Honor GTT dan PTT di Bolmut Segera Dibayarkan

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa dalam waktu dekat ini honor Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), guru agama dan operator sekolah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), akan segera dibayarkan.

Hal ini dikatakan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bolmut,  Abdul Nazzlaruddin Maloho. Bulan Desember ini honor mulai disalurkan.

“Penyaluran honor untuk 450 GTT, PTT, guru agama dan operator sekolah akan segera dibayarkan bulan ini juga sebelum jadwal libur di mulai,”ujar Maloho Jumat (22/12/2017).

Diapun meminta kepada honorer GTT dan PTT agar bersabar sembari melengkapi administrasi persyaratan yang diminta oleh dinas terkait.

“Tetap bersabar, hak para honorer kami akan serahkan langsung lewat rekening masing-masing honorer, hanya saja keterlambatan dalam pembayarannya masi ada para honorer yang belum melegkapi persyaratan administrasi. Sehinga saya berharap bagi honorer PTT dan GTT se-segera mungkin memasukan persyaratan yang masih kurang,”harapnya.

Berita ini bersumber dari Totabuanews.
Share:

Rencana Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jatim memberikan SK kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) mendapat respons berbagai pihak.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa rencana Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Jatim memberikan SK kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) mendapat respons berbagai pihak.

Di antaranya dari GTT-PTT yang terdampak langsung dari penerbitan SK tersebut.

Pantauan Jawa Pos, rapat penyusunan tenaga kontrak GTT-PTT tersebut berlangsung pada Rabu sore (20/12) di Aula Ki Hajar Dewantara, Dispendik Surabaya.

Dari rapat tersebut, mengemuka beberapa usulan. Salah satunya soal pengakuan GTT-PTT.

Pada poin kelima hasil rapat tersebut dijelaskan, GTT-PPT yang diakui hanyalah yang di-SK-kan kepala sekolah sebelum 26 Juni 2012.

Sebaliknya, GTT-PTT yang direkrut kepala sekolah setelah tanggal tersebut berstatus tidak pasti.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jatim Eko Mardiono menyampaikan, persoalan pengakuan tenaga kontrak tersebut terkait erat dengan peraturan yang berlaku.

Terutama Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 16 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Pendidikan.

Sebelum aturan tersebut muncul, SK GTT-PTT yang dibuat kepala sekolah masih diakui.

Artinya, kepala sekolah bebas merekrut pegawai kontrak jika kekurangan tenaga kependidikan.

Sesudah ada perda, perekrutan tenaga kontrak seperti GTT-PTT harus melalui mekanisme pemkot secara langsung.

"Aturan inilah yang menurut saya memunculkan pembatasan soal pengakuan GTT-PTT yang diusulkan dispendik." jelasnya.

Alhasil, tidak adanya PNS baru membuat sekolah kelabakan. Untuk mencukupi kebutuhan guru, akhirnya banyak kepala sekolah yang merekrut tenaga kontrak baru. Meski, secara aturan, itu tidak diperbolehkan.

Hal tersebut terlihat dari data FHK2I Surabaya. Dari tahun 2012-2014, di Surabaya ada sekitar 400 GTT-PTT baru yang dikontrak kepala sekolah.

Jumlah tersebut pasti bertambah jika didata GTT-PTT yang masuk pada 2015-2017.

"Nah, jika sekarang para GTT-PTT yang diangkat setelah Juni 2012 itu tidak diakui, pemerintah berarti bersikap diskriminatif," tegasnya.

Sebab, mereka menjadi tenaga kontrak di sekolah tersebut bukan karena keinginan sendiri. Namun, atas dasar kebutuhan sekolah.

Untuk itu, Eko menyarankan dispendik tetap mencantumkan mereka untuk di-SK-an.

Dengan begitu, para tenaga kontrak yang telah mengabdi di sekolah tersebut meresa tetap diakui. Bukan dibedakan.

Untuk SK GTT-PTT itu, Eko mengungkapkan, pemkot bisa mencontoh kebijakan yang diterapkan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Di sana, meski guru baru, pemerintah tetap mengakuinya.

