Dinas Pendidikan Kota Surabaya memastikan akan memberikan SK GTT dan PTT pada Januari 2018.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memastikan akan memberikan SK guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) pada Januari 2018. Melalui SK dispendik tersebut, ke depan kekurangan guru dan pegawai yang selama ini terjadi di sekolah diharapkan lebih mudah diatasi.

Sekretaris Dispendik Kota Surabaya Aston Tambunan menyampaikan bahwa saat ini pendataan GTT dan PTT masih berlangsung. Dipastikan, seluruh proses tersebut rampung pada Januari 2018.

Pemberian SK dispendik kepada GTT dan PTT tersebut bertujuan memudahkan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap lembaga. ”Melalui SK ini, ke depan dispendik lebih mudah mengaturnya,” jelasnya.

Untuk GTT, misalnya. Sebelum ada SK dispendik, guru tidak tetap di sebuah sekolah sering kali tidak memenuhi jam mengajar minimal. Banyak juga guru yang mengajar beberapa bidang di luar keahliannya karena sulit mendapatkan jam yang sesuai. ”Nah, dengan adanya SK ini, setiap guru akan ditempatkan sesuai kebutuhan,” terangnya.

Meski bakal menggunakan SK dispendik, Aston menyebut sistem penggajian GTT dan PTT tetap mengacu pada kebijakan sebelumnya. Yakni, melalui kepala sekolah. Gaji diambilkan dari dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Dispendik juga memastikan akan memberikan kontrak baru setiap tahun tanpa mengurangi masa kerja yang sudah dijalani guru selama mengabdi. Pembaruan kontrak tersebut tetap akan mempertahankan GTT dan PTT. Dispendik tidak serta-merta memutus kontrak secara sepihak.

Saat ini jumlah GTT dan PTT di Surabaya sudah mencukupi kebutuhan di setiap lembaga. Untuk itu, dispendik tetap mempertahankan GTT dan PTT yang sudah ada. ”Kami tidak akan membuka peluang GTT dan PTT baru,” tuturnya.

Aston mengatakan, hingga kini dirinya belum mengetahui jumlah GTT dan PTT yang akan mendapatkan SK dispendik. Namun, dia memprediksi mencapai ribuan. Sebab, selain guru, kategori pegawai tidak tetap tersebut meliputi beberapa sektor jabatan. Antara lain, petugas tata usaha, petugas keamanan sekolah, dan petugas kebersihan. 

Rencana pemberian SK dispendik itu disambut baik oleh Koordinator Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21) Surabaya Eko Mardiono. Menurut dia, langkah tersebut akan menguatkan posisi GTT dan PTT yang selama ini masih lemah.

Meski begitu, Eko kurang sepakat soal mekanisme penggajian yang tetap mengacu pada kebijakan lama. Penggajian melalui sekolah sering kali membuat gaji yang diterima GTT dan PTT tidak pasti. ”Jumlahnya tetap. Tapi, waktu keluarnya itu sering kali tidak sama,” jelasnya.

Karena itu, dia berharap dispendik tetap mengupayakan penggajian terpusat. Yakni, melalui dispendik langsung ke rekening guru. Penggajian model itu akan lebih menguntungkan serta menjamin GTT dan PTT menerima gaji tepat waktu.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Bupati Jember Ditenggat Seminggu untuk Selesaikan Persoalan Guru Honorer

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa DPRD Jember memberikan tenggat kepada Bupati Faida agar menyelesaikan persoalan terkait guru dan pegawai honorer di lingkungan pendidikan. Guru dan pegawai honorer sempat mogok kerja selama tiga hari pekan ini karena menuntut diterbitkannya surat penugasan dari bupati.

Ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Jember, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Pemkab Jember di gedung parlemen, Jumat (27/10/2017). "Kapan bisa ketemu, ngomonglah yang enak. DPRD tak usah dilibatkan. DPRD hanya menyaksikan saja. Yang penting sukses sudah senang. Kami hanya menjembatani karena tak punya hak untuk memutuskan," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Ketidakjelasan data jumlah guru dan pegawai tidak tetap (honorer) menjadi salah satu alasan belum diterbitkannya surat penugasan oleh Bupati Jember Faida. Data guru dan pegawai honorer yang dimiliki PGRI adalah 798 orang yang bekerja di sekolah menengah pertama dan 4.785 orang yang bekerja di sekolah dasar. Total ada 5.583 orang. Sementara Dinas Pendidikan Jember mengantongi data 3.213 orang.

