Harapan sejumlah guru tidak tetap (GTT) di Kota Pasuruan untuk segera mencairkan honor triwulan dua terjawab.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa harapan sejumlah guru tidak tetap (GTT) di Kota Pasuruan untuk segera mencairkan honor triwulan dua terjawab. Juli lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Pasuruan mencairkan honor bagi 574 GTT.

Kabid Tenaga Kependidikan (Tendik) Dinas P dan K Kota Pasuruan Suwono mengatakan, honor GTT untuk periode April-Juni sudah dicairkan lewat rekening masing-masing GTT. Total anggaran yang dicairkan mencapai Rp 516, 6 juta.

Anggaran ratusan juta ini diperuntukkan bagi 574 GTT untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri/swasta. Masing-masing GTT mendapatkan besaran honor yang sama yakni Rp 900 ribu. 

Suwono menyebut, Dinas P dan K juga sudah mencairkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk triwulan II bagi 819 guru PNS mulai tingkat TK-SMP negeri/swasta. Total anggaran yang dicairkan sebesar Rp 9.331.480.000.

Masing-masing guru ini memperoleh besaran TPP yang berbeda. Sebab, TPP yang diberikan sebesar 3 kali dari gaji yang diterima selama satu bulan. “Selain GTT, kami juga mencairkan TPP bagi guru PNS,” terang Suwono.

Suwono menyebut, dengan dicairkannya TPP bagi guru PNS dan honor bagi GTT untuk triwulan II, ia berharap agar tanggung jawab sebagai pendidik tidak dilupakan. Yakni, dengan diimbangi peningkatan kinerja. “Memang untuk GTT masih kecil, insya Allah kami ajukan kenaikan tahun depan,” tuturnya.

Berita ini bersumber dari Radar Bromo.
Share:

170 Guru PNS Pensiun, Kabupaten Probolinggo Kekurangan Ribuan Guru PNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo semakin terdesak untuk mengatasi ketersediaan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi, tahun ini diperkirakan ada 170 guru PNS yang akan pensiun. Jumlah itu belum termasuk guru yang pensiun karena meninggal dunia.

Sedangkan, sejauh ini juga belum ada rekruitmen CPNS untuk guru. Meski, setiap tahun jumlah guru berstatus PNS terus berkurang. Dari data yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, setiap tahun tercatat ratusan guru pensiun. Demi menutupi kekurangan guru PNS, Dispendik mengandalkan adanya guru tidak tetap (GTT).

Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina membenarkan makin minimnya jumlah guru berstatus PNS. Itu, merupakan salah satu dampak tidak adanya rekruitmen CPNS guru di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan, setiap tahun ratusan guru harus pensiun. “Tahun ini ada sekitar 170 guru PNS yang akan berakhir masa tugasnya. Belum juga ditambah guru yang pensiun karena meninggal dunia,” ujarnya, Minggu (30/7).

Dewi mengatakan, kebutuhan dan kekurangan guru terbanyak terjadi pada tingkat SD. Sejauh ini, kebutuhan guru untuk tingkat SD di bawah Dispendik ada 3.379 guru. Sedangkan, kebutuhannya mencapai 5.642 guru. Itu, sesuai aturan standar pendidikan dengan jumlah lembaga pendidikan tingkat SD di Kabupaten Probolinggo yang mencapai 594 lembaga.

“Kalau dihitung secara keseluruhan dari tingkat SD dan SMP, kami membutuhkan 6.992 guru. Jumlah guru PNS yang dimiliki sekitar 4.233 guru. Berarti, masih kekurangan sekitar 2.759 guru PNS. Beruntung ada GTT yang sudah diangkat dengan SK Bupati sekitar 2.411 guru,” ujar Dewi.

Menurut Dewi, ketersediaan guru berstatus PNS sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Meski kekurangan guru PNS itu dapat ditutupi atau diatasi dengan penerimaan GTT. Tapi, semua itu akan terjadi perbedaan antara kualitas proses pengajaran guru PNS dengan GTT. Katanya, guru PNS menerima gaji utuh setiap bulan.