Mekanisme rencana penetapan GTT-PTT yang disusun dispendik tersebut juga disesalkan salah seorang GTT di SD negeri.

Sebenarnya, lanjut dia, penghasilan sebagai GTT sudah cukup. Sebab, selama ini dia sudah digaji sesuai dengan UMK. Meski demikian, dia tetap membutuhkan kepastian status.

Di tempat terpisah, Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan mengungkapkan, aturan pengakuan GTT-PTT belum diputuskan.

Aturan mengenai pembatasan tahun diangkat pun belum final. "Kami masih merumuskan. Nanti, kalau sudah final, kami sampaikan ke publik," tuturnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Tahun Depan Insentif GTT/PTT Kabupaten Wonogiri Naik

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa di penghujung tahun, Pemkab memberikan sejumlah dua kado manis bagi ribuan guru tidak tetap dan pegawai/tenaga tidak tetap (GTT/PTT) di Wonogiri. Salah satunya, adalah berupa kenaikan insentif, dari Rp 200 Ribu menjadi Rp 500 Ribu perbulannya. Rencananya, program itu bakal direalisasikan pada 2018 mendatang.

“Untuk menaikkan insentif dari Rp 200 Ribu menjadi minimal Rp 500 Ribu perbulan, kita sudah siapkan Rp 18 Miliar, dan anggaran kita cukup,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo di sela pembinaan GTT/PTT di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (18/12).

Menurut Bupati, keberadaan GTT/PTT sangatlah vital mengingat saat ini jumlah PNS utamanya guru sangatlah terbatas. GTT dan PTT baik TK sampai SMP berkontribusi besar bagi masa depan generasi muda di Wonogiri.

“Coba bayangkan, kalau 4.919 GTT/PTT ini semua liburan ke Singapura seminggu saja, apa jadinya dunia pendidikan di Wonogiri ini. Maka dengan rasionalisasi anggaran kegiatan dimana yang dulunya sekitar 4.000 kegiatan kini kita ringkas menjadi kurang lebih 2.000 sekian kegiatan, saya yakin kita bisa mewujudkan panca program diantaranya pendidikan gratis dan kesehatan gratis di 2018 juga termasuk menaikkan insentif GTT/PTT ini,” kata dia.

Dijelaskan Bupati, idealnya guru PNS yang dibutuhkan Wonogiri untuk meningkatkan mutu pendidikan sebanyak 7. 000 orang. Saat ini hanya ada 3.000 orang. Namun dengan adanya 4.000-an GTT/PTT kata Bupati mampu berperan sama baiknya dengan guru PNS, sehingga mutu pendidikan bisa terjaga.

“Insentif Rp 200 Ribu perbulan perorang itu juga ada di era kepemimpinan Joko Sutopo dan Edy Santosa, Bupati sebelumnya belum ada,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Front Pembela GTT/PTT Wonogiri Tri Asmara menyambut baik keputusan Bupati Joko Sutopo. Pihaknya sangat bersyukur jika tahun depan Pemkab akan menaikkan insentif.

“Dengan kenaikan insentif yang jauh lebih banyak ke depan dedikasi dan loyalitas GTT/PTT semakin meningkat,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari TIMLO.net.
Share:

Guru Bisa Diisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga terbit.

Bahkan, jika nantinya PP sudah final, masih harus menunggu peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu sebagai acuan teknis pengangkatan PPPK.

Padahal keberadaan PPPK bisa menutup kekurangan pegawai di sejumlah sektor.

Deputi Sumber Daya Manusia SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan rancangan atau draft PP tentang PPPK itu sudah masuk Setneg.

’’Tetapi ternyata dari Setneg ada yang disuruh melengkapi,’’ kata Setiawan di Jakarta kemarin (14/12).

Setiawan menuturkan permintaan kelengkapan itu langsung arahan dari Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK itu keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Menurut Setiawan Presiden ingin di Perpres itu dirinci jabatan-jabatan atau bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK.

’’Menetapkan bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK itu butuh kajian,’’ tuturnya.

Setiawan mengatakan pemerintah harus selektif dan didasari pertimbangan matang saat menetapkannya. Sehingga rekrutmen PPPK bisa efektif menambal kebutuhan pegawai.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menjelaskan mereka sangat cocok dengan skema PPPK itu.

Sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai tidak melulu diisi oleh PNS baru. ’’Mekanisme pengisian pegawai dengan sistem PPPK selama ini di-endorse (didukung) oleh BKN,’’ tuturnya.

Dalam beberapa kesempatan BKN menyampaikan salah satu bidang pekerjaan yang bisa diisi oleh PPPK adalah guru.

Mereka tidak perlu khawatir bakal mendapatkan gaji rendah seperti yang dikeluhkan sejumlah guru honorer.

Sebab di dalam ikatan kontrak itu, para PPPK bisa mendapatkan gaji layaknya seorang PNS. ’’Hanya saja mekanisme pensiunnya yang berbeda dengan PNS,’’ jelasnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan supaya PPPK bisa dibuka untuk guru. Dia mengakui bahwa saat ini kekurangan guru masih banyak.

Sementara pemerintah giat membangun infrastruktur di penjuru Indonesia. ’’Kalaupun para guru honorer tidak bisa jadi CPNS, ada kesempatan menjadi guru PPPK,’’ katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Permintaan PGRI NTB agar semua guru honorer SMA/SMK mendapat SK untuk pengangkatan sebagai honorer daerah ditolak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB.

Sahabat pembaca info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa permintaan PGRI NTB agar semua guru honorer SMA/SMK mendapat surat keputusan (SK) untuk pengangkatan sebagai honorer daerah ditolak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji menyatakan SK hanya akan diberikan pada 5.200 guru dan pegawai honorer yang lolos pada seleksi yang akan digelar Desember ini.

“Minta semua di-SK-kan boleh, tapi yang pasti yang di-SK-kan yang dibutuhkan saja. Nanti Kepala Dinas Dikbud meng-SK-kan yang 5.200 yang dikukuhkan itu. Kalau mau semua dapat SK, nanti PGRI yang SK-kan,” sahutnya, Senin, 18 Desember 2017.

Suruji menjelaskan Dikbud NTB hanya akan mengusulkan SK guru honorer pada Gubernur NTB sesuai kebutuhan. Dimana saat ini menurutnya, kebutuhan guru dan pegawai honorer SMA/SMK sekitar 5.200.

“Dikbud hanya mengusulkan sesuai kebutuhan saja, tidak ada sesuai kepentingan. Yang tahu kebutuhan guru itu kepala dinas, jangan mengangkat yang tidak dibutuhkan nanti bisa mencelakai,” jelasnya.

Mengenai pelaksanaan seleksi honorer ini, Suruji mengatakan akan dilaksanakan setelah tahapan mutasi dan promosi kepala sekolah, dan redistribusi guru dilakukan. Baru kemudian seleksi honorer akan digelar, yang dipastikannya pada Desember ini.

“Itu tahapannya, harus sesuai tahapan. Karena nanti kan bisa jadi ada guru yang naik jadi kepala sekolah, sehingga kekurangan gurunya nambah. Nanti berdasarkan redistribusi guru itu kita tahu sekolah mana butuh guru apa berapa orang,” imbuhnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Rekrutmen CPNS Tahun Depan Lebih Ketat

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa sudah tahukah anda bahwa Pemerintah segera membuka lowongan sekitar 250.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2018 untuk formasi di instansi pusat dan daerah. Meski kuota CPNS ini untuk mengganti pegawai yang pensiun, formasi akan berdasarkan prioritas kebutuhan disertai seleksi yang ketat.  

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) telah memberi deadline hingga akhir Desember ini kepada pemerintah daerah agar segera mengusulkan formasi kebutuhan CPNS. Dalam surat yang dikirim ke daerah,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meminta kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk segera menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan CPNS di instansi masing-masing. 

“Dokumen penetapan itu harus disampaikan melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017,” demikian permintaan Asman dan surat tersebut.

Dia juga meminta PPK untuk melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi. Hal ini penting karena untuk mengetahui jabatan-jabatan prioritas yang dapat direkrut pada tahun depan. Untuk perekrutan 2018, pemerintah telah memastikan kebutuhan PNS yang mendesak adalah jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi.