Wakil Ketua Komisi D Yudi Hartono mendesak agar perbedaan data jumlah guru dan pegawai honorer di sektor pendidikan dalam waktu dekat diselesaikan. "Yang fix berapa, karena itu dasar surat penugasan dari bupati. Ini jadi pekerjaan rumah semua. Menurut saya, ketemu dulu, data Dinas Pendidikan dan PGRI untuik divalidasi," katanya. Ia menyebut data menjadi kunci penyelesaian persoalan.

Ayub mengatakan, tak usah berdebat soal data dan undang-undang. "Yang terpenting adalah ada atau tidak kemauan bupati menyelesaikan ini. Bupati siap atau tidak. Bupati siap, tinggal perintahkan ke Dinas Pendidikan untuk urusan data. Jadi hari ini tidak usah ngomong data," katanya.

Ayub mengatakan harus ada jaminan persoalan ini segera diselesaikan. "Ini agar teman-teman PTT dan GTT pulang dengan tenang. Biar proses belajar mengajar bisa berjalan secara baik (tidak ada aksi mogok, red). Kalau ini tidak selesai, semua dirugikan. Guru rugi, masyarakat rugi," katanya.

Asisten III Pemkab Jember Joko Santoso menegaskan, bahwa dari awal bupati memiliki komitmen memenuhi janji kerja menyejahterakan PNS dan honorer. "Cuma ini by process. Kami pun sudah melaporkan, bahwa nantinya, mungkin beberapa hari ke depan ini, kita melihat schedule beliau, untuk menemui seluruh tenaga GTT dan PTT. Kita kumpulkan, bupati akan mengumpulkan, tanpa ditunggangi siapapun," katanya.

Pernyataan 'ditunggangi' ini langsung disambar Ayub. Ia minta agar pernyataan itu dicabut. "Anda tidak boleh ngomong kalau tanpa bukti. Saya tidak suka kalau ada orang menuduh tanpa bukti. Ini perjuangan murni. Kalau ada statement 'menunggangi', itu melecehkan perjuangan GTT dan PTT. Tidak ada yang bisa menunggangi, karena ini urusan hidup GTT dan PTT," katanya.

"Saya minta deadline waktu: minggu depan harus selesai. Saya yakin pasti selesai kalau ada keinginan dan kemauan," kata Ayub.

"Kalau sudah bisa dikumpulkan, itu sekaligus pendataan di sana. Sudah selesai nanti. Tinggal eksekusi surat penugasannya. Kan itu ada tahapan secara administrasi," kata Joko.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Ratno Sembada Cahyadi menambahkan, bahwa surat penugasan untuk guru honorer terkait Peraturan Mendikbud Nomor 26 Tahun 2017. "Tidak terkait dengan yang lain-lain. Permendikbud itu mengatur penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang memnbutuhkan persyaratan surat penugasan. Jangan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48, jangan dikaitkan urusan kepegawaian," katanya.

Sekretaris Komisi D Nur Hasan meminta kepada para pejabat agar memberikan masukan positif kepada Bupati Faida. Ia berharap minggu depan Bupati Faida sudah mengeluarkan surat penugasan kepada GTT dan PTT. "DPRD tidak usah diundang (pertemuan). Kami tidak butuh pencitraan," katanya.

Rapat ditutup dengan beberapa kesimpulan. "Pertama, harus ada pertemuan perwakilan PGRI dan Dinas Pendidikan terkait verifikasi data. Kedua, minggu depan permasalahan ini harus selesai. Ketiga, kami menjamin, pasca ada surat penugasan, akan menganggarkan Rp 500 ribu untuk GTT dan PTT. Itu akan kami perjuangkan dalam pembahasan APBD 2018," kata Ayub.

