Masih Ada 5 Ribu Guru Berstatus Honorer di Kota Samarinda

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin menyebutkan 50 persen dari 12 ribu jumlah guru di Samarinda, masih berstatus sebagai guru honorer. Hal ini menjadi salah satu yang hal disoroti oleh Disdik Samarinda dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 71 Selasa (22/11) kemarin.

Perihal kesejahteraan tenaga pengajar di Samarinda memang menjadi prioritas, pasalnya meski secara umum dikatakan Asli tingkat kesejahteraan tenaga pengajar di Kaltim khususnya di Samarinda dapat dikatakan cukup baik.

“Ya karena kan guru-guru kita selain dapat sertifikasi juga dapat insentif, namun memang yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah untuk kawan-kawan tenaga honorer,” ujarnya dikonfirmasi Koran Kaltim Selasa (22/11) kemarin.

Selain itu, yang juga menjadi perhatian adalah mengenai pembayaran insentif serta sertifikasi yang menurutnya secara sistem masih perlu diperbaiki, agar kedepan tidak lagi terjadi keterlambatan pembayaran.

“Ini berkaitan dengan penghidupan mereka (guru) ini, apalagi untuk yang masih honorer, secara gaji juga masih tergolong rendah,” katanya.

Perihal pengangkatan tenaga honorer, Asli mengatakan saat ini Disdik Kota Samarinda tidak dapat berbuat banyak, pasalnya seleksi pengangkatan dilakukan secara nasional.

Sementara itu, secara kompetensi Asli mengatakan guru di Samarinda dituntut untuk meningkatkan kemampuan diri, mengaktualisasi diri agar dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini yang juga memberikan dampak perkembangan dunia pendidikan, lengkap dengan tantangannya.

“Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 40 persen guru di Samarinda masih masuk dalam kategori yang perlu ditingkatkan kompetensinya,” ungkapnya.

Untuk itu, dikatakannya fasilitas peningkatan kompetensi yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para guru. Selanjutnya yang menjadi pekerjaan rumah adalah, guru dituntut agar dapat membangun komunikasi dengan orangtua siswa, membangun kedekatan emosional yang baik dengan cara mengunjungi rumah para siswa, guru juga diharapkan bisa menciptakan suasana nyaman saat kegiatan belajar dikelas.

Diluar semua itu, melalui momen hari guru tersebut, Asli menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada semua guru yang telah berjuang membangun pendidikan di Samarinda, ia berharap semangat tersebut tidak pernah padam.

Berita ini bersumber dari Koran Kaltim.
Share:

Status Guru Honor Belum Jelas di Peralihan, Pemprov Kaltim Bantah Tak Peduli

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa tahun depan beberapa aset serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Samarinda akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim. Salah satunya pengelolaan SMA/SMK beserta guru.

Beredar isu jika peralihan tenaga guru non-PNS ditolak pihak Pemprov. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, M. Yadi Robyan Noor membantah isu tersebut. Pihaknya tak pernah menyatakan menolak guru non-PNS dari Samarinda.

Hanya saja, menurut Robby, belum ada petunjuk teknis yang jelas mengenai proses peralihan itu. Lanjut dia, jika merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 404 dijelaskan, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dilakukan paling lambat dua tahun setelah UU tersebut dikeluarkan. Sementara untuk jatuh tempo sebenarnya pada Oktober lalu.

“Artinya di Kaltim sudah dibilang terlambat,” tuturnya.

Nah, khusus untuk bidang pendidikan diatur dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Kabupaten dan Kota ke provinsi, yang menduduki jabatan fungsional guru.

“Dalam peraturan tersebut tidak menyebut proses pelaksanaan peralihan non-PNS, kok,” ujar Roby –sapaan akrabnya- kepada KlikSamarinda.

Ditambahnya, guru yang berstatus non-PNS belum memiliki aturan atau petunjuk teknis terkait peralihan tersebut. Sehingga pihaknya juga tidak berani mengambil langkah di luar ketentuan perundang-undangan.

“Jika kita paksakan, siapa yang mau bertanggung jawab,” terangnya melempar pertanyaan.

