KOMITMEN BUPATI FAIDA KEPADA HONORER: Tahap I, 2.525 GTT dan PTT Dilindungi BPJS Naker

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Bupati Jember dr Hj Faida, MMR, menegaskan komitmen kuatnya memperjuang kan nasib dan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) se Kabupaten Jember salah satunya dengan mengikutsertakan mereka dalam jaminan perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Naker).

Selasa (29/8/2017) bertempat di gedung serba guna (GBS) Kaliwates, Bupati Jember Faida, menyerahkan kartu BPJS Naker kepada perwakilan GTT dan PTT secara simbolis, disaksikan langsung Direktur Utama BPJS Naker Agus Susanto, dan Dewan Pengawas BPJS Naker pusat, Safri Adnan Baharuddin, Kepala BPJS Naker Kanwil Jatim Abdul Cholik, dan Kepala BJPS Naker Jember Dwi Endah.

Rencananya 6.112 orang GTT dan PTT di lingkungan Dinas Pendidikan penyelesaian pendaftaran dituntaskan dalam waktu dekat dengan sistem jemput bola atau on the spot sesuai permintaan Bupati.

Menurut Bupati Jember dr Hj Faida, bahwa program ini sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dari para GTT dan PTT se Kabupaten Jember sehingga benar – benar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan optimal.

Di tahap pertama ini berdasarkan laporan Kepala BPJS Naker Jember, Dwi Endah, baru diselesaikan kartunya berjumlah 2.545 orang atau resmi menjadi peserta, sisanya diselesaikan bertahap. Sehingga seluruh GTT dan PTT terkaver BPJS Naker untuk dua program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Seperti biasa sebelum melanjutkan sambutan Faida, mengajak ribuan guru dan pegawa yang hadir untuk meneriakkan yel – yel semangat dan kebersamaan yakni, “Semangat Pagi ! yang dijawab dengan ribuan hadirin “Luar Biasa !” sambil mengepalkan tangan ke atas.

Faida, menegaskan bahwa mengikutsertakan GTT dan PTT dalam program perlindungan BPJS Naker ini adalah amanah Undang – undang. Untuk di Kabupaten Jember sesuai petunjuk teknis (Juknis) menggunakan dana BOS pusat yang dibantu dengan dana BOS daerah dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Selain itu menjadi hak bapak ibu sekalian, bahwa ibu – ibu bapak para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), bahwa pertemuan ini sangat penting.

Karena dihadiri oleh saudara saudara yang merupakan orang penting di Kabupaten Jember ini,” tegas Faida. Bupati mengucapkan terima kasih kepada Anggota Dewan Pengawas BPJS Naker Safri Adnan Baharuddin, serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (Naker) Agus Susanto langsung dari Jakarta, untuk menerima orang – orang penting di Jember yakni para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap Kabupaten Jember.

Ke depan menurut Bupati, program peningkatan kesejahteraan bagi GTT dan PTT tidak hanya dikaver dengan asuransi BPJS Naker, tetapi pembayaran preminya telah dialokasikan khusus sehingga tidak mengambil dari kantong pribadi para GTT dan PTT di Kabupaten Jember.

“Ini haknya ibu bapak semuanya. Bagi yang menerima honor dari anggaran PPG ini sudah include untuk membayarkan premi BPJS Naker ibu bapak semuanya. Maka yang belum menyelesaikan isian formulir, saya minta untuk segera,” tegas Bupati Jember.

Berita ini bersumber dari Pemerintah Kabupaten Jember.
Share:

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyetujui usulan Dinas Pendidikan Jawa Timur terkait dengan rumusan gaji guru tidak tetap (GTT).

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyetujui usulan Dinas Pendidikan Jawa Timur terkait dengan rumusan gaji guru tidak tetap (GTT).

Rumusan itu selanjutnya disusun dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).

Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman mengatakan, pada prinsipnya gubernur Jawa Timur menyetujui usulan rumusan tentang standar gaji GTT.

Dalam rumusan itu, pihaknya menyampaikan bahwa gaji GTT akan dihitung berdasar jam mengajar.

Format rumusan disusun dengan mengacu pada tiga hal. Yakni, indeks kemahalan, upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta honor pokok.

Saiful mengatakan, honor pokok akan sama untuk semua daerah. Meski begitu, perhitungannya tetap adil lantaran ada indeks kemahalan dan UMK.

Dari rumusan yang disusun, bisa ditemukan standar gaji per jam. Selanjutnya, standar gaji dikalikan dengan jumlah jam mengajar.

"Guru kan mengajar tidak selalu 24 jam. Ada yang 10 jam, 15 jam, hingga 30 jam," katanya.

Standar honor GTT untuk Surabaya ditaksir Rp 137 ribu per jam. Jika dikalikan 24 jam mengajar, nilainya bisa mencapai lebih dari Rp 3 juta per bulan.

"Honor pokok sebesar Rp 300 ribu disubsidi oleh provinsi, sisanya dibayar BOS," tuturnya.

Para GTT akan di-SK-kan terlebih dahulu oleh Sekdaprov Jatim. Mereka bisa dibayar jika sudah ada SK.

Saiful menambahkan, jika gaji diberikan berdasar standar UMK, tentu itu tidak adil bagi guru.

Sebab, tidak semua guru mendapatkan 24 jam mengajar. Ada guru yang mengajar tidak sampai 24 jam.

Karena itu, besaran gajinya juga disesuaikan dengan jam mengajar.

"Jadi, ini lebih berpihak pada keadilan. Kalau 30 jam mengajar ya dikalikan dengan 30 jam," terangnya.

Rumusan standar yang disusun akan menjadi pegangan sekolah untuk membayar gaji para GTT.

Sekolah harus berupaya untuk membayar gaji GTT sesuai dengan rumusan sehingga bisa lebih berkeadilan.

"Sekolah harus berupaya untuk itu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jatim Eko Mardiono akan tetap memperjuangkan agar para GTT mendapat gaji sesuai UMK tiap kabupaten/kota.

Sebab, dengan standar UMK, pihak sekolah atau GTT akan proaktif untuk mencari tambahan jam mengajar jika dirasa kurang.

Dengan begitu, GTT bisa lebih aktif setidaknya mencapai 24 jam mengajar per minggu.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan. Jika gajinya dihitung tiap jam mengajar, para GTT akan kalah dengan guru PNS.

Terutama dalam hal jam mengajar. Sebab, para guru PNS sudah tersertifikasi. Minimal mereka harus mendapat 24 jam mengajar.

"Mau tidak mau, GTT memberikan jamnya. Jadi, bisa ada ketimpangan lagi," tuturnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.