Validasi GTT/PTT Wonogiri Harus Rampung Akhir Tahun

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri Sriyono mengatakan validasi data Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) ditargetkan rampung pada akhir tahun. Sehingga, awal 2017 sudah ada data valid untuk GTT/PTT di Wonogiri.

Sriyono meyakinkan kepada semua GTT/PTT, data yang sudah ada akan kembali dilakukan validasi, serta sudah selesai sebelum hari pertama tahun 2017.

“Awal 2017, validasi data GTT dan PTT sudah selesai dilakukan. Sehingga yang belum terakomodir di tahun 2016 ini sudah masuk dalam data penerima insentif sejak 2017,” ujar Sriyono, Rabu (28/12/2016).

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Wonogiri, Siswanto, berjanji akan kerja lembur hingga validasi data selesai. Validasi data GTT/PTT terkait database Disdik yang keliru.

Mengingat masih banyak GTT/PTT di Wonogiri yang belum terakomodir. Sebaliknya, masih ada sejumlah GTT/PTT yang sudah tidak bekerja justru terakomodir sebagai penerima insentif.

Menurut Siswanto, titik permasalahan validasi akan diselesaikan dengan memanggil kepala sekolah yang punya permasalahan berikut Kepala UPT Disdik.

Kepala sekolah dipastikan memiliki data tentang GTT maupun PTT, serta sejak kapan mulai bekerja di sekolah bersangkutan.

Sebelumnya, sebanyak 3.850  GTT/PTT di Wonogiri telah menerima tunjangan insentif dari Pemkab Wonogiri, Selasa (27/12/2016).

Namun data penerima tunjangan tersebut dinilai belum sesuai kondisi di lapangan. Untuk itu pemkab segera melakukan validasi data.

Berita ini bersumber dari JOGLOSEMAR.co
Share:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konut memporsikan anggaran untuk GTT atau honorer ditahun 2017 sebesar Rp 2,6 miliar

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konut memporsikan anggaran untuk guru tidak tetap (GTT) atau honorer ditahun 2017 sebesar Rp 2,6 miliar. Anggaran sebesar itu untuk pembayaran guru honor mulai dari tingkatan TK, SD sampai SMP. Sementara untuk jenjang SMA telah diambil ahli oleh provinsi.

Selain anggaran yang dinaikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berencana akan menerima tenaga guru honorer sebanyak 400 orang, dengan kualifikasi pendidikan SMA, D3 maupun strata satu (S1). Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan diwilayah Konut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konut, Drs Milli, mengatakan, setiap guru honorer mengalami kenaikan honor disetiap jenjang. Mulai dari tingkatan SMA, D3 sampai tingkatan S1. Kenaikan disetiap jenjang masing-masing Rp 100 ribu dari tahun anggaran 2016.

Drs Milli merinci setiap guru honorer akan mendapatkan pengupahan gaji sebesar Rp 350 ribu perbulan untuk jenjang sekolah menengah atas, sementara jenjang pendidikan D3 diberikan senilai Rp 400 ribu. Yang paling besar untuk tenaga pendidik jenjang S1 yakni Rp 450 ribu perbulannya.

`”Setiap jenjang pendidikan guru honorer dinaikan menjadi Rp 100 ribu dari tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan guru honorer pada tingkatan SMA sudah menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Kendari Pos.
Share:

Gaji PTT yang bekerja berdasarkan SK Bupati di lingkungan Pemkab Banyumas, naik Rp 200 ribu setelah disesuaikan dengan UMK.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa gaji pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja berdasarkan SK Bupati di lingkungan Pemkab Banyumas, naik Rp 200 ribu setelah disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK).

Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Banyumas, Achmad Supartono mengatakan, penyesuaian gaji untuk PTT yang bekerja berdasarkan surat keputusan bupati (SK Bupati). “Ada kenaikan gaji bagi PTT, tapi yang SK Bupati, agar sesuai UMK. Naiknya Rp 200 ribu,” katanya, kemarin. Dia mengatakan, gaji PTT tersebut setelah disesuaikan dengan UMK Kabupaten Banyumas, akan menjadi Rp 1,5 juta.