Berita ini bersumber dari Berita Jatim.
Share:

Ratusan Guru dan Pegawai Honorer Berjubel Memadati Ruangan Ikuti Rapat di DPRD Jember

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa ratusan orang guru dan pegawai honorer memadati ruangan rapat dan ruang lobi DPRD Jember, Jumat (27/10/2017). Mereka antusias mengikuti rapat dengar pendapat antara DPRD, pengurus PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali, Kepala Bagian Hukum Ratno Sembada Cahyadi, dan Asisten III Joko Santoso.

Saking banyaknya guru yang ingin mengikuti, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang memimpin rapat memersilakan para guru untuk duduk lesehan di lantai di depan mejanya. "Monggo yang duduk silakan duduk, yang berdiri silakan berdiri," katanya.

Ayub meminta agar para guru tetap tenang dan tidak bersorak-sorai. "Ini bukan sirkus," katanya, disambut tawa para guru.

Rapat tersebut membahas mogoknya guru dan pegawai tidak tetap di sektor pendidikan pada Senin hingga Rabu kemarin, menyusul tidak segera diterbitkannya surat penugasan dan surat keputusan guru tetap daerah oleh Bupati Faida. Padahal dua surat tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan pegawai honorer.

Ayub heran kenapa bupati tidak segera menerbitkan surat tersebut. Padahal di daerah lain surat itu sudah terbit dan berlaku.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan, aksi mogok ibarat buah simalakama. "Ketika dilakukan, ada yang mencemooh. Kalau tidak dilakukan, kami belum mendapat apresiasi. Persoalannya tidak hanya SK, tapi perendahan kemanusiaan. Dengan (guru honorer) dibayar Rp 300 ribu, itu jadi persoalan, karena kita bermimpi kualitas pendidikan bermutu. Sementara GTT (Guru Tidak Tetap) adalah penyangga 60 persen penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember," katanya.

Menurut Supriyono, GTT dan PTT layak mendapat apresiasi karena sudah membantu pelayanan pendidikan. "Perintah Peraturan Mendikbud Nomor 26 Tahun 2017 sebagai pedoman teknis penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sudah jelas. Dana BOS bisa digunakan membayar GTT dan PTT tatkala ada SK penugasan dari bupati. Mudah-mudahan SK penugasan berfungsi ganda. Di satu sisi tidak mempersulit kepala sekolah mengeluarkan dana BOS. Di sisi lain, SK ini bermanfaat bagi pengurusan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), dan yang sudah punya NUPTK mudah-mudahan setelah ikut UKG (Uji Kompetensi Guru) dan nilainya memenuhi syarat, bisa diajukan menjadi peserta sertifikasi," katanya.

Dengan menjadi peserta sertifikasi, Supriyono yakin kesejahteraan para PTT dan GTT sudah tertolong. Guru honorer yang lulus sertifikasi bisa mendapat tambahan tunjangan Rp 1,5 juta selama tiga tahun pertama. "Mereka bisa hidup agak layak. Tapi saat ini kondisi mereka lemah dan tidak memiliki bargaining, karena ketika mencoba menggeliat, yang dihadapi adalah kepala sekolah dan intimidasi. Mereka tidak punya apa-apa, hanya hati ikhlas dan pengabdian kepada bangsa dan masyarakat. Itu pun masih ditakut-takuti (saat mogok)," katanya.

Supriyono menyatakan SK bupati tersebut bisa diterbitkan dengan memperhatikan rasa keadilan. "Sebaiknya semua GTT dan PTT didata, dan baru ada verifikasi dan validasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

"Mudah-mudahan di pemerintahan 'Jember Baru Jember Bersatu', keadilan bisa ditegakkan, keadilan bisa dirasakan untuk kita semua, dan pendidikan menjadi lebih maju, lebih baik, lebih berkualitas," kata Supriyono.

Berita ini bersumber dari Berita Jatim.
Share:

Di Jatim Ada 11.962 GTT/PTT, 8.000 saja yang akan Dapat Subsidi Honor Rp 750.000 dari Bos

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan Kawa Timur terus mematangkan konsep penerima subsidi pada honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Yaitu dengan mendata GTT dan PTT yang akan menerima SK dari Pemprov Jatim.

Sayangnya belum semua GTT dan PTT memperoleh SK tersebut.

