini. Nggak harus sekaligus tapi bertahap," terangnya.

Dia pun menyambut baik pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang berjalan. Dengan revisi ini, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS akan ada payung hukumnya.

"Intinya kami mendesak guru-guru honorer ini diprioritaskan dalam pengangkatan CPNS. Daripada merekrut guru baru lebih baik angkat yang sudah mengabdi belasan tahun," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Ghozali, mengakui verifikasi data guru dan pegawai honorer berjalan lambat.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Ghozali, mengakui verifikasi data guru dan pegawai honorer (guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT) berjalan lambat.

"Begini. Kalau cuma sekadar mengeluarkan SK (Surat Keputusan): NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), tempat tanggal lahir, gampang itu. Tapi yang dimaui Ibu (Bupati) itu mendalam," kata Ghozali.

Menurut Ghozali, Bupati Faida menginginkan pendataan tanggal penerimaan surat keputusan sebagai guru dan pegawai honorer, termasuk SK terakhir. 

"Jadi, terpantau semua, (termasuk apakah) K2 atau tidak. Ibu (Faida) detail sampai begitu. Saya tidak berpikir sampai ke sana," katanya.

Keinginan memenuhi keterangan detail itu yang membuat Dispendik Jember terus mencari data tersebut. Bupati Faida, menurut Ghozali, meminta bukti-bukti dan bahkan berkali-kali memberikan tenggat waktu. "(Bupati bertanya) data itu Anda kirim ke mana? Anda kirim ke Polres atau ke penjara? Begitu (bupati berkata sambil) guyonan," katanya dalam bahasa Jawa.

Ghozali mengatakan Bupati Faida ingin data yang sempurna. "Jadi Ibu membikin keputusan itu tidak salah. Tapi memang itu perlu waktu," katanya.

Setelah data terkumpul dan disodorkan ke bupati, Ghozali kembali mendapat pertanyaan. "Pak Ghozali, sudah berapa bulan? Berapa tahun kira-kira Anda menyelesaikan itu. Terus Anda tahu dari mana, kalau guru di SD X sudah penuh, lalu ada SD yang kurang (kekurangan guru)?" tanya Bupati Faida sebagaimana ditirukan Ghozali dalam bahasa Jawa.

Ghozali menyebut Bupati Faida berpikir dengan nalar keibuan. "Dalam pemikirannya, sampai ke sana pemikirannya (bupati)," katanya.

Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar dikeluarkannya surat tugas untuk para GTT dan PTT. Tanpa ada surat tugas dari bupati, maka GTT dan PTT tidak bisa menerima honor yang dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Gara-gara belum keluarnya surat tugas itu, sejumlah guru dan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Jember sempat melakukan aksi mogok kerja beberapa bulan lalu. 

Berita ini bersumber dari beritajatim.com.
Share:

Guru Honorer di Padang Minta Pembinaan

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Guru honorer di Kota Padang, Sumatra Barat meminta pemerintah memberikan porsi lebih dalam hal pembinaan dan pelatihan. Ketua Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap Kota Padang Zalfitrah menyebutkan, guru honorer memiliki peran dan potensi yang sama dengan guru berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara).
 
"Kami harap ada pembinaan lebih banyak, karena di Undang-Undang kami punya hak yang sama dengan PNS dalam membangun bangsa," jelas Zalfitrah usai dilantik, Sabtu (20/1).
 
Pemerintah mencatat, hingga September 2017 Sumbar defisit tenaga guru sebanyak 2.081 orang dan kekurangan tenaga kependidikan lainnya sebanyak 1.811 orang. Di sisi lain, guru honorer masih tersebar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
 
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi seluruh guru dan pegawai tidak tetap Kota Padang yang selama ikut berjuang mencerdaskan masyarakat. Mahyeldi mengatakan, dalam empat tahun terakhir pihaknya telah berupaya seoptimal mungkin memberikan pembinaan dan pelatihan.
 
"Meski memang belum maksimal, namun apa yang sudah berjalan mari kita lanjutkan dan tingkatkan," katanya.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Dinas Pendidikan Jatim Siap Cairkan Rp 6 Miliar untuk Subsidi Gaji GTT dan PTT

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK di Jatim mulai tahun ini akan mendapat subsidi gaji dari pemerintah provinsi Jatim.

Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim pun sedang bersiap melakukan proses pencairan yang akan dilakukan setiap bulan.

Dalam proses pencairannya, Dindik Jatim akan menggelontor anggaran Rp 6 miliar per bulan dengan nilai per orang Rp750 ribu.
 
Nominal tersebut diperuntukkan bagi 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT SMA/SMK serta Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) di Jatim.

Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman mengungkapkan, proses pencairan tetap akan dilakukan secara langsung ke rekening guru. Dan saat ini, proses pencairan sedang menunggu daftar nominatif.

"Untuk subsidi gaji pertama ini diperkirakan cair pada Februari mendatang," kata Saiful dikonfirmasi, Jumat (19/1/2018).

Saiful kembali memastikan, Gubernur Jatim telah mengalokasikan subsidi gaji GTT-PTT untuk 14 kali dalam setahun.

Hal itu menyesuaikan dengan standar gaji yang ada di Pemprov Jatim. Karena itu, akan ada tunjangan satu kali subsidi gaji pada saat hari raya dan satu kali subsidi gaji ke-13.

"Kesejahteraan guru telah dipikirkan. Saat ini, kualitasnya harus mengikuti," jelasnya Saiful.

Status GTT - PTT, lanjutnya, bukan lagi menjadi alasan untuk tidak melaksanakan tugas secara profesional.
 
Sementara itu, Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dindik Jatim, Suhartatik menuturkan daftar nominatif telah rampung diproses verifikasi.

Selain itu, petunjuk teknis penerima bantuan kesejahteraan non PNS juga telah diterbitkan. Sehingga, bulan ini diperkirakan SK Gubernur terkait pencairan bantuan subsidi dapat diusulkan.

"Proses verifikasi sudah kita lakukan dan sekarang akan diajukan ke kepala dinas sebelum diajukan ke gubernur," tutur dia.
 
Suhartatik mengaku, proses verifikasi cukup memakan waktu tidak bisa dilakukan dalam sekali dua kali.

Sebab, jumlah GTT-PTT SMA/SMK dan PKLK di Jatim mencapai 21.754 orang. Secara rinci, GTT terdapat 11.962 orang dan PTT 8.557 orang.

"Kami memang memilih hanya 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT. Tetapj data yang diseleksi dari semua jumlah GTT-PTT yang mencapai 21 ribu lebih," tandasnya.

Pihaknya mengaku harus sangat hati-hati dalam kroscek persyaratan pencairan subsidi. Sebab, terdapat sejumlah ketentuan yang tidak bisa diabaikan.

Di antaranya untuk PTT minimal memiliki ijazah SMP. Sementara GTT minimal ijazahnya S1.

"Tapi ada juga yang dipaksakan untuk masuk. Sehingga PTT yang ijazahnya SD juga diajukan. GTT juga begitu, ijazah D3 dipaksa ikut seleksi. Yang seperti ini kan kami harus selektif," pungkas Suhartatik.
 
Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.