Sementara di pemerintah daerah (pemda) diprioritaskan untuk  tenaga pendidikan, kesehatan, dan jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Tidak hanya itu dalam usulannya pemda juga harus menyertakan kapasitas fiskal. Dalam hal ini disyaratkan rasio belanja pegawai harus di bawah 50%.

“Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi,” paparnya.

Lebih lanjut Asman juga meminta agar setiap instansi melampirkan peta jabatan yang harus ditandatangani oleh PPK dalam bentuk keputusan menteri/kepala lembaga pemerintah  non kementerian (lpnk), gubernur, dan bupati/wali kota. Selain itu  juga dilampirkan dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengingatkan agar dalam penyusunan kebutuhan PNS benar-benar dilakukan secara serius. 

Hal ini beralasan karena banyak instansi terutama pemda yang asal-asalan dalam menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). “Jangan formalitas dan hanya di atas kertas. Saya dulu sempat  terlibat untuk evaluasi moratorium 2011 kondisinya ternyata banyak ABK yang formalitas,” ungkapnya.

Menurut dia, masih banyak pemda yang cenderung hanya mengusulkan jumlah kekurangan pegawai tanpa mempertimbangkan kondisi aparatur yang ada. Padahal yang juga penting adalah mempertimbangkan kompetensi pegawai yang ada saat ini. Dengan cara ini, rekrutmen CPNS nantinya benar-benar berpijak pada kebutuhan instansi, bukannya justru menjadi beban di kemudian hari.

Melihat kondisi tersebut, tandas Lina, kemampuan anggaran daerah mutlak dipertimbangkan secara matang. Dia mengungkapkan, selama ini tidak sedikit daerah memaksa membuka rekrutmen tetapi memiliki rasio belanja pegawai yang lebih dari 50%. Kondisi ini jelas akan berdampak pada pembangunan di daerah.

“Ada daerah yang tidak bisa mengontrol belanja pegawainya hingga mencapai 70%. Sisa 30% ini mau pembangunan apa yang dilakukan? Jadi harus diprioritaskan belanja pembangunannya,” tegas dia.

Lina juga meminta KemenPAN-RB secara cermat memverifikasi usulan formasi dari pemda ataupun instansi pusat. 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja sebelumnya mengungkapkan, KemenPAN-RB mengusulkan kuota CPNS untuk tahun 2018 sebanyak 250.000 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Usulan tersebut didasarkan pada jumlah PNS yang pensiun sampai tahun 2018.

Setiawan mengatakan angka 250.000  merupakan kuota maksimal yang  mungkin dibuka. Pasalnya pemerintah tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah PNS yang pensiun. “Prinsipnya kita zero to minus growth penerimaanya. Artinya tidak melebihi yang pensiun atau mungkin kurang dari jumlah itu. Kalau memang keuangan negara lain bisa seperti itu jumlahnya, ” jelas dia.

Pihaknya berjanji akan melakukan seleksi secara selektif usulan daerah. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak membebani belanja pegawai.

Kalangan DPR meminta pemerintah memegang komitmennya untuk menyeleksi CPNS secara ketat dan transparan. Ini perlu menjadi perhatian di sejumlah daerah masih ditemukan kasus dugaan calo CPNS atau modus penipuan CPNS lainnya. 

"Rekrutmen harus terbuka dan transparan. Tapi sebaiknya pemerintah memikirkan nasib K2 (honorer tak diupah APBD/APBN) yang jumlahnya sekitar 400 ribuan orang. Itu jangan dilupakan.  Bisa saja skemanya dibagi dua antara jalur umum dan yang khusus K2," pinta anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi.

Anggota Komisi II DPR lainnya Amirul Tamim  meminta rekrutmen seleksi CPNS harus dibuat sistem online yang komprehensif. Dia juga mendorong pemerintah memberi peluang honorer K2 untuk  diangkat menjadi PNS. 

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

Rekrutmen ASN tahun depan kemungkinan besar juga disediakan formasi untuk PPPK

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun depan kemungkinan besar juga disediakan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Itu berarti dari usulan 250 ribu yang diajukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tidak hanya untuk CPNS.

