DPRD Jatim mendorong penggunaan dana BOS untuk membayar gaji pegawai honorer.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa pengalihan pengelolaan SLTA/SMK dari pemkab/pemko ke prmprov, berimbas pada nasib guru dan pegawai honorer.

Untuk yang pegawai PNS tidak ada masalah karena sumber penggajian sudah jelas.

Nah, DPRD Jatim mendorong penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji pegawai honorer.

Rencana itu dilakukan setelah mendapat lampau hijau dari pemerintah pusat tentang penggunaan BOS untuk menggaji guru honorer dan petugas kebersihan sekolah.

Sebelumnya, dana BOS tidak dialokasikan untuk gaji guru honorer.

“Setelah ada komunikasi dengan pemerintah pusat, anggaran tersebut bisa digunakan untuk membayar guru honorer dan pegawai tidak tetap. Permasalahan satu persatu telah terselesaikan, dan kami berharap tidak ada lagi keragu-raguan," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, Minggu (30/10).

Selain itu, support untuk menggaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) digerojok melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan.

Bahkan legislatif dengan mengajak eksekutif, berencana memberikan bantuan seragam gratis dua pasang.

Suli mengakui, saat ini pembahasan tersebut masih terus diupayakan anggarannya.

Termasuk pos sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak. Pemprov Jatim akan mencarikan dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah, sehingga ke depannya, tidak ada lagi sekolah yang tertinggal.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi E lainnya, Reno Zukarnaen.

Dia katakan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Pemprov Jatim berkomitmen mengambil alih SMA/SMK dan berusaha agar seluruh pembiayaan yang ada di sekolah bisa terakomodir.

“Ini sudah komitmen bersama antara dewan dan Pemprov Jatim guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Diantaranya memberikan seragam gratis serta sekolah gratis. Oleh sebab itu, kami akan melakukan pembicaraan dengan Kepala Dinas Pendidikan (Saiful Rachman) untuk pengalokasian dana tersebut," kata Reno

Saat ini terdapat 220 ribu siswa SMA/SMK yang akan berada di bawah naungan Pemprov Jatim.

Selain itu juga terdapat 9.000 pegawai honorer yang menunggu kejelasan gaji.

Dari jumlah tersebut, dana pendidikan yang semestinya akan beralih mulai tahun depan terus dilakukan pembahasan dan penggodokan anggaran. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

1 komentar:

  1. Dpr jatim kawal gaji kesejateraan kami gtt ptt jatim minimal umk daerah masing2

    BalasHapus

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.