Jokowi Teken PP P3K, Guru Usia 35 Tahun Bisa Jadi Pegawai Pemerintah

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dengan adanya PP ini, guru honorer K2 (kategori dua) dan non-kategori berusia di atas 35 tahun yang tidak lulus dalam tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah.

Ini disampaikan Jokowi pada puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2018 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018).

"Telah kita terbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang membuka peluang pengangkatan bagi yang telah melampuai usia maksimal," kata Jokowi.

Melalui PP ini, nantinya guru honorer K2 dan non-kategori yang diangkat dengan skema P3K memiliki status dan hak yang sama dengan PNS. Namun bedanya, masa kerja P3K lebih fleksibel daripada PNS.

Selain masa kerja, P3K dan PNS juga punya perbedaan dari segi keuangan. P3K tidak mendapat jaminan pensiun dan hari tua.

Jokowi melanjutkan, pada tahun ini pemerintah merekrut 114.000 guru untuk menjadi CPNS. Perekrutan akan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air.

Kendati demikian, perekrutan guru CPNS tetap memperhatikan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Memang ini harus disesuaikan dengan kondisi APBN kita. Tapi kita ingin berpihak kepada rasa keadilan guru yang telah lama mengabdi serta tidak melanggar undang-undang," ujarnya.

Untuk membahas lebih lanjut persoalan yang dihadapi para guru saat ini, Jokowi mengundang Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi ke Istana Negara, Jakarta. Pertemuan bakal dilakukan pekan depan.

"Nanti minggu depan akan saya undang Ibu Ketua beserta seluruh jajaran pengurus untuk datang ke Istana berbicara masalah-masalah besar yang kita hadapi," kata Jokowi mengakhiri.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Bupati Gunungkidul Siapkan SK untuk Guru Tidak Tetap (GTT)

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Bupati Gunungkidul Siapkan SK untuk Guru Tidak Tetap (GTT).

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Gunungkidul, Badingah pada audiensi dengan para Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) pada Selasa (10/4/2018).

Badingah menegaskan bahwa pihaknya telah memikirkan hal tersebut, mengenai kekosongan kelas-kelas yang kosong karena PNS pensiun, dan diisi oleh para GTT.

"Kami sudah memikirkan hal tersebut, mengenai kekosongan kelas yang ditinggal oleh para PNS yang telah pensiun dan diisi oleh para GTT," jelasnya.

Pihaknya telah memberikan kenaikan insentif dari yang awalnya Rp 150 ribu naik menjadi Rp 200 ribu.

"Kami telah memberikan kenaikan insentif dari yang awalnya Rp 150 ribu sekarang naik menjadi Rp 200 ribu," jelasnya.

Badingah melanjutkan bahwa pihaknya telah mengutus Sekda untuk menyiapkan format SK dan menghitung sungguh-sungguh formasi guru kelas atau mata pelajaran sesuai kondisi riil.

"Untuk menghitung kemampuan anggaran daerah saya telah mengutus BKAD, terkait pemberian SK," terangnya.

Selanjutnya disinggung mengenai nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti administrasi sekolah, operator, dan bendahara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Bahron Rosyid menjelaskan akan mengkaji terlebih dahulu.

"Jangka pendek untuk guru, ke depannya akan dikaji lebih lanjut, pertama adalah untuk menetapkan GTT, sedangkan untuk PTT sedang dikaji, pasti akan diperhatikan," terangnya.

Sedangkan Asisten Sekretaris Daerah 3 Bagian Administrasi Umum, Anik Indarwati menambahkan pihaknya telah mengajukan untuk pembukaan formasi CPNS ke pusat.

"Kami akan mengeluarkan SK yang bisa mengeluarkan 15 persen untuk guru honorer, SK tersebut ditandatangni oleh kepala dinas dan dapat digunakan untuk ujian sertifikasi, sekitar juni pembukaan CPNS teman-teman bisa mengikuti," terangnya.