"Ingat ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK. Bisa saja tahun depan rekrutmennya untuk keduanya," ujar Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Sabtu (16/12).

Dia menyebutkan, jabatan-jabatan fungsional akan lebih banyak direkrut di 2018. Posisi jabatan fungsional ini lebih banyak masuk ke formasi PPPK.

"PNS lebih kepada jabatan struktural. Sedangkan PPPK ke jabatan fungsional," terangnya.

Adapun jabatan fungsional yang akan diisi PPPK di antaranya dokter, guru, perawat, bidan, penyuluh, dan lainnya.

Dia menargetkan, Peraturan Pemerintah tentang PPPK akan ditetapkan akhir tahun ini. Kemudian disusun Perpres sebagai dasar agar bisa ada rekrutmen PPPK tahun depan.

"Untuk PPPK akan ada Perpresnya juga. Jadi nanti diatur jabatan mana yang jadi PPPK," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kepada Presiden Jokowi, Ganjar Bakal Tanyakan Nasib Guru Tidak Tetap

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menemui langsung Presiden Joko Widodo untuk membahas dan memperjuangkan nasib guru tidak tetap.

Selama ini para guru tidak tetap atau honorer tersandera berbagai aturan yang mempersulit kepastian status mereka.

"Saya akan bertemu Pak Presiden, saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus. Karena sebenarnya tuntutan GTT itu tidak tinggi-tinggi kok, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK)," kata Ganjar pada Selasa (5/12/2017).

Ganjar berjanji akan mengawal terus kepastian nasib GTT, sampai mana proses tuntutan yang mereka suarakan dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Gubernur Jateng dijadwalkan pada Rabu (6/12/2017), mengikuti acara penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Thn 2018, serta menerima Anugerah Dana Rakca tahun 2017 oleh Presiden RI, di Istana Bogor.

Di sela momentum tersebut Ganjar akan membicarakan nasib GTT bersama Presiden Jokowi. Sebab untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan guru harus terjamin.

"Kalau gajinya sudah memenuhi, tentu para guru akan lebih fokus mendidik siswanya. Pemerintah yang harus menjamin itu," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Janji Ganjar memperjuangkan nasib GTT ini menindaklanjuti keluhan mereka yang kurang sejahtera. Mereka menyampaikan keluhannya melalui akun Twitter Ganjar, @ganjarpranowo.

Para GTT menanyakan apakah upah yang diterima bisa lebih baik dari yang sekarang hanya sekitar Rp 200-400 ribu per bulan. Mereka meminta Gubernur Jateng memperjuangkan tuntutan para GTT.

Keberadaan GTT selama ini tak diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GTT tak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

"Untuk mengangkat GTT, bupati dan wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan itu," ungkap Ganjar.


Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Mendikbud Ungkap Syarat Guru Honorer Bisa Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) kini sedang menelaah data-data guru honorer mana saja yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, faktor lamanya seseorang menjadi guru honorer menjadi salah satu pertimbangan.

"Ukuran lama memang bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi bukan satu-satunya," ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy kepada Republika.co.id di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (4/12).

Muhadjir menjelaskan, selain masa kerja, ada tiga persyaratan utama yang perlu dipenuhi seorang guru honorer untuk diangkat menjadi PNS. Persyaratan itu antara lain kualifikasi akademik sang guru, kompetensinya, dan sertifikasinya.

"Jadi, guru yang sudah memenuhi tiga hal ini yang nanti kita prioritaskan," kata Muhadjir menjelaskan.

Saat ini, kata dia, pihaknya asedang menelaah secara bersama-sama data-data terkait hal itu. Ia berpendapat, pengangkatan seorang guru honorer menjadi seorang PNS tak melulu urusan Kemendikbud, tetapi juga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan dan RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini sedang kita telaah bersama data-datanya. Kan datanya harus betul-betul valid dan sahih sebelum kita melakukan langkah-langkah kebijakan. Tahun depan mudah-mudahan bisa kita eksekusi," kata dia.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Lowongan pegawai non pns kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Non PNS Kontrak.

Pengumuman selengkapnya download disini
 
Berita ini bersumber dari BKD Provinsi DIY.

Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.