Adapun penyesuaian gaji tersebut, baru akan dibayarkan mulai Januari 2017 mendatang. Adapun, mengenai jumlah PTT berdasarkan SK Bupati, di Banyumas hanya tinggal 18 orang. Terkait status PTT tersebut, menurutnya, juga tidak ada pengangkatan menjadi PNS. “Yang SK Bupati (PTT berdasarkan SK Bupati) tidak ada pengangkatan,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Banyumas, Is Heru Permana, besaran UMK di Banyumas 2017 yakni Rp 1.461.400. Jumlah upah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak bagi seorang pekerja.

Dengan adanya UMK 2017, dia berharap semua perusahaan di Kabupaten Banyumas, dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan upah kepada para karyawannya yang sesuai dengan UMK di Banyumas 2017. Sementara itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banyumas membuka posko pengaduan UMK. Hal ini menyusul ditetapkannya UMK Banyumas tahun 2017 sebesar Rp 1.461.400 atau naik 8,25 % dari tahun sebelumnya.

Kabid Hubungan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banyumas, Suwardi kepada wartawan mengatakan, posko tersebut dibuka untuk menampung keluhan karyawan yang tidak dibayar gajinya sesuai dengan UMK, dan untuk permohonan penangguhan perusahaan yang belum mampu membayar gaji sesuai UMK. Posko dibuka sampai akhir tahun ini.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

Insentif Guru Honorer di Sleman Masih Jauh dari Harapan

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) di Sleman, mungkin juga di DIJ dan wilayah lain, ternyata masih sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, perbedaan penghasilan GTT sangat timpang dibanding guru pegawai negeri sipil (PNS) yang tiap bulan menerima tunjangan sertifikasi senilai hampir sama dengan gaji rutin. Meski dari sisi kualitas maupun pengabdian hampir setara.

Bahkan, setelah ada kenaikan tunjangan pun, insentif yang diterima GTT masih jauh dari ideal. Jauh dari upah minimum kabupaten (UMK) untuk skala buruh pabrik.

Masalah itu sebenarnya bukanlah menjadi rahasia. Saat peringatan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gedung Serbaguna Denggung, Tridadi hal tersebut kembali terkuak.

Ketua PGRI Sleman Sudiyo mengatakan, insentif GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan sekolah hanya berkisar Rp 325 ribu – Rp 1 juta (khusus guru honorer daerah kategori 2/K2). Itupun baru berlaku per 2017. “Memang ada peningkatan, tapi masih jauh dari harapan kami. Sebelumnya (2016) malah hanya Rp 250 ribu,” bebernya.

Sudiyo mengaku telah mengajukan usulan agar tak ada pembedaan antara GTT/PTT biasa dengan tenaga honorer K2. Atau setidaknya penghasilan total mereka setara dengan UMK Sleman. Namun, usulan tersebut tak disetujui oleh pemerintah daerah. Bahkan, target minimal insentif GTT/PTT Rp 400 ribu yang diajukan PGRI juga tak direspons positif.

Sudiyo menegaskan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan para pengampu pendidikan itu. Karena itu, dia meminta kebijakan insentif GTT/PTT dievaluasi lagi. “Sekarang kami terima keputusan itu. Tapi, ke depan kami minta turut dilibatkan dalam pembahasan (penentuan insentif GTT/PTT),” tegasnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo berdalih pembahasan insentif GTT/PTT dan K2 telah final, sehingga tak bisa direvisi. Dia bahkan menampik kebijakan pemerintah daerah tidak berimbang dan belum memihak GTT/PTT. Sri Purnomo mengklaim, pembahasan insentif dilakukan dengan seadil mungkin.

Alasannya,  memperhitungkan anggaran dalam rancangan APBD 2017. Untuk saat ini data GTT/PTT hingga K2 di Sleman mencapai 7.485 orang. “Memang belum bisa meningkat mendekati target UMK. Tapi kami upayakan secara bertahap setiap tahunnya.

Bagaimanapun juga kesejahteraan tenaga pendidik juga sangat penting,” ujarnya.

Di sisi lain, meski belum mampu memenuhi tuntutan GTT/PTT, orang nomor satu di Bumi Sembada itu justru meminta seluruh tenaga pendidik tetap fokus pada pengabdiannya. Di antaranya memenuhi empat kompetensi. Yakni,  kepribadian, sosial, pedagogis, dan akademik.