Sedangkan Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN), Aris Wijayanto mempercayakan keputusannya ke pemerintah daerah.

"Yang jelas kami mempercayakan kepada pemerintah daerah dan UPTD terkait, walaupun belum ada kejelasan kapan SK akan terbit, tetapi sudah ada respon dari pemerintah setempat dan telah menjanjikannya kami akan menunggu," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja.
Share:

Ratusan Guru Tidak Tetap Kabupaten Semarang Tuntut Legalitas

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa lebih dari 200 orang Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pengawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Dasar Negeri, Kamis (29/3) siang, mendatangi DPRD Kabupaten Semarang untuk keperluan audiensi dengan Pimpinan DPRD. Salah satu poin yang dibahas pada audiensi kemarin, adalah legalitas GTT dan PTT dari Pemkab Semarang.

“Kondisi riil GTT dan PTT SD Negeri di Kabupaten Semarang memang benar-benar dibutuhkan. Menyusul imbas moratorium dan banyaknya guru yang pensiun membuat sekolah mau tidak mau harus merekrut guru dan pegawai honorer agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan,” kata Ketua Forum GTT PTT SD Negeri Kabupaten Semarang, Tri Mulyanto.

Hanya saja, menurutnya kesejahteraan dari Pemkab Semarang yang diterima dirinya bersama ratusan orang GTT dan PTT sampai sekarang dinilai masih jauh dari layak. Di hadapan pimpinan DPRD dan perwakilan dari Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Mulyanto meminta pihak terkait bisa memberikan data serta menganalisis jumlah kebutuhan guru di seluruh SD Negeri.

Dari data yang dihimpun mandiri oleh Forum GTT PTT SD Negeri Kabupaten Semarang, diketahui bila kebutuhan riil guru kelas linier untuk SD Negeri butuh 748 orang guru, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) butuh 236 orang guru, mata pelajaran Pendidikan, Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan butuh 68 orang guru. Selanjutnya, kebutuhan guru agama nonmuslim 20 orang.

“Secara mandiri kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Data kami berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), artinya kami sudah punya datanya semua,” paparnya.

Dalam audiensi itu, pihaknya juga menegaskan kedatangannya di DPRD Kabupaten Semarang tidak untuk menuntut untuk diangkat menjadi PNS, melainkan lebih kepada pengakuan sebagai GTT dan PTT dari Pemkab Semarang yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati atau Kepala Disdikbudpora. SK yang dimaksud, bagi GTT dan PTT penting menyusul bisa digunakan sebagai syarat mengikuti pembinaan peningkatan kompetensi serta pendidikan profesi guru.

“Kami hanya minta SK, yang membuktikan bila sudah ada legalitas. Kaitannya dengan honor sesuai UMK, itu kami serahkan ke kemampuan daerah,” imbuh Mulyanto.

Menanggapi permintaan GTT dan PTT, Ketua DPRD Bambang Kusriyanto menjawab jika persoalan data jumlah GTT dan PTT hendak dibahas melibatkan Komisi D dan Disdikbudpora Kabupaten Semarang pada, Senin (2/4) depan. Pihaknya berjanji bakal memperjuangkan SK Bupati untuk GTT dan PTT Kabupaten Semarang.

“Harapannya, persoalan ini bisa selesai awal pekan depan. Sejalan dengan itu, mestinya kepala sekolah berhenti menerima GTT dan PTT, kebutuhannya berapa perlu dikomunikasikan dengan Disdikbudpora dan BKD,” katanya.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

GTT/PTT Kecamatan Cimanggu Terima Surat Tugas


Sahabat pembaca InfoGTT PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 255 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD dan SMP lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimanggu menerima Surat Perintah Tugas (SPT), Jumat (2/3). Penyerahan SPT dilakukan secara simbolis langsung dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Warsono SH MHum di Gedung Aula Kantor Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu.