“Tapi, perhatian pemerintah daerah terhadap GTT sangat besar. Terbukti, Ibu Bupati sampai membuat kebijakan menverifikasi semua GTT dan akhirnya ribuan GTT mendapatkan SK Bupati,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Kota Malang dan Kota Batu menyatakan belum tahu rencana Pemkot Malang yang bakal mengalokasikan insentif buat GTT-PTT di SMA-SMK Kota Malang.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Adi Prajitno, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim wilayah Kota Malang dan Kota Batu menyatakan belum tahu rencana Pemkot Malang yang bakal mengalokasikan insentif buat Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) di SMA-SMK Kota Malang.

Hal itu disampaikan ketika dimintai tanggapan oleh SURYAMALANG.COM tentang rencana anggaran Rp 2,7 miliar lewat Dindik Kota Malang lewat APBD Perubahan 2017.

"Saya malah belum tahu. Tapi kalau benar, saya bersyukur. Semoga nanti bisa terealisasi buat tenaga honorer," kata Adi, Jumat (28/7/2017).

Sebelumnya, ketika sekolah-sekolah dikelola Pemkot Malang, semua honorer mendapatkan insentif. Namun mulai tahun ini, SMK- SMA dikelola pemerintah provinsi.

Sehingga insentif tidak diterima lagi karena tidak ada anggaran di APBD Jatim. Namun honorer sekolah-sekolah yang dikelola Pemkot Malang mendapat insentif Rp 500.000 per bulan mulai 2017.

Hal itu menimbulkan "kecemburuan". Adi juga sempat banyak ditanya soal itu. "Pada April 2017, saya bersama MKKS ( Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) sempat memohon ke Abah Anton (walikota)," ceritanya.

Namun wali kota masih memikirkan cantolan hukumnya apa. Sebab sudah beda pengelolaan. Meski Gubernur Jatim, Soekarwo pernah menyatakan pemkot/pemkab bisa membantu.

Sedang cadangan anggarannya, kata Adi, di Dindik dari hasil perbincangan.
Namun setelah itu tidak ada lagi pembahasan. "Mudahan-mudahal gol. Dan ada dukungan dewan untuk honorer," ujarnya.

Jumlah honorer GTT dan PTT Kota Malang menurut Adi ada 1000 lebih. Namun saat ini, Dindik Provinsi Jatim juga sedang mengoreksi jumlah GTT-PTT.

Setelah itu, mereka akan mendapat SK dari Gubernur Jawa Timur. Namun sebelumnya, hal itu akan disampaikan ke menteri dulu.

"Karena SK yang dikeluarkan se Jawa Timur, sampai saat ini masih proses. Mudah-mudahan secepatnya," kata Adi.

Karena belum ada SK, sekolah tidak bisa mengambil anggaran dari BOS untuk membayar tenaga honorernya. Soal insentif Rp 500.000 per bulan, menurut dia, jika benar anggarannya Rp 2,7 miliar, maka bisa untuk empat bulan.

Asumsinya mulai September sampai Desember 2017. Baru pada 2018, bisa tiap bulan. Jika tiap bulan, maka kebutuhan memberi insentif honorer mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

Karena tak ada tambahan insentif, seorang kepala SMA menggambarkan honorernya nyaprut atau manyun. Apalagi saat insentif honorer sekolah yang dikelola Pemkot Malang naik Rp 50.000 dari Rp 450.000/bulan menjadi Rp 500.000/bulan pada 2017 ini.

Berita ini bersumber dari Surya Malang.
Share:

Honorer di Banjar Tuntut Menjadi Guru Tetap

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa ratusan guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) SD dan SMP di Kota Banjar, terus menyuarakan keinginannya supaya pemerintah memberikan perhatian dan kejelasan atas nasibnya. Setidaknya mereka berharap bisa diangkat menjadi Guru Tetap (GT) oleh pemerintah daerah.