Berita ini bersumber dari Radar Jogja Online.
Share:

Masih Ada 5 Ribu Guru Berstatus Honorer di Kota Samarinda

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin menyebutkan 50 persen dari 12 ribu jumlah guru di Samarinda, masih berstatus sebagai guru honorer. Hal ini menjadi salah satu yang hal disoroti oleh Disdik Samarinda dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 71 Selasa (22/11) kemarin.

Perihal kesejahteraan tenaga pengajar di Samarinda memang menjadi prioritas, pasalnya meski secara umum dikatakan Asli tingkat kesejahteraan tenaga pengajar di Kaltim khususnya di Samarinda dapat dikatakan cukup baik.

“Ya karena kan guru-guru kita selain dapat sertifikasi juga dapat insentif, namun memang yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah untuk kawan-kawan tenaga honorer,” ujarnya dikonfirmasi Koran Kaltim Selasa (22/11) kemarin.

Selain itu, yang juga menjadi perhatian adalah mengenai pembayaran insentif serta sertifikasi yang menurutnya secara sistem masih perlu diperbaiki, agar kedepan tidak lagi terjadi keterlambatan pembayaran.

“Ini berkaitan dengan penghidupan mereka (guru) ini, apalagi untuk yang masih honorer, secara gaji juga masih tergolong rendah,” katanya.

Perihal pengangkatan tenaga honorer, Asli mengatakan saat ini Disdik Kota Samarinda tidak dapat berbuat banyak, pasalnya seleksi pengangkatan dilakukan secara nasional.

Sementara itu, secara kompetensi Asli mengatakan guru di Samarinda dituntut untuk meningkatkan kemampuan diri, mengaktualisasi diri agar dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini yang juga memberikan dampak perkembangan dunia pendidikan, lengkap dengan tantangannya.

“Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 40 persen guru di Samarinda masih masuk dalam kategori yang perlu ditingkatkan kompetensinya,” ungkapnya.

Untuk itu, dikatakannya fasilitas peningkatan kompetensi yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para guru. Selanjutnya yang menjadi pekerjaan rumah adalah, guru dituntut agar dapat membangun komunikasi dengan orangtua siswa, membangun kedekatan emosional yang baik dengan cara mengunjungi rumah para siswa, guru juga diharapkan bisa menciptakan suasana nyaman saat kegiatan belajar dikelas.

Diluar semua itu, melalui momen hari guru tersebut, Asli menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada semua guru yang telah berjuang membangun pendidikan di Samarinda, ia berharap semangat tersebut tidak pernah padam.

Berita ini bersumber dari Koran Kaltim.
Share:

Status Guru Honor Belum Jelas di Peralihan, Pemprov Kaltim Bantah Tak Peduli

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa tahun depan beberapa aset serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Samarinda akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim. Salah satunya pengelolaan SMA/SMK beserta guru.

Beredar isu jika peralihan tenaga guru non-PNS ditolak pihak Pemprov. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, M. Yadi Robyan Noor membantah isu tersebut. Pihaknya tak pernah menyatakan menolak guru non-PNS dari Samarinda.

Hanya saja, menurut Robby, belum ada petunjuk teknis yang jelas mengenai proses peralihan itu. Lanjut dia, jika merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 404 dijelaskan, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dilakukan paling lambat dua tahun setelah UU tersebut dikeluarkan. Sementara untuk jatuh tempo sebenarnya pada Oktober lalu.

“Artinya di Kaltim sudah dibilang terlambat,” tuturnya.

Nah, khusus untuk bidang pendidikan diatur dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Kabupaten dan Kota ke provinsi, yang menduduki jabatan fungsional guru.

“Dalam peraturan tersebut tidak menyebut proses pelaksanaan peralihan non-PNS, kok,” ujar Roby –sapaan akrabnya- kepada KlikSamarinda.

Ditambahnya, guru yang berstatus non-PNS belum memiliki aturan atau petunjuk teknis terkait peralihan tersebut. Sehingga pihaknya juga tidak berani mengambil langkah di luar ketentuan perundang-undangan.

“Jika kita paksakan, siapa yang mau bertanggung jawab,” terangnya melempar pertanyaan.

Meski demikian, Roby mengungkapkan sudah mengantongi semua data terkait guru honor di Kaltim dan sudah melaporkan ke Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Rusmadi.