Dalam sambutannya Warsono menyampaikan pemberian SPT merupakan wujud responsip pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan aspirasi tuntutan GTT dan PTT yang sudah lama mengemban tugas namun belum mendapat kesetaraan dari pemerintah.

Dijelaskan, penerima SPT merupakan hasil verifikasi yang mensyaratkan pendidikan sarjana linear dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dikatakakan proses penerbitan SPT sangat panjang dan dinanti-nanti sejak Desember 2017 lalu dan baru dapat direalisasikan pada Maret 2018.

“Kami berharap dengan SPT yang diterima dapat meningkatkan kinerja dengan lebih bertanggungjawab, semangat dan profesional,”katanya.

Dikatakan, SPT yang diberikan berlaku selama satu tahun dan perlu dilakukan perpanjangan setiap tahun. Dengan didasari hasil ajuan penilaian dan evaluasi dari kepala sekolah tempat dia melaksanakan tugas.

Sementara itu Tetty Suwarto Pamuji dalam pembinaannya mengajak seluruh komponen pendidik termasuk di dalammya GTT/PTT untuk bersama-sama menyukseskan pendidikan di Kabupaten Cilacap dengan mengaplikasikan Program Bangga Mbangun Desa.

Selain itu menghadapi era zaman digital, guru yang telah mendapatkan surat tugas sesuai dengan kompetensinya bisa memberikan pendidikan dan pengajaran mata pelajaran saja. Tapi juga pendidikan karakter dan moral melaui inovasi dan kolaborasi dengan pendekatan pendidikan keimanan dan ketaqwaan melalui berbagai media.

“Di zaman now guru harus melek IT, harus bisa mengedukasi dan pendampingan kepada anak didik agar menggunakan sosial media sesuai dengan usianya,” kata dia.

Kepala UPT Dinas P dan K Karangpucung Wabin Budiman SPd MPd mengatakan, jumlah penerima SPT sebanyak 221 meliputi SD 182 guru sedangkan di SMP ada 39 guru, dari jumlah keseluruhan GTT/PTT sebanyak 276 orang.

“Dari 276 GTT/PTT yang lolos verifikasi dan menerima SPT hari ini sebanyak 221 orang, sisa 55 orang tidak lolos verifikasi,” katanya.

Berita ini bersumber dari Satelit Post.
Share:

Perekrutan 443 Guru PTT, Pemkab Sumtim Prioritaskan Tenaga yang Sudah Lama

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Penerimaan guru honorer menjadi guru PTT merupakan salah satu tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam catur program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menyampaikan hal itu ketika ditemui Pos Kupang.Com di ruang kerjanya, Senin (26/2/2018).

Umbu Lili mengatakan, memperhatikan pendapatan dari para tenaga guru honorer yang telah mengabdi lama dan selama ini dibayar masih di bawah UMP, Pemkab Sumtim menstandarkan dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah.

Umbu Lili juga mengaku, Pemkan Sumtim mempunyai niat untuk seluruh guru honorer direkrut sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun karena keterbatasan keuangan, pemkab memrioritaskan bagi yang sudah lama mengabdi.

"Saya rasa wajar kalau kita memrioritaskan bagi yang sudah lama mengabdi. Nanti yang belum juga kita tetap perhatikan jika anggaran memungkinkan," kata Umbu Lili.

Berita ini bersumber dari Pos Kupang.
Share:

DPRD Jember akhirnya berhasil memperjuangkan aspirasi kenaikan insentif guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT)

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa DPRD Jember akhirnya berhasil memperjuangkan aspirasi kenaikan insentif guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT). Kepastian kenaikan insentif tersebut setelah ditandatanganinya kesepakatan antara Pimpinan DPRD Jember dengan Bupati Jember.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan di s kafe Excelso Rabu malam (21/2/2018). Proses penandatangan ini disaksikan banyak pihak seperti Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Mitahul Ulum, Kabiro Hukum Pemprov jatim, Forkopimda Jember dan para pejabat lainnya.