Hal itu teruangkap saat sekitar 500 guru honorer mengadakan pertemuan rutin di Gedung Dakwah Islam Kota Banjar, Rabu (19/07/2017) lalu. Dalam pertemuan itu, guru honorer yang hadir mengumpulkan berkas sebagai bukti bahwa mereka telah lama mengabdi pada dunia pendidikan di Kota Banjar.

Berkas tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjar, untuk keperluan pencocokan data dan bisa dipergunakan semestinya. Bahkan, tuntutannya itu sudah dibawa dan disampaikannya dalam pertemuan dengan Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih.

“Mengumpulkan berkas bukan untuk otomatis diangkat CPNS, tapi untuk membuktikan honorer beneran, atau bukan honorer jadi-jadian. Kita tak ingin tiba-tiba ada honorer yang terdata di BKD, namun belum jelas dan lama pengabdiannya. Makanya ini untuk keperluan pencocokan data antara ASPGRI dengan BKD,” kata Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat ASPGRI Kota Banjar, Ruhimat, kepada Koran HR, Senin (24/07/2017) lalu.

Saat perwakilan guru honorer bertemu Walikota Banjar, lanjut Ruhimat, hasilnya direspon baik, yaitu diantaranya diizinkan diadakannya pertemuan rutin, seperti yang sudah biasa dilakukan satu bulan sekali.

Kemudian, walikota juga menyarankan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, agar membuat surat edaran ke setiap UPTD dan setiap kepala sekolah mengizinkan kegiatan rutin honorer tersebut.

“Walikota juga mengintruksikan ke Kadisdik segera SK GTT yang dikeluarkannya dirubah menjadi SK GT,” ujar Ruhimat, yang juga selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan PGRI Kota Banjar.

Dia menilai, tuntutan honorer menjadi guru tetap tentunya beralasan, karena menjadi keuntungan bagi guru sukwan negeri, yaitu bisa sertifikasi. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan upah dari APBD Kota Banjar.

Namun, walikota masih memperhitungkan nilai anggarannya apakah memungkinkan atau tidak. Karena dalam hal ini dihitung jumlah keselurahan honorer yang ada di Kota Banjar dikali Rp.500 ribu.

“Setelah mampu meralisasikan menjadi honorer ber-SK GT, kami harap kedepannya terangkat CPNS. Mudah-mudahan walikota memperjuangkan dan mengajukan ke Kemenpan RB,” harapnya.

Keluhan atas kondisi honorer tenaga pendidik dan kependidikan, juga mendapat respon positif dari Kepala Disdik dan Kepala BKD Kota Banjar. Keduanya ikut mendukung pergerakan ASPGRI, terpenting selalu koordinasi.

Seperti dikatakan Kepala Disdik Kota Banjar, Dahlan, saat ditemui Koran HR, usai menghadiri kegiatan halal bihalal PGRI Cabang Kecamatan Langensari, di Gedung Dakwah Langensari, bahwa tuntutan guru honorer itu wajar dan pihaknya tentu akan berupaya memperjuangkannya.

“Mengenai keinginan kesejahteraan honorer yang diberikan APBD kota, itu perlu dikoordinasikan dengan walikota. Kemudian, terkait akan ada atau tidaknya pengangkatan honorer menjadi CPNS, itu harus ditanyakan kepada BKD,” katanya.

Berita ini bersumber dari Harapan Rakyat.


Share:

BKN Usulkan Bidan dan Guru Tak Perlu Berstatus PNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Mengutip laman Setkab, seperti ditulis Rabu (26/7/2017), usulan ini diajukan karena perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ada tiga hal utama menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut. Bima menuturkan, banyaknya guru dan bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS. Kedua, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ketiga untuk menghindari menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

"Perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata. Padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia," kata Bima Haria.

