Validasi GTT/PTT Wonogiri Harus Rampung Akhir Tahun

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri Sriyono mengatakan validasi data Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) ditargetkan rampung pada akhir tahun. Sehingga, awal 2017 sudah ada data valid untuk GTT/PTT di Wonogiri.

Sriyono meyakinkan kepada semua GTT/PTT, data yang sudah ada akan kembali dilakukan validasi, serta sudah selesai sebelum hari pertama tahun 2017.

“Awal 2017, validasi data GTT dan PTT sudah selesai dilakukan. Sehingga yang belum terakomodir di tahun 2016 ini sudah masuk dalam data penerima insentif sejak 2017,” ujar Sriyono, Rabu (28/12/2016).

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Wonogiri, Siswanto, berjanji akan kerja lembur hingga validasi data selesai. Validasi data GTT/PTT terkait database Disdik yang keliru.

Mengingat masih banyak GTT/PTT di Wonogiri yang belum terakomodir. Sebaliknya, masih ada sejumlah GTT/PTT yang sudah tidak bekerja justru terakomodir sebagai penerima insentif.

Menurut Siswanto, titik permasalahan validasi akan diselesaikan dengan memanggil kepala sekolah yang punya permasalahan berikut Kepala UPT Disdik.

Kepala sekolah dipastikan memiliki data tentang GTT maupun PTT, serta sejak kapan mulai bekerja di sekolah bersangkutan.

Sebelumnya, sebanyak 3.850  GTT/PTT di Wonogiri telah menerima tunjangan insentif dari Pemkab Wonogiri, Selasa (27/12/2016).

Namun data penerima tunjangan tersebut dinilai belum sesuai kondisi di lapangan. Untuk itu pemkab segera melakukan validasi data.

Berita ini bersumber dari JOGLOSEMAR.co
Share:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konut memporsikan anggaran untuk GTT atau honorer ditahun 2017 sebesar Rp 2,6 miliar

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konut memporsikan anggaran untuk guru tidak tetap (GTT) atau honorer ditahun 2017 sebesar Rp 2,6 miliar. Anggaran sebesar itu untuk pembayaran guru honor mulai dari tingkatan TK, SD sampai SMP. Sementara untuk jenjang SMA telah diambil ahli oleh provinsi.

Selain anggaran yang dinaikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berencana akan menerima tenaga guru honorer sebanyak 400 orang, dengan kualifikasi pendidikan SMA, D3 maupun strata satu (S1). Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan diwilayah Konut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konut, Drs Milli, mengatakan, setiap guru honorer mengalami kenaikan honor disetiap jenjang. Mulai dari tingkatan SMA, D3 sampai tingkatan S1. Kenaikan disetiap jenjang masing-masing Rp 100 ribu dari tahun anggaran 2016.

Drs Milli merinci setiap guru honorer akan mendapatkan pengupahan gaji sebesar Rp 350 ribu perbulan untuk jenjang sekolah menengah atas, sementara jenjang pendidikan D3 diberikan senilai Rp 400 ribu. Yang paling besar untuk tenaga pendidik jenjang S1 yakni Rp 450 ribu perbulannya.

`”Setiap jenjang pendidikan guru honorer dinaikan menjadi Rp 100 ribu dari tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan guru honorer pada tingkatan SMA sudah menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Kendari Pos.
Share:

Gaji PTT yang bekerja berdasarkan SK Bupati di lingkungan Pemkab Banyumas, naik Rp 200 ribu setelah disesuaikan dengan UMK.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa gaji pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja berdasarkan SK Bupati di lingkungan Pemkab Banyumas, naik Rp 200 ribu setelah disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK).

Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Banyumas, Achmad Supartono mengatakan, penyesuaian gaji untuk PTT yang bekerja berdasarkan surat keputusan bupati (SK Bupati). “Ada kenaikan gaji bagi PTT, tapi yang SK Bupati, agar sesuai UMK. Naiknya Rp 200 ribu,” katanya, kemarin. Dia mengatakan, gaji PTT tersebut setelah disesuaikan dengan UMK Kabupaten Banyumas, akan menjadi Rp 1,5 juta.