Menurut Ayub Junaidi, disepakatinya penambahan honor atau insentif untuk GTT-PTT ini merupakan kemenangan dari GTT-PTT yang tidak kenal memperjuangkannya.

“Alhamdulillah tadi malam saya mewakili Pimpinan DPRD Jember menandatangani kesepakatan bersama dengan Bupati Faida terkait penambahan insentif untuk teman-teman GTT-PTT,” ujar Ayub.

Menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tambahan honor GTT-PTT nilainya lebih tinggi dari pada insentif Provinsi Jatim. Dia mengakui,jika awalnya menginginkan sama dengan UMK besarannya, namun mengingat ketersedian anggaran akhirnya disepakati insentif tertinggi sebesra  Rp1,4 juta.

“Untuk teknis pengaturan jumlah yang akan diterima masing-masing GTT-PTT disesuaikan dengan masa kerjanya. Jumlah insentif tertinggi ya itu sebesar Rp1,4. Sedangkan jumlah penerimanya nanti berdasarkan data yang dimiliki PGRI dan Dinas Pendidikan disandingkan sebagai pembanding,”lanjut Ayub Junaidi.

Ayub juga berpesan dengan penambahan insentif ini GTT-PTT makin giat dan semangat untuk mendidik anak-anak bangsa. Tambahan insentif tersebut, menurutnya akan dianggarkan pada APBD tahun 2018 ini.

“Ya saya berharap dengan penambahan ini GTT-PTT makin sejahtera dan semakin semangat mencerdaskan murid-muridnya,”pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Suara Indonesia.
Share:

Ribuan GTT/PTT Ponorogo Harapkan SK Bupati Pengangkatan Honorer

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa harapan 3.000 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Ponorogo yang menginginkan Surat Keputusan (SK) Bupati demi pengakuan, sepertinya harus lebih bersabar dulu.

Dengan adanya SK tersebut, GTT/PTT bisa memiliki legalitas dari Pemkab Ponorogo. Meski dalam SK tersebut juga dijelaskan bahwa GTT/PTT tidak menuntut apapun termasuk gaji maupun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasalnya, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni menuturkan dirinya tidak bisa serta merta mengeluarkan SK untuk GTT dan PTT karena terganjal dengan PP No 48/2005 tentang larangan daerah mengangkat tenaga honorer.

"Karena ada aturannya yang melarang itu (penerbitan SK/SPT untuk GTT/PTT)," tutur Ipong saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (22/2/2018).

Menurutnya, pelarangan pemberian SK terkait konsekuensi pembiayaan GTT/PTT oleh daerah. "Tapi kami akan bantu melalui dana bantuan sosial (bansos), meski tidak bisa berturut-turut," jelasnya.

Menanggapi permasalahan ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD, Mursid Hidajat menambahkan memang sempat muncul masalah mengenai adanya peraturan pemerintah (PP) No 48/2005 tentang larangan daerah mengangkat tenaga honorer.

Sehingga pemberian legalitas kepada mereka dirasa sulit sebab bertentangan dengan PP tersebut. Namun, menurut Mursid hal itu bukan merupakan ganjalan. Sebab masih ada Uu No 14/2005 tentang guru dan dosen yang bisa dijadikan landasan.

"Intinya pemberian legalitas itu tidak menyalahi aturan karena didasarkan pada kebutuhan," ujarnya.

Dengan begitu, bupati bisa memberikan pengakuan terhadap keberadaan GTT/PTT itu melalui SK, surat perintah tugas (SPT) atau apapun. Seperti yang sudah dilakukan di daerah Bojonegoro dan juga Probolinggo. Untuk meyakinkan, pihak pemkab bisa mencantumkan pernyataan dalam SK, SPT atau sebagainya di mana ke depan GTT/PTT tidak akan menuntut gaji atau diangkat menjadi ASN.