Dengan berstatus P3K, Kepala BKN Bima Haria Wibisana meyakini, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Sementara perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.

Perlu Jaga Komitmen

Sebelumnya saat memberikan arahan pada penandatanganan 2117 SK CPNS GGD, di Jakarta, pekan lalu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga mengingatkan kepada GGD yang telah diangkat sebagai CPNS agar tidak pindah dari daerah tempat penugasan asal.

"Komitmen ini perlu dijaga agar tujuan kebijakan afirmasi pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan bangsa melalui penempatan guru PNS ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat tercapai," tegas Bima Haria.

Kepala BKN juga menyinggung data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang menyebutkan rasio guru dan murid saat ini sudah bagus, namun masih kurang dalam pendistribusiannya.

"Ada beberapa daerah yang mengeluhkan kekurangan guru dan terlalu banyak guru IPS. Ini mismatch yang perlu dibenahi ke depannya," ujar Bima Haria.

 Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penambahan formasi terbanyak untuk posisi guru dan tenaga medis. Kebutuhan dua profesi tersebut dinilai cukup mendesak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Riyantono menuturkan mengacu pada belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejak 2016-2017 di bawah 50%. Dengan pencapaian ini, seharusnya moratorium penerimaan CPNS di Bantul telah selesai.

“Kita masih kekurangan ribuan PNS terutama formasi guru dan tenaga kesehatan yang sangat mendesak dan membutuhkan jumlah yang banyak. Untuk tenaga teknis kita juga sangat mendesak butuh namun jumlahnya tidak sebanyak kebutuhan guru dan tenaga kesehatan,” katanya pada Kamis (13/7/2017).

Diakui Riyantono, tiap tahun pihaknya selalu mengajukan kebutuhan formasi CPNS. Namun hingga saat ini Pemkab Bantul belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

“Tiap tahun memang mengajukan namun sampai sekarang belum ada jawaban persetujuan dari pusat. Mudah-mudahan tahun ini pusat menyetujui,” ucapnya.

Ia menjelaskan saat ini Pemkab Bantul memiliki sekitar 8.000 PNS secara keseluruhan, 70% di antaranya merupakan guru dan tenaga medis. Sementara itu, setiap tahunnya minimal ada 300 orang tenaga yang pensiun.

“Kalau tiap tahun kekurangannya sekitar 300 orang dan kita selama lebih dari tiga tahun tidak merekrut CPNS maka dibayangkan berapa kekurangan minimalnya?” tambahnya.

Adapun saat ini Kabupaten Bantul tengah mendata sekitar 1.600 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bantul saja, jumlah ini belum termasuk PTT/GTT dari sektor guru dan tenaga medis.

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.
Share:

GTT/PTT DIY Keberatan Gaji Disetarakan dengan UMK

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa perjuangkan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), puluhan kepala sekolah SMK swasta di DIY mendatangi gedung DPRD DIY, Kamis (13/7/2017). Seperti diketahui, paska-pengalihan kewenangan terhadap jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan ke pemerintah provinsi, insentif untuk mereka memang tak lagi jelas pencairannya.

Wakil Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT DIY Sudarman mengaku keberatan jika dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang kini tengah digodok oleh pihak legislatif DIY itu, gaji para GTT/PTT disetarakan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Selain akan berbeda-beda tiap kabupaten/kota, jika gaji itu disesuaikan dengan UMK, pihaknya juga menganggap pemerintah tidak menghargai mereka sebagai bagian dari tenaga profesi.