Adapun penyesuaian gaji tersebut, baru akan dibayarkan mulai Januari 2017 mendatang. Adapun, mengenai jumlah PTT berdasarkan SK Bupati, di Banyumas hanya tinggal 18 orang. Terkait status PTT tersebut, menurutnya, juga tidak ada pengangkatan menjadi PNS. “Yang SK Bupati (PTT berdasarkan SK Bupati) tidak ada pengangkatan,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Banyumas, Is Heru Permana, besaran UMK di Banyumas 2017 yakni Rp 1.461.400. Jumlah upah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak bagi seorang pekerja.

Dengan adanya UMK 2017, dia berharap semua perusahaan di Kabupaten Banyumas, dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan upah kepada para karyawannya yang sesuai dengan UMK di Banyumas 2017. Sementara itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banyumas membuka posko pengaduan UMK. Hal ini menyusul ditetapkannya UMK Banyumas tahun 2017 sebesar Rp 1.461.400 atau naik 8,25 % dari tahun sebelumnya.

Kabid Hubungan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banyumas, Suwardi kepada wartawan mengatakan, posko tersebut dibuka untuk menampung keluhan karyawan yang tidak dibayar gajinya sesuai dengan UMK, dan untuk permohonan penangguhan perusahaan yang belum mampu membayar gaji sesuai UMK. Posko dibuka sampai akhir tahun ini.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

Insentif Guru Honorer di Sleman Masih Jauh dari Harapan

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) di Sleman, mungkin juga di DIJ dan wilayah lain, ternyata masih sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, perbedaan penghasilan GTT sangat timpang dibanding guru pegawai negeri sipil (PNS) yang tiap bulan menerima tunjangan sertifikasi senilai hampir sama dengan gaji rutin. Meski dari sisi kualitas maupun pengabdian hampir setara.

Bahkan, setelah ada kenaikan tunjangan pun, insentif yang diterima GTT masih jauh dari ideal. Jauh dari upah minimum kabupaten (UMK) untuk skala buruh pabrik.

Masalah itu sebenarnya bukanlah menjadi rahasia. Saat peringatan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gedung Serbaguna Denggung, Tridadi hal tersebut kembali terkuak.

Ketua PGRI Sleman Sudiyo mengatakan, insentif GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan sekolah hanya berkisar Rp 325 ribu – Rp 1 juta (khusus guru honorer daerah kategori 2/K2). Itupun baru berlaku per 2017. “Memang ada peningkatan, tapi masih jauh dari harapan kami. Sebelumnya (2016) malah hanya Rp 250 ribu,” bebernya.

Sudiyo mengaku telah mengajukan usulan agar tak ada pembedaan antara GTT/PTT biasa dengan tenaga honorer K2. Atau setidaknya penghasilan total mereka setara dengan UMK Sleman. Namun, usulan tersebut tak disetujui oleh pemerintah daerah. Bahkan, target minimal insentif GTT/PTT Rp 400 ribu yang diajukan PGRI juga tak direspons positif.

Sudiyo menegaskan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan para pengampu pendidikan itu. Karena itu, dia meminta kebijakan insentif GTT/PTT dievaluasi lagi. “Sekarang kami terima keputusan itu. Tapi, ke depan kami minta turut dilibatkan dalam pembahasan (penentuan insentif GTT/PTT),” tegasnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo berdalih pembahasan insentif GTT/PTT dan K2 telah final, sehingga tak bisa direvisi. Dia bahkan menampik kebijakan pemerintah daerah tidak berimbang dan belum memihak GTT/PTT. Sri Purnomo mengklaim, pembahasan insentif dilakukan dengan seadil mungkin.

Alasannya,  memperhitungkan anggaran dalam rancangan APBD 2017. Untuk saat ini data GTT/PTT hingga K2 di Sleman mencapai 7.485 orang. “Memang belum bisa meningkat mendekati target UMK. Tapi kami upayakan secara bertahap setiap tahunnya.

Bagaimanapun juga kesejahteraan tenaga pendidik juga sangat penting,” ujarnya.

Di sisi lain, meski belum mampu memenuhi tuntutan GTT/PTT, orang nomor satu di Bumi Sembada itu justru meminta seluruh tenaga pendidik tetap fokus pada pengabdiannya. Di antaranya memenuhi empat kompetensi. Yakni,  kepribadian, sosial, pedagogis, dan akademik.

Berita ini bersumber dari Radar Jogja Online.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.