"Jadi ada diktum yang menyatakan bahwa beban daripada SK itu dibebankan kepada APBN melalui BOS. Intinya di situ," tegasnya.

Sementara Ketua Forum GTT/PTT TK dan SD se-Ponorogo, Dwi Wahyu Nugroho menambahkan jika benar nanti bisa diterbitkan SK atau Surat Perintah Tugas (SPT), dia berharap tidak ada filter. Sehingga semua GTT/PTT baik yang baru maupun lama diakui keberadaannya oleh pemerintah melalui surat tersebut.

"Namun, jika pemkab memberikan filter menurutnya juga tidak masalah. Mengingat jumlah GTT/PTT di Ponorogo yang mencapai hampir 3.000 orang," pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Pencairan subsidi gaji GTT dan PTT SMA/SMK negeri dari Pemprov Jatim kini sedang dikebut.

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa Pencairan subsidi gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK negeri dari Pemprov Jatim kini sedang dikebut.

Pasalnya pencairan belum diterima sekolah dari rencana bulan Februari 2018.

Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dindik Jatim, Suhartatik mengakui proses pencairan gaji terus dikebut. Meskipun terjadi keterlambatan, nilai subsidi yang akan diberikan akan tetap sama.

Yaitu mulai bulan Januari dengan besaran Rp 750 ribu per bulan. Jumlah tersebut termasuk juga untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Bulan Januari akan tetap dicairkan. Agak lama karena memang proses verifikasi membutuhkan waktu panjang,” tutur dia.

Jumlah GTT-PTT SMA/SMK dan PKLK di Jatim saat ini yang harus diverifikasi mencapai 21.754 orang. Secara rinci, GTT terdapat 11.962 orang dan PTT 8.557 orang.

“Kami memang memilih hanya 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT. Tetapi data yang diseleksi dari semua jumlah GTT-PTT yang mencapai 21 ribu lebih,” imbuh dia.

Kesan lama dalam verifikasi menurutnya karena pihaknya harus sangat hati-hati dalam kroscek persyaratan pencairan subsidi. Sebab, terdapat sejumlah ketentuan yang tidak bisa diabaikan. Di antaranya untuk PTT minimal memiliki ijazah SMP. Sementara GTT minimal ijazahnya S1.

“Tapi ada juga yang dipaksakan untuk masuk. Sehingga PTT yang ijazahnya SD juga diajukan. GTT juga begitu, ijazah D3 dipaksa ikut seleksi. Yang seperti ini kan kita harus selektif,” pungkas Suhartatik.

Berita ini bersumber dari Surya.
Share:

Airin tunggu aturan Pemerintah tentukan nasib Pegawai Honorer Tangsel

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany belum bersikap, soal wacana pengangkatan guru honorer menjadi ASN di wilayahnya. Dia mengaku masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) soal aturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (P3K).

"Kita tunggu regulasinya, sebetulnya ada dua hal yg mengatur PP3K atau Pegawai Tidak Tetap (PTT/ honorer). kan sudah lama juga tinggal PP saja. Undang undangnya jelas di UU kepegawaian ada ASN ada pegawai tidak tetap, nah PTT ini ada PP-nya PP-nya belum selesai, lagi digodok dikementerian sehingga itu menjadi dasar dan regulasi kita untuk menentukan seperti apa kedepannya," ucap dia, Sabtu (10/2/2018) di Tangerang Selatan.

Pernyataan Airin ini disampaikan menyusul pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla, yang akan mengangkat puluhan ribu guru honorer menjadi ASN.

Airin berpendapat, status pegawai, tak lantas membuat kinerja pegawai itu melemah. Dia justru menginginkan setiap pegawai baik ASN maupun PTT bisa bekerja secara profesional.

"Kalau menurut saya pegawai itu harus profesional, apakah menjadi pegawai tetap atau tidak tetap, harus tetap profesional dalam arti mereka bekerja," tandas dia.