Di Jatim, ada 11.962 GTT yang bisa mendapat honoranium dari dana BOS setelah mengantongi SK gubernur.

Sebanyak 4.000 GTT di antaranya akan disubsidi honornya oleh APBD Jatim 2018.

Demikian juga PTT, ada 4.000 orang. Masing-masing akan disubsidi Rp 750 ribu.

Ketua PGRI Jawa Timur Ichwan Sumadi mengatakan, sejak pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, para tenaga honor mendapat surat keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Timur.

SK tersebut menjadi persyaratan agar tenaga honor mendapat honoranium yang sumbernya dari bantuan operasional sekolah (BOS).

“Sepertinya tidak semua GTT dan PTT akan mendapat subsidi, jadi proses pemilihan 4.000 GTT dan PTT harus transparan,” jelasnya pada SURYA.co.id, Selasa )10/10/2017).

Menurutnya seleksi harus berdasarkan masa bakti GTT. Minimal harus sudah lima tahun jadi GTT terus tanpa putus.

Selain itu, GTT yang bersangkutan juga harus memiliki bukti sebagai tenaga guru. Seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ataupun silabus. ”Harus dibuktikan dengan bukti fisik,” tuturnya.

Dia juga mengusulkan agar tidak hanya 4.000 GTT yang disubsidi. Melainkan semua GTT/PTT bisa mendapat subsidi dari pemerintah.

Dengan catatan, mereka bisa berkembang. Selain itu, pihaknya juga berharap agar meski GTT sudah di-SK-kan, tidak menghalangi para GTT untuk ikut dalam rekrutmen CPNS.

”Jadi, tetap diberi kesempatan mendapat SK. Seleksinya juga harus melibatkan Dewan Pendidikan Jawa Timur,”ujarnya.

Berita ini bersumber dari Surya.
Share:

Dinas Pendidikan Tetapkan Subsidi Pemprov Jatim Untuk GTT dan PTT Sebesar Rp 750 Ribu

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah menetapkan subsidi honor untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di SMA/SMK negeri di Jawa Timur.

Besarannya telah dipastikan dalam focus group discussion (FGD), yakni sebanyak Rp 750 ribu per orang, Senin (2/10/2017).

Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman mengatakan, FGD banyak mengulas tentang pembagian anggaran.

Salah satunya menyepakati besaran subsidi untuk GTT dan PTT. Sebelumnya, besaran subsidi honor GTT dan PTT ada di kisaran angka Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

Nominal Rp 750 ribu pun sudah naik dua kali lipat dari usulan awal yang hanya Rp 300 ribu.

Usai nominal disepakati, selanjutnya tinggal pembahasan tentang syarat-syarat GTT dan PTT yang akan dibahas.

”Kami melibatkan dewan pendidikan untuk penentuan kriterianya,” ungkapnya pada SURYA.co.id.

Setidaknya, ada 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT yang akan mendapat subsidi honor dari pemerintah. Pemberian subdisi tersebut berlaku mulai 1 Januari 2018, berlaku per tahun anggaran bukan per tahun ajaran.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu menyebut, pihak sekolah tidak perlu mempersiapkan apapun.

”Kalau memang pendataan by name by address, tinggal menyiapkan rekening,” tuturnya.

Pihak yang menyiapkan rekening adalah masing-masing GTT atau PTT, bukan sekolah. Sebab pencairan subsidi akan dilakukan langsung melalui rekening. Sedangkan sekolah bisa menambahkan sisa honor sesuai dengan besaran jam mengajar.

Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo menyambut baik dengan rencana subsidi honor GTT dan PTT tersebut.

Menurut dia, subsidi tersebut juga harus dipastikan. Misalnya, seorang GTT mendapat gaji Rp 3 juta, maka dengan subsidi Rp 750 ribu, pihak sekolah tinggal menambah kekurangannya.

”Pastinya ini akan lebih meringankan sekolah dibandingkan hanya subsidi Rp 300.000 yang pastinya embuat pengeluaran sekolah membengkak,” katanya.

Apalagi di SMKN 2 ada sekitar 50 orang GTT dan PTT. Sisa anggaran bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar yang lain.

Berita ini bersumber dari Surya.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.