Pihaknya akan menindaklanjuti melalui pertemuan yang dipimpin langsung oleh oleh Sekprov Kaltim beserta semua perwakilan dari kabupaten dan kota di Kaltim. Termasuk bersama instansi terkait, dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Hasilnya, sesuai dengan petunjuk yang ada, mereka bersepakat untuk lebih dahulu menyelesaikan peralihan guru PNS. Selanjutnya untuk guru non-PNS, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Setelah ada aturan yang jelas, baru kita proses selanjutnya pegawai berstatus non-PNS di sekolah-sekolah SMK dan SMA,” tandasnya.

Sementara untuk serah terima guru PNS akan digelar hari ini (4 November 2016), dihadiri oleh Gubenur Kaltim dan pejabat pusat serta perwakilan dari kabupaten dan kota, di Balikpapan. Jumlah ASN yang beralih di Kaltim sebanyak 4.964 orang.

“Ya kita lakukan sesuai aturan yang ada dulu. Jadi, bukan kita tidak terima. Saya harap guru non-PNS bisa bekerja seperti biasanya. Untuk gajinya sampai 1 Januari masih tanggungan kabupaten/kota terkait,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Klik Samarinda.
Share:

Gaji GTT-PTT Surabaya Tunggu Bopda Cair

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) bisa bernafas lega karena gajinya segera terbayar. Hal itu menyusual adanya sinyal pencairan Bantuan Operasional Daerah (bopda) dalam minggu ini. 

"Kemendagri sudah memberikan sinyal positif dalam pencairan Bopda. Semoga minggu ini sudah ada keputusan terkait pencairan Bopda Kota surabaya,” jelas Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Sudarminto saat ditemui di SMAN 21 Surabaya, Selasa (1/11/2016).

Sudarminto meminta, Untuk saat ini SMA/SMK bisa bersabar dan tidak perlu meminjam dana sekolah dalam pembayaran Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Sementara itu, Aggota Komisi D Surabaya Reni Astuti menjelaskan, meski saat ini masa transisi pelimpahan wewenang pengelolahan pendidikan tinggi tingkat SMA/SMK dari kota ke provinsi, namun sebenarnya Bopda bisa dicairkan. Alasannya, hal itu sudah diatur sesuai Permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD 2016.

"Dalam pedoman itu dijelaskan tentang penganggaran urusan pendidikan menengah pada masa transisi pengalihan kewenangan dari kota ke provinsi. Tercantum dalam Lampiran permendagri 52 tahun 2015 bagian hal khusus pada poin dua dan tiga. Isinya, penetapan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, khususnya pengelolaan pendidikan menengah," papar Reni.

Untuk itu, tambahnya, dalam rangka menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan tidak dapat ditunda. Meskipun dalam proses transisi belum ada dukungan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D).  

”Secara gamblang penjalasan itu dimaknai bahwa beralihnya kewenangan dan penganggaran pendidikan menengah SMA-SMK dari kota Surabaya ke Provinsi Jatim, yang secara efektif berlaku mulai 1 Januari 2017 mendatang. Jadi, pemberlakuannya itu bukan saat penyerahan P2D kemarin,” tambah Reni.

Ia menghimbau, semestinya pemkot Surabaya bisa mencairkan dana BOPDA yang sudah teranggarkan dalam APBD perubahan 2016.  Begitu juga dengan pendanaan anggaran pendidikan menengah SMA-SMK lainnya yg bersumber dari APBD kota Surabaya.

Sementara itu, Ketua MKKS SMA Negeri di Surabaya, Johanes Mardijono mengatakan, berdasarkan kesepakatan MKKS dan sebelum Bopda cair, maka seluruh sekolah akan meminjam dana dari sekolah untuk  keperluan pembayaran.

"Meski demikian, kami masih menunggu kelanjutan keputusan pencairan dana Bopda yang dengar-dengarnya dicairkan pada November ini. Jika dananya cair, kami selalu berkoordinasi," jelas pria yang juga kepala SMAN 1 Surabaya ini. 

Berita ini bersumber dari Berita Jatim.
Share:

DPRD Jatim mendorong penggunaan dana BOS untuk membayar gaji pegawai honorer.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa pengalihan pengelolaan SLTA/SMK dari pemkab/pemko ke prmprov, berimbas pada nasib guru dan pegawai honorer.