Meski saat ini, pihak Pemkot Tangsel mengaku, tengah merumuskan satu formulasi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi PTT dilingkup Pemkot Tangsel. Yaitu dengan pemberian hal berbasis kinerja pegawai honorer ini.

"Tentu ada hak dan kewajiban yang seimbang. Manakala mereka bekerja walaupun PTT, tapi bebannya tinggi maka harus memperoleh hak lebih, dibanding PTT yang pekerjaannya biasa-biasa saja. Ini yang coba kita lakukan di Tangsel," ucap Airin. 

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Gaji Guru Honorer di Kota Tanggerang Selatan Naik 2 Kali Lipat

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa honor guru tidak tetap di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) cair per 1 Februari 2018 kemarin. Untuk tahun ini, diketahui ada kenaikan jumlah honor yang diterima para ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ ini.

“Sebelumnya Rp1 juta,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan, Taryono.

Untuk tahun ini, guru honorer dengan latar belakang pendidikan S1 mendapat gaji Rp2.450.000. Sedangkan mereka yang berijazah terakhir S2 mendapat honor Rp2.550.000.

“Kami berharap dengan kenaikan honor yang signifikan agar nenjadi motivasi GTT (Guru tidak tetap) untuk meningkatkan kinerja, meningkatnya layanan pendidikan di Tangerang Selatan,” Taryono menambahkan.


Diberitakan, para guru tidak tetap alias guru honorer di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bisa bernafas agak lega. Ini setelah honor mereka untuk bulan Januari 2018 dicairkan pada 1 Februari silam.

Honor untuk 1.705 guru honorer ini senilai Rp4 miliar lebih. Honor ini diperuntukan bagi guru honorer PAUD Pembina, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama (SMP).

“Ini bukti perhatian Walikota terhadap kesejahteraan guru tidak tetap (honorer) yang ada di sekolah negeri di wilayah Kota Tangerang Selatan,” kata Taryono.

Berita ini bersumber dari Palapanews.
Share:

Ketua PGRI: GTT Penyelamat bagi Sekolah Kekurangan Guru

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa kekurangan guru yang terjadi di Bojonegoro memang cukup banyak jumlahnya. Meskipun begitu keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) saat ini seakan bisa dikatakan sebagai penyelamat bagi sekolah yang mengalami kekurangan guru.
Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro, Ali Fatikin. Dirinya mengungkapkan memang ini kondisi nyata bahwa GTT di Bojonegoro sangat luar biasa dibutuhkan dan bahkan kalaupun tidak ada GTT, sekolah yang kekurangan guru tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik.

"Padahal GTT saat ini menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan KBM di sekolah," tambah Ali kepada blokBojonegoro.com

Lanjut Ali Fatikin, namun sangat ironis Keberadaan GTT, nasib kesejahteraan di bawah kata layak, bahkan ada juga GTT yang tiap bulannya hanya menerima sekitar Rp.300 ribu.

Oleh karenanya jika sekolah tidak bisa melaksanakan proses belajar-mengajar dengan baik karena minimnya jumlah guru, maka target kurikulum pastinya tidak bisa tercapai. Terlebih lagi saat ini menjelang ujian nasional.

Untuk itu PGRI Bojonegoro, menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar memperhatikan nasib GTT yang ada, dengan adanya SK Bupati kepada GTT tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, GTT Bojonegoro mendesak kepada Bupati agar segera menerbitkan SK Bupati, dengan tujuan agar kesejahteraan GTT diperhatikan oleh Pemkab Bojonegoro.

Berita ini bersumber dari blokBojonegoro.
Share:

PGRI Sebut 988 Ribu Guru Honorer Harus Diangkat CPNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mendesak agar pemerintah memerhatikan ratusan ribu guru honorer yang sudah mengabdi di daerah.

