Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih diminta untuk menanggung honor untuk GTT dan PTT, meski kewenangan pendidikan menengah telah beralih ke Pemerintah Provinsi

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih diminta untuk menanggung honor untuk Guru Tak Tetap (GTT) dan Pegawai Tak Tetap (PTT), meski kewenangan pendidikan menengah telah beralih ke Pemerintah Provinsi. Sebagai konsekuensinya pemkab harus mengalokasikan anggaran senilai Rp1.769.600.000 untuk dibayarkan di tahun ini.

Kepala Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Supartono mengatakan, urusan pendidikan menengah yang meliputi Sekolah Menengah Atas-Sekolah Menengah Kejuruan dan sederajat belum sepenuhnya pindah ke provinsi. Sebab pemkab masih memiliki tanggungan untuk membayar honor PTT dan GTT.

Dia menjelaskan, keputusan untuk menanggun honor ini diketahui pemkab saat adanya evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 dari Pemerintah DIY. Di dalam catatan tersebut, gubernur selain meminta pemangkasan anggaran di sejumlah kegiatan, juga meminta ke kabupaten mengalokasikan anggaran untuk honor PTT dan GTT.

“Katanya provinsi tidak memiliki alokasi, jadi pemkab mau tidak mau menyediakan untuk honor tersebut,” kata Supartono kepada Harian Jogja, Jumat (6/1/2017).

Dia menjelaskan, besaran alokasi yang disediakan mencapai Rp1.769.600.000. Jumlah ini nantinya digunakan untuk membayar honor GTT-PTT pendidikan menengah di Gunungkidul yang mencapai ratusan orang. “Alokasi ini nantinya dimasukan dalam program Bantuan Keuangan Khusus,” ungkapnya.

Kepala Seksi Perencanaan Anggaran BKAD Gunungkidul Murdiyono menambahkan, honor GTT-PTT yang tertuang dalam alokasi bantuan keuangan khusus ke Pemerintah DIY sudah dilampirkan ke dalam tindak lanjut dari evaluasi  APBD 2017. Hasil itu juga telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi di akhir pekan lalu.

Dia mengungkapkan, jika merunut dari kegiatan yang ada, bantuan ini merupakan yang pertama, sebab selama ini provinsi yang banyak memberikan bantuan. Murdiyono pun menyontohkan, Pemda DIY banyak memberikan bantuan untuk honor GTT-PTT di Gunungkidul. Adapun nilainya lebih dari Rp2 miliar karena jumlah tersebut untuk dibagikan ke satuan pendidik di seluruh tingkatan.

“Bedanya untuk saat ini kami diminta memberikan bantuan. Adapun jumlahnya lebih sedikit karena yang diberikan hanya untuk honor GTT-PTT di pendidikan menengah,” kata Murdiyono.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul Bahron Rasyid mengaku belum mendapatkan informasi terkait permintaan dari provinsi untuk mengaloksikan anggaran untuk honor GTT dan PTT. Dia pun berjanji akan berkoordinasi dengan BKAD  untuk membahas masalah ini. “Yang saya tahu urusan pendidikan menegah sudah berpindah ke provinsi,” katanya.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

Menghadapi tahun baru, justru GTT dan PTT SMA/SMK negeri di Surabaya sedang galau

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa menghadapi tahun baru, justru guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) SMA/SMK negeri di Surabaya sedang galau berat.

Ini karena pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi.

Gaji 2017 dipastikan terkatung-katung. Sementara itu, SMA/SMK swasta merasa senang akhirnya swasta dan negeri sama-sama berbayar sehingga bisa saling mengadu kompetensi.

Pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang berdampak banyak.

Salah satunya, bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) tidak bisa dicairkan setelah kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi.

"Dengan tak cairnya bopda pada tahun 2017 bagi sekolah SMA dan SMK, bisa dipastikan kesejahteraan GTT dan PTT akan terancam," ungkap Ketua Forum Honorer K-2 Indonesia (FHK2I) Jatim Eko Mardiono.

Kegelisahan tersebut, ucap dia, sangat beralasan. Sebab, selama ini guru honorer mengandalkan dana bopda dari Pemkot Surabaya.

Kegelisahan itu, tutur Eko, sudah pernah dialami GTT dan PTT saat bopda triwulan IV (Oktober-Desember) tersendat. 

Akibatnya, banyak GTT dan PTT yang tidak digaji secara penuh.

Mereka harus bersabar menunggu pelunasan pada akhir tahun.

"Nah, jika pada tahun 2017 bopda tak cair, para GTT dan PTT jelas akan semakin kelimpungan," kata tenaga administrasi SMPN 37 tersebut.

Eko memprediksi, jika bopda tidak cair, penggajian GTT dan PTT akan menggunakan dana operasional sekolah (BOS) dari pusat. 
Namun, upaya itu tak akan tepat lantaran anggaran untuk penggajian GTT dan PTT di setiap sekolah tidak sedikit.

"Apalagi, GTT dan PTT di sekolah negeri di Surabaya selama ini mendapat gaji sesuai UMR kota," terangnya.

Tidak hanya GTT dan PTT, setelah pelimpahan UU Nomor 23 Tahun 2014 berjalan, ketidakjelasan nasib juga akan menimpa tenaga outsourcing (kontrak) yang ditempatkan di SMA dan SMK.

Sebab, penggajian sebanyak seribu GTT dan PTT setiap bulan biasanya mengandalkan pemkot.

Terpisah, Achmad Diran, salah seorang GTT, mengungkapkan kekhawatirannya. Diran mencemaskan upah pada Februari.

"Kalau Januari ini, kami masih bisa berharap karena penggajian masih ikut Desember. Tapi, kalau gaji Februari mendatang, kami tak bisa memastikan," jelas guru yang telah mengabdi selama 15 tahun tersebut.

Sementara itu, hal berbeda diungkapkan Kepala SMA 17 Agustus 1945 Prehantoro.

Pihaknya menyambut baik peralihan SMA/SMK ke provinsi.

Apalagi, ada peraturan pemberlakuan SPP bagi seluruh SMA/SMK negeri.

"Jadi, posisinya sama dengan sekolah swasta, sama-sama berbayar," ucapnya.

Menurut Prehantoro, kepala SMA/SMK swasta lain mengungkapkan hal senada.

Sebab, selama ini mereka merasa diperlakukan berbeda. Masyarakat cenderung memilih sekolah negeri karena gratis.

Sekolah swasta belum menjadi pilihan utama. Dengan pemberlakuan SPP, dia berharap kondisi itu tidak terjadi lagi.

Meski demikian, Prehantoro menegaskan bahwa tugas guru di Surabaya akan semakin berat setelah masa peralihan.

Mereka harus lebih aktif dan inovatif untuk memacu potensi dan prestasi siswa.

"Guru harus lebih semangat untuk membuat siswa lebih kompetitif," tuturnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.