Untuk yang pegawai PNS tidak ada masalah karena sumber penggajian sudah jelas.

Nah, DPRD Jatim mendorong penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji pegawai honorer.

Rencana itu dilakukan setelah mendapat lampau hijau dari pemerintah pusat tentang penggunaan BOS untuk menggaji guru honorer dan petugas kebersihan sekolah.

Sebelumnya, dana BOS tidak dialokasikan untuk gaji guru honorer.

“Setelah ada komunikasi dengan pemerintah pusat, anggaran tersebut bisa digunakan untuk membayar guru honorer dan pegawai tidak tetap. Permasalahan satu persatu telah terselesaikan, dan kami berharap tidak ada lagi keragu-raguan," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, Minggu (30/10).

Selain itu, support untuk menggaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) digerojok melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan.

Bahkan legislatif dengan mengajak eksekutif, berencana memberikan bantuan seragam gratis dua pasang.

Suli mengakui, saat ini pembahasan tersebut masih terus diupayakan anggarannya.

Termasuk pos sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak. Pemprov Jatim akan mencarikan dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah, sehingga ke depannya, tidak ada lagi sekolah yang tertinggal.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi E lainnya, Reno Zukarnaen.

Dia katakan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Pemprov Jatim berkomitmen mengambil alih SMA/SMK dan berusaha agar seluruh pembiayaan yang ada di sekolah bisa terakomodir.

“Ini sudah komitmen bersama antara dewan dan Pemprov Jatim guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Diantaranya memberikan seragam gratis serta sekolah gratis. Oleh sebab itu, kami akan melakukan pembicaraan dengan Kepala Dinas Pendidikan (Saiful Rachman) untuk pengalokasian dana tersebut," kata Reno

Saat ini terdapat 220 ribu siswa SMA/SMK yang akan berada di bawah naungan Pemprov Jatim.

Selain itu juga terdapat 9.000 pegawai honorer yang menunggu kejelasan gaji.

Dari jumlah tersebut, dana pendidikan yang semestinya akan beralih mulai tahun depan terus dilakukan pembahasan dan penggodokan anggaran. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Purbalingga Kekurangan 1.323 Guru PNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa  sudah bertahun-tahun Kabupaten Purbalingga masih kekurangan 1.323 guru PNS untuk jenjang SD dan SMP. Hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) pemkab, karena belum ada rekrutmen maupun pengangkatan guru.

Saat ini jumlah guru di Kabupaten Purbalingga sebanyak 9.270 orang, dari jenjang sekolah TK hingga SLTA. Masing-masing dengan posisi kekurangan guru PNS sebanyak 5.400, dan sisanya guru bukan PNS yang terdiri dari PTT serta GTT dan tenaga kependidikan. Sedangkan kuota pengangkatan guru saat belum ada moratorium, hanya 15 orang pertahun. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tri Gunawan Setiyadi SH MH mengatakan, hanya bisa berharap dukungan guru tidak tetap (GTT). 

“Kalau sudah menjadi PNS jelas akan lebih total. Selain itu dalam peningkatan kemampuna personal guru akan lebih terarah. Namun kalau masih GTT, pikirannya masih terpecah soal honor, status dan lainnya,” tegas Gunawan, Senin (24/10). 

Gunawan mengatakan hanya bisa mengusulkan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun semua tergantung moratorium yang belum jelas sampai kapan dicabut. 

“Kami berharap pemerintah pusat bisa segera melihat kondisi jumlah guru PNS. Tujuannya satu, demi peningkatan kemampuan guru dan mendukung semangat dan kinerja mereka,” tambahnya. 

Dikatakan, imbas dari kekurangan guru membuat ada yang mengajar sampai dua kelas, guru kelas merangkap jadi guru olahraga, dan ada guru kelas merangkap menjadi guru agama. 

“Dinas mendata kekurangan guru berdasarkan rombongan belajar (rombel) dan mata pelajaran (mapel) serta guru mapel. Kalau moratorium dicabut dan per tahun kuota hanya puluhan yang disetujui pusat, maka bisa puluhan tahun pekerjaan rumah kekurangan guru ini kami alami,” tuturnya.

Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.