Tidak hanya guru honorer kategori dua (K2) tapi juga pengajar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Guru-guru kita bukan hanya honorer K2 loh. Banyak juga guru tidak tetap yang harus diangkat CPNS," kata Unifah kepada JPNN, Senin (29/1).

Dia menyebutkan, saat ini sekolah kekurangan sekira 988 ribu guru PNS. Kekurangan itu ditutupi guru honorer. Itu sebabnya, PGRI meminta pemerintah untuk mengangkat mereka secara bertahap.

"Presiden Jokowi kan sudah memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk mengangkat guru honorer ini. Nggak harus sekaligus tapi bertahap," terangnya.

Dia pun menyambut baik pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang berjalan. Dengan revisi ini, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS akan ada payung hukumnya.

"Intinya kami mendesak guru-guru honorer ini diprioritaskan dalam pengangkatan CPNS. Daripada merekrut guru baru lebih baik angkat yang sudah mengabdi belasan tahun," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Ghozali, mengakui verifikasi data guru dan pegawai honorer berjalan lambat.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Ghozali, mengakui verifikasi data guru dan pegawai honorer (guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT) berjalan lambat.

"Begini. Kalau cuma sekadar mengeluarkan SK (Surat Keputusan): NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), tempat tanggal lahir, gampang itu. Tapi yang dimaui Ibu (Bupati) itu mendalam," kata Ghozali.

Menurut Ghozali, Bupati Faida menginginkan pendataan tanggal penerimaan surat keputusan sebagai guru dan pegawai honorer, termasuk SK terakhir. 

"Jadi, terpantau semua, (termasuk apakah) K2 atau tidak. Ibu (Faida) detail sampai begitu. Saya tidak berpikir sampai ke sana," katanya.

Keinginan memenuhi keterangan detail itu yang membuat Dispendik Jember terus mencari data tersebut. Bupati Faida, menurut Ghozali, meminta bukti-bukti dan bahkan berkali-kali memberikan tenggat waktu. "(Bupati bertanya) data itu Anda kirim ke mana? Anda kirim ke Polres atau ke penjara? Begitu (bupati berkata sambil) guyonan," katanya dalam bahasa Jawa.

Ghozali mengatakan Bupati Faida ingin data yang sempurna. "Jadi Ibu membikin keputusan itu tidak salah. Tapi memang itu perlu waktu," katanya.

Setelah data terkumpul dan disodorkan ke bupati, Ghozali kembali mendapat pertanyaan. "Pak Ghozali, sudah berapa bulan? Berapa tahun kira-kira Anda menyelesaikan itu. Terus Anda tahu dari mana, kalau guru di SD X sudah penuh, lalu ada SD yang kurang (kekurangan guru)?" tanya Bupati Faida sebagaimana ditirukan Ghozali dalam bahasa Jawa.

Ghozali menyebut Bupati Faida berpikir dengan nalar keibuan. "Dalam pemikirannya, sampai ke sana pemikirannya (bupati)," katanya.

Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar dikeluarkannya surat tugas untuk para GTT dan PTT. Tanpa ada surat tugas dari bupati, maka GTT dan PTT tidak bisa menerima honor yang dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Gara-gara belum keluarnya surat tugas itu, sejumlah guru dan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Jember sempat melakukan aksi mogok kerja beberapa bulan lalu. 

Berita ini bersumber dari beritajatim.com.
Share:

Guru Honorer di Padang Minta Pembinaan

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Guru honorer di Kota Padang, Sumatra Barat meminta pemerintah memberikan porsi lebih dalam hal pembinaan dan pelatihan. Ketua Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap Kota Padang Zalfitrah menyebutkan, guru honorer memiliki peran dan potensi yang sama dengan guru berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara).
 
"Kami harap ada pembinaan lebih banyak, karena di Undang-Undang kami punya hak yang sama dengan PNS dalam membangun bangsa," jelas Zalfitrah usai dilantik, Sabtu (20/1).
 