Meski demikian, Roby mengungkapkan sudah mengantongi semua data terkait guru honor di Kaltim dan sudah melaporkan ke Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Rusmadi.

Pihaknya akan menindaklanjuti melalui pertemuan yang dipimpin langsung oleh oleh Sekprov Kaltim beserta semua perwakilan dari kabupaten dan kota di Kaltim. Termasuk bersama instansi terkait, dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Hasilnya, sesuai dengan petunjuk yang ada, mereka bersepakat untuk lebih dahulu menyelesaikan peralihan guru PNS. Selanjutnya untuk guru non-PNS, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Setelah ada aturan yang jelas, baru kita proses selanjutnya pegawai berstatus non-PNS di sekolah-sekolah SMK dan SMA,” tandasnya.

Sementara untuk serah terima guru PNS akan digelar hari ini (4 November 2016), dihadiri oleh Gubenur Kaltim dan pejabat pusat serta perwakilan dari kabupaten dan kota, di Balikpapan. Jumlah ASN yang beralih di Kaltim sebanyak 4.964 orang.

“Ya kita lakukan sesuai aturan yang ada dulu. Jadi, bukan kita tidak terima. Saya harap guru non-PNS bisa bekerja seperti biasanya. Untuk gajinya sampai 1 Januari masih tanggungan kabupaten/kota terkait,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Klik Samarinda.
Share:

Gaji GTT-PTT Surabaya Tunggu Bopda Cair

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) bisa bernafas lega karena gajinya segera terbayar. Hal itu menyusual adanya sinyal pencairan Bantuan Operasional Daerah (bopda) dalam minggu ini. 

"Kemendagri sudah memberikan sinyal positif dalam pencairan Bopda. Semoga minggu ini sudah ada keputusan terkait pencairan Bopda Kota surabaya,” jelas Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Sudarminto saat ditemui di SMAN 21 Surabaya, Selasa (1/11/2016).

Sudarminto meminta, Untuk saat ini SMA/SMK bisa bersabar dan tidak perlu meminjam dana sekolah dalam pembayaran Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Sementara itu, Aggota Komisi D Surabaya Reni Astuti menjelaskan, meski saat ini masa transisi pelimpahan wewenang pengelolahan pendidikan tinggi tingkat SMA/SMK dari kota ke provinsi, namun sebenarnya Bopda bisa dicairkan. Alasannya, hal itu sudah diatur sesuai Permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD 2016.

"Dalam pedoman itu dijelaskan tentang penganggaran urusan pendidikan menengah pada masa transisi pengalihan kewenangan dari kota ke provinsi. Tercantum dalam Lampiran permendagri 52 tahun 2015 bagian hal khusus pada poin dua dan tiga. Isinya, penetapan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, khususnya pengelolaan pendidikan menengah," papar Reni.

Untuk itu, tambahnya, dalam rangka menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan tidak dapat ditunda. Meskipun dalam proses transisi belum ada dukungan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D).  

”Secara gamblang penjalasan itu dimaknai bahwa beralihnya kewenangan dan penganggaran pendidikan menengah SMA-SMK dari kota Surabaya ke Provinsi Jatim, yang secara efektif berlaku mulai 1 Januari 2017 mendatang. Jadi, pemberlakuannya itu bukan saat penyerahan P2D kemarin,” tambah Reni.

Ia menghimbau, semestinya pemkot Surabaya bisa mencairkan dana BOPDA yang sudah teranggarkan dalam APBD perubahan 2016.  Begitu juga dengan pendanaan anggaran pendidikan menengah SMA-SMK lainnya yg bersumber dari APBD kota Surabaya.

Sementara itu, Ketua MKKS SMA Negeri di Surabaya, Johanes Mardijono mengatakan, berdasarkan kesepakatan MKKS dan sebelum Bopda cair, maka seluruh sekolah akan meminjam dana dari sekolah untuk  keperluan pembayaran.

"Meski demikian, kami masih menunggu kelanjutan keputusan pencairan dana Bopda yang dengar-dengarnya dicairkan pada November ini. Jika dananya cair, kami selalu berkoordinasi," jelas pria yang juga kepala SMAN 1 Surabaya ini. 

Berita ini bersumber dari Berita Jatim.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.