“Kalau UMK itu standarnya pekerja buruh, sedangkan kami ini kan tenaga profesi,” ungkapnya, Kamis (13/7/2017)

Oleh karena itulah, ia berharap pihaknya dilibatkan secara aktif dalam penggodokan pergub tersebut. Sebagai langkah lanjut, Jumat (14/7/2017), pihaknya berencana akan bertolak menuju Jakarta untuk menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Dikatakannya, dari semua kabupaten/kota yang ada di DIY, jumlah GTT/PTT terbanyak ada di Kabupaten Bantul dan Sleman. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menjalin komunikasi dengan forum GTT/PTT yang ada di kabupaten laon, terutama Sleman. “Untuk sementara biar kami saja yang bergerak dulu,” aku pria yang juga merupakan Ketua Forkom GTT/PTT Bantul tersebut.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

Tanpa Ijazah S1, Dipastikan Gagal Jadi Guru Honorer Pemerintah Provinsi NTB

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa nasib guru dan pegawai honorer SMA/SMK yang telah dipindahkan dalam naungan Pemerintah Provinsi NTB, akhirnya akan ditentukan oleh seleksi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H. M. Suruji menyatakan akan ada proses seleksi yang dilalui. Dari 6.700 guru honorer yang dialihkan ke Pemprov NTB, hanya 3.500 yang akan diangkat.

Syarat utama yang harus dimiliki guru honorer ini adalah berijazah S1/D4. Tanpa gelar sarjana, para guru tak akan bisa mengikuti seleksi.

“Yang agak sulit itu kan guru yang tidak sarjana pasti gugur, karena di Undang-Undang Guru dan Dosen guru itu minimal S1/D4. Berarti yang tidak sarjana otomatis gugur,” ujarnya di hadapan awak media, Senin, 3 Juli 2017.

Ada kelompok guru yang diuntungkan jika mengikuti seleksi ini, yakni mereka yang sudah mengikuti sertifikasi. Diperkirakan jumlahnya kurang dari seribu dari total 6.700 guru dan pegawai honorer. “Yang sudah sertifikasi itu sudah diakui oleh pusat sebagai guru profesional. Itu tidak perlu diseleksi otomatis lolos. Sekarang sedang kami sempurnakan datanya,” jelasnya.

Seleksi guru honorer ini disampaikan Suruji akan dilakukan secara terbuka. Namun bisa saja terjadi, guru yang lolos seleksi akan mengikuti seleksi lagi. Ini jika ia berkenan menjadi laboran, pustakawan atau bagian kepegawaian.

“Kita ingin yang jadi guru ini benar-benar terbaik untuk guru. Nanti yang tidak terbaik untuk guru mungkin dia terbaik untuk pustakawan, laboran, tenaga administrasi. Karena semuanya harus diperkuat,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengucurkan tunjangan tambahan bulanan kepada seribu lebih guru tidak tetap (GTT) SD dan SMP negeri.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengucurkan tunjangan tambahan bulanan kepada seribu lebih guru tidak tetap (GTT) SD dan SMP negeri. 

"Ini merupakan pencairan pertama, kebetulan bertepatan dengan momen lebaran, semoga tambahan ini memberikan motivasi kepada para guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan," kata Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, Sabtu (24/6/2017). 

Menurutnya, pemberian tunjangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap para GTT yang telah mengabdi terhadap pendidikan di Trenggalek. 

Dijelaskan, nominal anggaran untuk masing-masing guru bervariasi tergantung dari jumlah jam mengajar yang di masing-masing sekolah. 

"Mungkin kalau secara nominal untuk setiap guru tidak besar, tapi semoga bisa memberikan tambahan penghasilan dan mampu dimanfaatkan dengan baik," ujarnya kepada detikcom. 

Emil berharap ke seluruh guru tidak tetap yang bernaung di SD dan SMP negeri untuk tetap memberikan pengabdian yang terbaik demi kecerdasan anak didik di kota keripik tempe. 

"Kami akan terus berusaha memberikan apresiasi, agar GTT ini tidak terpinggirkan. Mari bergerak bersama-sama untuk Trenggalek yang lebih baik," imbuhnya. 

Peraih gelar doktor termuda di Jepang ini mengaku cukup bangga dengan kinerja para GTT, karena meskipun bergaji kecil, namun dedikasi yang diberikan cukup besar. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.