Pemerintah mencatat, hingga September 2017 Sumbar defisit tenaga guru sebanyak 2.081 orang dan kekurangan tenaga kependidikan lainnya sebanyak 1.811 orang. Di sisi lain, guru honorer masih tersebar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
 
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi seluruh guru dan pegawai tidak tetap Kota Padang yang selama ikut berjuang mencerdaskan masyarakat. Mahyeldi mengatakan, dalam empat tahun terakhir pihaknya telah berupaya seoptimal mungkin memberikan pembinaan dan pelatihan.
 
"Meski memang belum maksimal, namun apa yang sudah berjalan mari kita lanjutkan dan tingkatkan," katanya.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Dinas Pendidikan Jatim Siap Cairkan Rp 6 Miliar untuk Subsidi Gaji GTT dan PTT

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK di Jatim mulai tahun ini akan mendapat subsidi gaji dari pemerintah provinsi Jatim.

Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim pun sedang bersiap melakukan proses pencairan yang akan dilakukan setiap bulan.

Dalam proses pencairannya, Dindik Jatim akan menggelontor anggaran Rp 6 miliar per bulan dengan nilai per orang Rp750 ribu.
 
Nominal tersebut diperuntukkan bagi 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT SMA/SMK serta Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) di Jatim.

Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman mengungkapkan, proses pencairan tetap akan dilakukan secara langsung ke rekening guru. Dan saat ini, proses pencairan sedang menunggu daftar nominatif.

"Untuk subsidi gaji pertama ini diperkirakan cair pada Februari mendatang," kata Saiful dikonfirmasi, Jumat (19/1/2018).

Saiful kembali memastikan, Gubernur Jatim telah mengalokasikan subsidi gaji GTT-PTT untuk 14 kali dalam setahun.

Hal itu menyesuaikan dengan standar gaji yang ada di Pemprov Jatim. Karena itu, akan ada tunjangan satu kali subsidi gaji pada saat hari raya dan satu kali subsidi gaji ke-13.

"Kesejahteraan guru telah dipikirkan. Saat ini, kualitasnya harus mengikuti," jelasnya Saiful.

Status GTT - PTT, lanjutnya, bukan lagi menjadi alasan untuk tidak melaksanakan tugas secara profesional.
 
Sementara itu, Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dindik Jatim, Suhartatik menuturkan daftar nominatif telah rampung diproses verifikasi.

Selain itu, petunjuk teknis penerima bantuan kesejahteraan non PNS juga telah diterbitkan. Sehingga, bulan ini diperkirakan SK Gubernur terkait pencairan bantuan subsidi dapat diusulkan.

"Proses verifikasi sudah kita lakukan dan sekarang akan diajukan ke kepala dinas sebelum diajukan ke gubernur," tutur dia.
 
Suhartatik mengaku, proses verifikasi cukup memakan waktu tidak bisa dilakukan dalam sekali dua kali.

Sebab, jumlah GTT-PTT SMA/SMK dan PKLK di Jatim mencapai 21.754 orang. Secara rinci, GTT terdapat 11.962 orang dan PTT 8.557 orang.

"Kami memang memilih hanya 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT. Tetapj data yang diseleksi dari semua jumlah GTT-PTT yang mencapai 21 ribu lebih," tandasnya.

Pihaknya mengaku harus sangat hati-hati dalam kroscek persyaratan pencairan subsidi. Sebab, terdapat sejumlah ketentuan yang tidak bisa diabaikan.

Di antaranya untuk PTT minimal memiliki ijazah SMP. Sementara GTT minimal ijazahnya S1.

"Tapi ada juga yang dipaksakan untuk masuk. Sehingga PTT yang ijazahnya SD juga diajukan. GTT juga begitu, ijazah D3 dipaksa ikut seleksi. Yang seperti ini kan kami harus selektif," pungkas Suhartatik.
 
Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.